DIKSIMERDEKA.COM, DENPASAR, BALI – Pasca Reformasi tahun 1998, sistem politik dan kepartian di Indonesia belum mampu menjawab persoalan-persoalan rakyat kecil atau rakyat biasa. Partai politik yang ada cenderung dikuasai dan mengabdi pada kepentingan oligarki. 

Alhasil dengan struktur politik demikian, rakyat biasa harus menjadi korban dan terpinggirkan. Berangkat dari hal tersebutlah penting bagi rakyat biasa untuk membangun alat politiknya sendiri.

Demikian diungkapkan Wakil Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Prima Bali, Ihsan Tantowi, dalam acara Diskusi Politik bertajuk  “Mengapa Rakyat Biasa Harus Membangun Alat Politiknya Sendiri ?”, bertempat di Kubu Kopi, Denpasar, pada Sabtu (16/07/2022).

Menurut Ihsan, struktur politik di Indonesia tengah dikuasai oleh oligarki yang memanfaatkan sumber daya ekonomi dan politiknya dalam rangka kepentinganya sendiri. Model seperti ini telah melahirkan ketidakadilan ekonomi yang mengakibatkan mandeknya redistribusi kekayaan kepada rakyat biasa.

Baca juga :  Elektabilitas Partai Demokrat Naik Lagi

“Terdapat dua persoalan bangsa hari ini. Pertama terjadi ketidakadilan baik itu ketidakadilan ekonomi, ketidakadilan hukum, ketidakadilan sosial, serta ketidakadilan akses tertentu bagi rakyat biasa. Kedua, telah terjadi ketimpangan ekonomi,” terang Ihsan Tantowi

Berangkat dari hal tersebut, ia mengatakan rakyat biasa harus membangun kekuatan politik dalam rangka memenangkan agenda-agendanya. Dalam hal ini, Partai Prima meyakini kerja kepartian adalah kerja-kerja harian, bukan kerja lima tahunan dalam menyambut pemilu saja. 

“Masalah rakyat adalah masalah harian mulai dari susah mengakses pendidikan, susah mengakses keadilan hukum, dan susah mengakses ekonomi,” ungkapnya.

Dalam merespon inilah DPW Prima Bali, tengah menjalankan program partai dengan menjadikan sekretariat Prima di seluruh kabupaten/kota di Bali sebagai posko pengaduan bagi rakyat yang mengalami kesulitan. 

Baca juga :  Bukan Tidak Mau, Ini Alasan KPU Tabanan Tak Verfak Partai Prima

“Selain itu, kantor partai Prima juga difungsikan untuk melakukan pemberdayaan ekonomi dan politik bagi rakyat,” terangnya.

Ihsan Tantowi berharap kehadiran partai Prima bisa menjadi model baru sistem politik dan kepartaian di Indonesia. “Prima ingin mengembalikan kembali ide-ide lama founding father terkait bangsa Indonesia,” tandasnya.

Sementara itu, Sosiolog Universitas Udayana (Unud) I Gede Kamajaya dalam diskusi tersebut mengatakan dalam demokrasi, kedaulatan tertinggi berada ditangan rakyat. Namun, dalam struktur politik hari ini, kata kedaulatan rakyat selalu menjadi dagangan politik yang empuk untuk dijual baik oleh partai politik lama maupun baru.

“Pasca Soeharto jatuh atau ketika reformasi kita mengalami demam demokrasi dengan munculnya partai politik. Tetapi banyaknya partai politik tidak berbanding lurus dengan kualitas demokrasi kita kian hari,” terang Gede Kamajaya 

Baca juga :  Bawaslu Bali Minta Parpol Lengkapi Surat Pemberitahuan Sebelum Berkampanye

Hal itu menurutnya, terlihat dari angka golput yang tinggi melebihi suara pemenang pemilu, munculnya kotak kosong dalam pemilu, serta lahirnya apatisme warga untuk membalas apatisme elite, dan hadirnya budaya money politik atau memilih karena dibayar. 

Ia pun berharap, kehadiran partai-partai baru dapat mengisi krisis demokrasi elektoral Indonesia. Jangan sampai partai-partai baru terjebak dan jatuh dilubang yang sama dengan partai-partai lama. 

“Kekuasaan itu memang daya magnetnya ngeri sampai lupa daratan. Bisa lupa kita dengan tujuan diawal. Oleh itu dibutuhkan idealisme oleh partai politik baru entah apapun strateginya,” ujar Gede Kamajaya. (Gus)