DIKSIMERDEKA.COM, DENPASAR, BALI – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Bali meminta kepada Partai Politik peserta Pemilu 2024 untuk melengkapi surat pemberitahuan sebelum melakukan kampanye dalam rangka mencegah terjadinya masalah.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Bawaslu Bali Ketut Ariyani dalam kegiatan Sinergitas Polda Bali dengan Penyelenggara Pemilu dan Partai Politik dalam memghindari Negative Campaign dan Hoax yang digelar Polda Bali, Selasa (4/07/2023).

Ariyani menjelaskan Bawaslu telah bekerjasama dengan pihak facebook dan dalam mengantisipasi penyebaran informasi hoax dan negative campaign di arus informasi yang begitu deras di media digital.

Baca juga :  Wali Kota Denpasar Cek Kesiapan TPS Pemilu 2024

“Informasi bohong itu Imbasnya besar sekali dalam menurunkan kredibilitas Pemilu kita, kami telah bekerjasama dengan facebook, jika memang ada penyebaran informasi bohong dari akun-akun bodong, kami bisa dengan cepat melakukan takedown akun itu,”ujar Ariyani.

Untuk itu Bawaslu Bali ingin menegaskan kepada seluruh Partai Politik peserta Pemilu, saat nantinya memasuki tahapan kampanye untuk menyiapkan kelengkapan syarat dalam melakukan kampanye, salah satunya surat tanda pemberitahuan kampanye.

Baca juga :  Buka Puasa Bersama Polda Bali dan Elemen Mahasiswa sebagai Momentum Penguatan Komunikasi dan Stabilitas Kamtibmas Ramadhan 1447 H

“Sebelum pelaksanaan kampanye nanti, harus disiapkan surat pemberitahuan kampanye, karena ini yg pertama kali akan jajaran kami tanyakan. Kalau tidak ada ini, akan memicu permasalahan,” tegas Ariyani.

Disisi lain, Ketua KPU Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan mengajak partai politik untuk tertib dalam melakukan kampanye, selain itu pihaknya juga ingin mengajak peserta Pemilu untuk berkampanye melalui media digital. Menurutnya, hal ini juga bisa mengurangi angka penggunaan plastik dalam pembuatan baliho.

Baca juga :  Gung Alit Tolak Mediasi dengan AWK

“Pemilih kita itu nanti banyak milenial, penyampaian visi misi melalui video itu bagus saat kampanye. Anak sekarang memilih bukan cuma tampilan, tp mereka memikirkan apa yg bisa dibuat ketika udah menjabat, bukan dihilangkan balihonya, tapi sebisa mungkin dikurangi, mulai aja dari Bali, masa gak bisa sih kalau kita bersatu,” pungkas Lidartawan.