by

BPD Bali Bantah Serobot Tanah Warga, tapi Tak Tahu Kronologi Mendapatkannya

DIKSIMERDEKA.COM, DENPASAR, BALI – Permasalahan sebidang tanah di Jalan Gadung, Desa Dangin Puri Kangin, Kec. Denpasar Timur belakangan menjadi sorotan. Bukan tanpa sebab, ini lantaran pihak Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali dianggap telah menyerobot tanah itu dari pihak warga yang mengaku sebagai ahli warisnya.

Terkait dugaan itu, Kepala Divisi Umum dan Kesekretariatan BPD Bali, IB Gede Ary Wijaya Guntur membantah, ia mengatakan putusan Mahkamah Agung (MA) No 2234 K/DPT/2017 menjadi dasar pihaknya memasang plang hak milik BPD Bali di atas tanah seluas 3.85 are itu.

“Kami memiliki dasar hukum memasang plang itu, yakni putusan perkara kasasi perdata MA tanggal 19 Oktober 2017,” ujarnya, Senin (21/9).

Sementara itu, ditanya apakah pihak BPD Bali telah melakukan uji keaslian kabar sertifikat ganda tanah ini, Kepala Divisi Hukum BPD Bali, AA. Gede Bagus Purnawan pada kesempatan yang sama mengatakan, ini telah melalui proses persidangan dan ia pun enggan merinci dasar keabsahan sertifikat dimiliki pihaknya.

“Ini kan sudah berproses di pengadilan sampai tingkat MA, jadi putusan MA itu yang jadi pegangan kami,” ujarnya.

Begitupun dengan asal-usul BPD Bali memiliki sertifikat tanah tersebut, Bagus Purnawan tidak dapat menjelaskan dari mana pemilik awal mendapatkannya dan apa dasar haknya.

Bagus Purnawan hanya menyatakan tanah tersebut ada tahun 1980 menjadi milik BPD Bali atas nama IB Astika Manuaba (Almarhum) asal Desa Kapal dikatakan merupakan selaku Direktur Utama BPD Bali. Pihaknya tidak dapat menjelaskan kronologis dengan alasan pemilik awal dan juga istrinya sudah meninggal.

“Kalau kronologis kami tidak tau, yang jelas kami sudah menerima dari IB Astika ke BPD (almarhum), kebetulan yang bersangkutan dan istrinya juga sudah meninggal,” katanya.

Selain itu, ia juga menyinggung laporan polisi dilakukan pihak yang mengaku sebagai ahli waris di Polresta Denpasar. Laporan itu dikatakan Bagus Purnawan akan dicabut. Pihaknya selaku BPD mengaku sebelumnya sudah berapa kali melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian hingga sampai putusan Mahkamah Agung (MA) keluar.

Dihubungi terpisah I Kadek Marianta selaku perwakilan dari keluarga mengaku sebagai ahli waris membantah adanya rencana pencabutan pelaporan polisi itu. Justru pihak keluarganya mendorong polisi agar segera mengusut pelaporan pidananya.

“Saya ingat, sekitar tahun 70-an tanah saya mau dipinjam kepala desa untuk kantor kepala desa, tapi tidak diijinkan oleh bapak saya. Jadi, darimana BPD bisa mendapatkan tanah itu sedangkan kami tidak pernah mengajukan pinjaman dengan surat tanah itu,” terang Kadek Marianta

“Mana mungkin tanah saya diserobot dan sertifikat tanah digandakan mau mencabut laporannya. Ngapain saya ikuti perdatanya, saya tahu keluarga kami kekurangan dana untuk mengikuti perdata. Makanya saya kejar pidananya ! Bagaimana bisa tanah saya sudah bersertifikat dibuatkan sertifikat ? Lagi pula, kapan ada orang lain selain pihak keluarga saya menempati tanah itu dari dulu sebelumnya. Tidak ada, boleh tanyakan di lingkungan sekitar,” tandasnya. (dhi)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed