DIKSIMERDEKA.COM, DENPASAR, BALI – Pelaksanaan kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang berlangsung di Bali sampai 23 Agustus 2021 dinilai tidak efektif berjalan. Pasalnya, jumlah kasus positif Covid-19 dan kematian yang ditimbulkan masih menunjukan angka yang tinggi. Hal tersebut disampaikan koordinator perwakilan organisasi Cipayung Plus Bali, Arya Gangga, Senin (23/8).

“Kami menilai bahwa pelaksanaan PPKM yang dilakukan oleh pemerintah sangat tidak efektif. Hal ini karena jumlah kasus positif dan kematian akibat Covid-19 terus menunjukan angka kenaikan. Sementara untuk angka penurunan kasus tidak signifikan jumlahnya. Ini adalah Salah satu indikator kenapa PPKM tidak efektif,” ujar Arya Gangga.

Baca juga :  PPKM di Bali, Satgas Provinsi Bali Gencarkan Penertiban Prokes

Diketahui, berdasarkan data yang dirilis Covid19.go.id, pada tanggal 19 Agustus 2021 terdapat penambahan 22.053 kasus sehingga total kasus Covid-19 di Indonesia menjadi 3.930,300 dengan kasus aktif sebesar 334.752. Angka kematian bertambah sebanyak 1.492 kasus sehingga total kasus meninggal Sebesar 122.633 kasus.

Di Bali sendiri, dari data terhimpun diketahui per Minggu 22 Agustus 2021, jumlah kasus Covid-19 aktif di Bali sebanyak 9.458. Meski dalam tiga hari terakhir perkembangan kasus baru menunjukan penurunan yakni dibawah 1.000 kasus perhari, namun angka kasus kematian masih tinggi yaitu 57 kasus pada Sabtu (21/8), 53 kasus pada Minggu (22/8) dan 66 kasus pada hari ini Senin (23/8).

Baca juga :  Pemerintah Lanjutkan PPKM Luar Jawa-Bali Hingga 4 Oktober, Penyesuaian Pembatasan di Level 3

Untuk itu, terkait kondisi tersebut, pada kesempatan yang sama organisasi mahasiswa eksternal kampus Cipayung Plus Bali terdiri dari KMHDI, GMKI, PMKRI, IMM, Permahi, dan GMKI itu menyampaikan pernyataan sikap, setelah sebelumnya menggelar dialog membahas topik tersebut pada Minggu 22 Agustus 2021.

Pertama, Pemerintah Pusat harus segera membuat roadmap penanganan Covid-19 berlandaskan pada Undang-undang Kekarantinaan Kesehatan. Kedua, meminta Pemerintah Pusat untuk mengevaluasi dan menyampaikan grafik penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat agar tersalurkan secara merata, tepat sasaran dan transparan.

Baca juga :  Pemerintah Lanjutkan PPKM Luar Jawa-Bali Hingga 22 November 2021

Tiga, mendesak Gubernur Bali untuk segera membuka sektor pariwisata guna pemulihan ekonomi masyarakat. Empat, Menuntut Pemerintah Pusat dan Daerah segera membuka sektor pendidikan secara offline. Kelima, Mendesak Gubernur Bali untuk segera mengevaluasi penanganan Covid-19 di Provinsi Bali karena dirasa tidak efektif menurunkan angka Covid-19.

“Kami mahasiswa yang terhimpun dalam kelompok Cipayung Plus Bali akan tetap melakukan gerakan sebagai bentuk pengawalan terhadap kebijakan pemerintah,” tandas Arya Gangga mengakhiri pernyataan sikapnya. (Gus/Sin)