Saturday, 16-10-2021

RUU HIP Butuh Aspirasi Publik yang Lebih Luas dan Substantif

DIKSIMERDEKA.COM, LAMPUNG- Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) belakangan telah menjadi wacana yang paling menghangatkan perbincangan setelah pandemi Covid-19 dianggap mereda. Kemunculannya di muka publik dipandang oleh sebagian kalangan sebagai upaya pelemahan Pancasila itu sendiri. 

Ada beberapa hal lebih pokok yang terungkap dalam Diskusi Publik Reboan bertema ‘Berebut Pancasila: Kemelut RUU HIP’ yang diselenggarakan secara daring oleh Persaudaraan LMND, khususnya  jejaring kepengurusan Eksekutif Nasional LMND Periode 2011-2014, Rabu (1/7).

Menanggapi riuhnya reaksi beberapa pihak atas isi draft RUU HIP dengan menyoal beberapa pasal seperti  dicantumkannya redaksional trisila dan ekasila, yang dianggap memundurkan posisi Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai ruh utama dari Pancasila. Hal ini juga menjadi dasar tudingan berlebihan bahwa penyusunan RUU HIP ini wujud dari upaya membangkitkan kembali komunisme karena tidak dicantumkannya konsideran Tap MPRS No. XXV Tahun 1966 sebagai penimbang. 

Mantan Sekretaris Ekswil LMND Lampung periode 2012-2015 Saddam Cahyo menyatakan Pancasila itu lebih dari sekedar konsensus para pendiri bangsa yang asal sepakat saja. “Jika dimaknai hubungan antara satu sila dengan yang lain adalah sejajar dan saling terikat sebagai satu tarikan nafas, nilai yang dikandung oleh sila pertama misalnya juga dikandung dalam sila kedua, pun lainnya. Jika ada yang menerjemahkannya secara hirarkis berurutan satu dulu baru melahirkan sila berikutnya, itu justru gagal paham,” pungkasnya.

Baca juga :  Jelang Kongres VIII LMND, Kader Yogyakarta Nyatakan Siap Maju Caketum

Hal senada diungkapkan Dewa Putu Adi Wibawa selaku pengamat isu ketatanegaraan dan merupakan mantan ketua Ekskot LMND Bandar Lampung, “Pendapat bahwa relasi nilai antar sila itu saling kontradiktif  secara filosofis juga fakta yang harus diakui, namun nilai-nilai luhur yang telah disusun dalam Pancasila sesungguhnya merupakan relasi yang sangat dialektis. Pada setiap kontradiksi di antaranya justru menghasilkan sintesis baru yang mengandung lebih besar nilai kebajikan ketimbang bila tiap sila itu berdiri sendiri,” jelasnya.

Diskusi tersebut juga menyoroti hal yang dianggap lebih pokok ketimbang narasi kontraproduktif seperti komunistophobia dalam wacana kebangsaan Indonesia. Dewa menyebutkan dalam draft RUU HIP mengandung hal substansial yang harus diwaspadai, seperti potensi tafsir tunggal Pancasila oleh penguasa serta pelemahan pelembagaan yang menggawangi Pancasila itu sendiri.

“Ada banyak pasal krusial sebenarnya, seperti yang menguraikan definisi Manusia Pancasila dan Masyarakat Pancasila, kita khawatir keterbatasan teks di UU ini nantinya justru bisa dipergunakan secara otoriter. Tafsir tunggal atas Pancasila seperti itu juga bisa sangat mereduksi spiritnya sebagai Falsafah Dasar bernegara bangsa. Bisa jadi riset ilmiah tentang Pancasila ke depan justru akan menjadikan UU ini sebagai sumber primer yang mengurai definisi, sementara risalah utama dari para penggalinya seperti Bung Karno justru dilupakan,”pungkasnya.

Baca juga :  Anggota DPR Siap Kawal RUU HIP Sampai Dibatalkan Dari Prolegnas

Ia menambahkan, “Pasal yang menyebut Presiden adalah pemilik kekuasaan tertinggi dalam pembinaan ideologi Pancasila, serta salah satu tugas lembaga leading sectornya untuk mengevaluasi seluruh regulasi yang bertentangan dengan Pancasila tapi hanya sebatas berwenang memberikan laporan pada Presiden, rasanya perlu ditinjau ulang kalau tak ingin menjadikannya sia-sia,” jelasnya.

Sementara Saddam menyoroti ruang kosong yang belum dimanfaatkan oleh unsur progresif untuk memberikan masukan daftar inventarisasi masalah yang bisa memajukan kualitas RUU HIP agar tidak menjadi blunder bagi langkah mewujudkan cita-cita mulia kemerdekaan Republik Indonesia.

“Pasal 7 yang diributkan karena memunculkan kembali frasa ekasila dan trisila memang tidak tepat karena secara konstitusional yang disepakati adalah Pancasila, tapi RUU ini juga memiliki urgensi yang tinggi karena ada gejala amnesia kebangsaan yang harus diwaspadai bersama. Survey-survey yang muncul dalam dua dekade pasca reformasi dengan terang menunjukan betapa Pancasila sebagai pandangan hidup kian meluntur, baik dalam keseharian warga dan penyelenggara negara, maupun dari kebijakan dan regulasi yang terus terbit dengan mengabaikan kemaslahatan bersama,” jelasnya.

“Penolakan atas RUU ini kiranya tidaklah bijak, polemik yang muncul belakangan ini semestinya justru diperkaya lagi oleh pandangan dari spektrum masyarakat yang lebih luas, agar tidak menyempit dan menyimpang dari substansi. Seperti diamanatkan UU Nomor 12 tahun 2011 disebutkan asas keterbukaan dalam pembentukan undang-undang, maka semestinya di fase ini unsur-unsur publik yang punya kejelian dan visi kebangsaan yang lebih substantif jangan berdiam diri. Mari kawal bersama,RUU ini agar bisa menjadi dasar bagi pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila yang tepat guna,” tutupnya.

Baca juga :  Bukan Solusi, LMND Tolak Kenaikan Iuran BPJS

Agenda diskusi ini menghadirkan dua orang narasumber, yaitu Dewa Putu Adi Wibawa selaku pengamat isu ketatanegaraan dan merupakan mantan ketua Ekskot LMND Bandar Lampung  sekaligus petugas pembentukan karateker Ekswil LMND Lampung periode 2008-2010. Narasumber kedua adalah Saddam Cahyo mantan sekretaris Ekswil LMND Lampung periode 2012-2015 yang kini bergiat di organisasi Perhimpunan Pancasila. Sementara bertindak langsung sebagai fasilitator diskusi adalah Arif Fachrudin Achmad mantan Ketua Umum Eksnas LMND Periode 2011-2014.

Persaudaraan LMND sendiri merupakan forum silaturahmi yang menghimpun alumni aktivis Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) dari setiap angkatan di seluruh wilayah Indonesia. Sementara LMND adalah organisasi eksternal kampus berskala nasional yang menjadi pelopor gerakan pro demokrasi di Indonesia dan terbentuk secara organik pada Kongres Pertamanya di Bogor, Jawa Barat pada tanggal 9 sampai dengan 11 Juli tahun 1999 yang lalu. (dam/sin)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button