Saturday, 25-09-2021

Waspadai Penyusupan ke Pura-Pura, Desa Adat se-Nusa Penida Deklarasi Tolak Sampradaya

DIKSIMERDEKA.COM, KLUNGKUNG, BALI – Penolakan ajaran sampradaya non dresta Hindu Bali terus menguat di Kabupaten Klungkung. Setelah di tiga kecamatan di wilayah daratan, giliran Desa Adat se-Nusa Penida menyatakan penolakan dengan menggelar Deklarasi penolakan sampradaya non dresta Hindu Bali, di Gedung Olah Raga (GOR) Sampalan, Nusa Penida, Klungkung, Minggu (9/5). 

Sebanyak 48 Desa Adat termasuk Pulau Nusa Gede, Nusa Lembongan dan Nusa Ceningan, bersatu menyatakan penolakan dan pelarangan ajaran Sampradaya Non Dresta Hindu Bali di wilayahnya.

Deklarasi dihadiri langsung oleh 48 Bendesa Adat se-Nusa Penida dan Bendesa Alit dan Petajuh Majelis Alit Desa Adat Kecamatan Nusa Penida. Jro Bendesa Madya Majelis Madya Desa Adat kabupaten Klungkung, Dewa Made Tirta juga tampak hadir. Demikian pula beberapa komponen masyarakat yang tergabung dalam Forum Komunikasi Taksu Bali tampak hadir memberikan dukungan.

Baca juga :  Gubernur Koster Optimis Pembangunan Sungai Buatan Tukad Unda Selesai Lebih Cepat Dari Target

Dalam kesempatan tersebut, Bendesa Madya MDA Klungkung, Dewa Made Tirta menekankan nilai pentingnya penolakan yang dilakukan krama adat dan Desa Adat se-Nusa Penida adalah Nusa Penida dikenal memiliki pura-pura yang dikenal memiliki nilai spiritualitas yang cukup tinggi. 

Dengan demikian, pemedek yang hadir tidak hanya dari Bali namun dari Nusantara. Pura-pura ini mesti dijaga dan diawasi. Karena tidak menutup kemungkinan, yang datang pedek tangkil, mereka yang menganut sampradaya dan melakukan kegiatan ritual non dresta Bali.

‘’Kami sudah sepakat, jika ada pura-pura di Nusa Penida ada kegiatan sampradaya non dresta Bali, segera disikapi. Laporkan ke Bendesa Adat dan langsung kita lakukan pelarangan, sesuai awig-awig dan pararem desa. Karena tidak sesuai dengan aci-aci dan pelaksanaan yadnya di pura wewengkon Desa Adat,’’ tegas Dewa Made Tirta.

Baca juga :  Penolakan Meluas, Desa Adat Tiga Kecamatan di Klungkung Deklarasi Tolak Sampradaya Non Dresta

Didampingi Jro Bendesa Alit, I Wayan Sukla, diungkapkan bahwa selama ini di Nusa Penida memang tidak ada Ashram Sampradaya, namun kewaspadaan krama adat di Nusa Penida diharapkan terus dikobarkan. Selalu berkoordinasi dengan Jro Bendesa Adat dan Pecalang di masing-masing wewidangan. Melaporkan segala pergerakan yang mencoba membangun ajaran sampradaya non dresta Bali di wilayahnya masing-masing. 

Saat ini, tambahnya, seluruh Desa Adat di Klungkung telah menyatakan menolak dan melarang ajaran Sampradaya Non Dresta Hindu Bali ini. ‘’Ke depan, kami berkoordinasi lebih lanjut untuk menegaskan kembali pemahaman Perda No 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat dan SKB PHDI-MDA di masing-masing Desa Adat. Untuk menjaga, mengawasi, melaporkan segala kegiatan Sampradaya non dresta Bali di wilayahnya masing-masing,’’ tegas Jro Bendesa Madya.

Baca juga :  Investor 'Kangkangi' Perarem Pura Sad Kahyangan Penida: Ngotot Membangun, Warga 'Tedun'

Sementara itu, Korlap Forkom Taksu Bali, Dwi Adnyanaloka memberikan apresiasi atas ketegasan Desa Adat se-Nusa Penida untuk mengawal SKB PHDI-MDA. Hal ini karena Nusa Penida merupakan salah satu pusat spiritual di Bali. Harus dijaga dan diawasi, sehingga kesucian pura-pura dan wewidangan Nusa Penida tetap terjaga.

‘’Kami semua elemen Forkom Taksu Bali, dukungan penuh menjaga keajegan dresta adat budaya Bali ini. Jangan sampai aliran yang tidak sesuai dengan ajaran leluhur Bali, merongrong kita. Kita sudah terlena selama ini. Ayo bangkit bersama, menguatkan benteng desa adat untuk menangkal ajaran sampradaya non dresta Bali,’’ tandasnya. (*/dm)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button