DIKSIMERDEKA.COM, DENPASAR, BALI – Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Energi dan Sumber Daya Mineral (Disnakeresdm) Provinsi Bali, Ida Bagus Ngurah Arda dalam siaran persnya, Senin, 20 April 2020, menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Bali dengan jalur koordinasi telah melakukan upaya pendataan Pekerja Migran Indonesia (PMI), meski Pemprov Bali menurutnya tidak memiliki kewenangan langsung untuk itu.

Pernyataan ini disampaikan menanggapi tudingan Sekjen KPI (Kesatuan Pelaut Indonesia) Bali yang dalam sebuah berita media online dengan judul “Sekjen KPI: Gila Disnaker Bali Tidak Punya Data Pasti Jumlah Pekerja Migran”, pada tanggal 18 April 2020, Sekjen KPI menyebut aneh jika Dinas Tenaga Kerja ESDM Provinsi Bali tidak memiliki data pasti berapa jumlah PMI, siapa dan sedang bekerja dimana.

Pemerintah Provinsi Bali sesungguhnya, ungkapnya, justru berharap KPI Bali selaku yang mempunyai tugas untuk melindungi dan memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya (awak kapal/pelaut) dapat membantu memberikan data akurat. Namun sampai saat ini, KPI Bali belum dapat menunjukkan data anggotanya yang terkini karena data yang disampaikan adalah data tahun 2012 serta tidak lengkap.

Baca juga :  10 Bus Awak Kapal Spelendor Tiba di Bali, Dijemput dan Dikawal Gugus Tugas Provinsi Bali Menuju Tempat Karantina

Ida Bagus Ngurah Arda menjelaskan mengapa Pemerintah Provinsi Bali tidak memiliki kewenangan langsung melakukan pendataan lantaran selama ini ada dua regulasi yang mengatur tenaga kerja yang bekerja di luar negeri, khususnya kapal pesiar.

Yakni, yang pertama, regulasi Kementerian Ketenagakerjaan bagi PMI oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia beserta turunannya yaitu Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia.

Yang kedua, Regulasi Kementerian Perhubungan bagi Awak Kapal / Pelaut oleh Perusahaan Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (Manning Agency) diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal.

Baca juga :  Gandeng Ketua KPI, Ilmu Politik Unud Gelar Kuliah Tamu

Untuk pendataan keberangkatan Awak Kapal ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI tanpa memberikan tembusan kepada Pemerintah Provinsi maupun Kab/Kota.

Oleh karena itu, Ida Bagus Ngurah Arda mengatakan data PMI yang dimiliki Disnakeresdm selama ini didapat dari Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Denpasar dengan menerbitkan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri elektronik (e-KTKLN). BP3TKI terang Bagus Arda selama ini mengirimkan data secara berkala kepada Disnakeresdm Provinsi Bali.

“Untuk di Bali, pendataan PMI baik yang bekerja ke Kapal Pesiar maupun di Darat dilakukan oleh BP3TKI Denpasar. BP3TKI selama ini telah mengirim data secara berkala kepada Disnakeresdm Provinsi Bali. Berdasarkan data per bulan April 2020, BP3TKI mencatat ada 3.984 tenaga kerja asal Bali yang bekerja diluar negeri. 1.634 diantaranya bekerja di kapal pesiar,” paparnya.

Namun, terangnya lebih lanjut, untuk tertibnya pendataan keberangkatan Awak Kapal/ Pelaut, Pemerintah Provinsi Bali telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. Dalam pasal 50 diatur bahwa “Setiap keagenan awak kapal sebelum memberangkatkan pelaut wajib melaporkan kepada Dinas Provinsi”.

Baca juga :  Pengawas K3 Proyek AP I Diduga Abai, Disnaker Tegaskan Akan Tindaklanjuti

Selain itu Pemerintah Provinsi Bali juga telah melakukan koordinasi dengan mendatangi Manning Agency yang beralamat di Bali untuk mendapatkan data awak kapal/ pelaut yang diberangkatkan. Dari hasil koordinasi tersebut, Disnakeresdm Provinsi Bali mencatat ada 11.452 awak kapal asal Bali.

Namun demikian, data tersebut memurutnya kurang merepresentasikan data jumlah awak kapal asal Bali yang sebenarnya, karena banyak yang diberangkatkan oleh Manning Agency di luar Bali. Dari data BP3TKI Bali dan Manning Agency tersebut, Pemprov Bali mencatat total ada 15.436 tenaga kerja asal Bali yang bekerja di luar negeri. Namun seperti yang telah disebutkan, itu tidak merepresentasikan awak kapal asal Bali yang diberangkatkan agen luar Bali. (*/ad)