DIKSIMERDEKA.COM, DENPASAR-BALI – Universitas Ngurah Rai (UNR) Denpasar jajaki kerjasama tangkal radikalisasi dengan Kakanwil Agama Provinsi Bali. Dalam pertemuan itu dihadiri langsung oleh Kakanwil Agama Provinsi Bali, I Nyoman Lastra, S.Pd., M.Ag, Kabid. Pendidikan Islam Haji Arjiman, Kabid. Pendidikan Dasar Hindu, I Made Artini bersama Kasubag Humas I Nyoman Budha Antara.

Sedangkan dari UNR diwakilkan oleh Dr. Ida Ayu Made Gayatri selaku Kepala Biro Humas mendampingi Pembina UKM Agama Islam UNR. Pertemuan dilaksanakan di Ruang Kerja Kakanwil Agama Provinsi Bali, Rabu (16/10)

Dalam pertemuan tersebut, Kepala Biro Humas UNR, Dr. Ida Ayu Made Gayatri, S.Sn.M.Si mendampingi Pembina Unit Kegiatan Agama Islam Adrie, S.Sos, SH.,MH adalah untuk merespon ajakan pemerintah dalam menangkal radikalisasi terutama yang berkedok Agama.

Baca juga :  Kerjasama OJK Mengajar - FEB UNR, Alternatif Pendanaan Tingkatkan Inklusi Keuangan Masyarakat

“Kami melihat pentingnya pendidikan Agama di tingkat Perguruan Tinggi (PT) terutamanya pada kelompok usia remaja yakni mahasiswa menuju pribadi dewasa yang bertanggung jawab perlu pendampingan pendidikan Agama yang tepat,” terangnya.

Lebih jauhnya, dalam menguatkan karakter kepribadian untuk menyiapkan diri mahasiswa terutamanya dalam kehidupan sebagai manusia dewasa yang bertanggung jawab, kuat mental dan spiritual perlu digalakan melalui pendidikan Agama.

“Karena pendidikan Agama di PT dirasakan masih kurang intens dalam memberikan pembinaan mengingat mata kuliah Agama hanya diberikan hanya di semester pertama, dan tidak jarang kampus tidak memiliki kualifikasi pengajar Agama. Selain itu, kegiatan keagamaan di kampus non Agama juga kurang mendapat perhatian,” imbuhnya.

Dijelaskan, kampus saat ini disoroti potensial sebagai sarang radikalisasi. Dalam upaya itu pembinaan kegiatan keagamaan di PT perlu mendapat perhatian. Ada gap atau jurang yang cukup besar yang harus diperhatikan pemerintah.

Baca juga :  Polri: Segera Lapor Jika Ada Gerakan Radikalisme

Pertama, pembinaan kegiatan keagamaan di tingkat PT cenderung dilakukan Dirjen Bimas Hindu untuk PT keagamaan, sementara ranah Kakanwil Agama berada di tingkat pendidikan dasar hingga menengah. Sedangkan untuk PT swasta atau negeri non Agama, pembinaan pendidikan standar mutu menjadi kurang jelas.

Kedua, banyak PT yang tidak memiliki tenaga dosen Agama sesuai kualifikasi sehingga capaian standar pendidikan Agama tingkat PT menjadi kurang jelas.

Ketiga, mahasiswa adalah katagori masyarakat rentan yang berada di fase usia peralihan remaja ke usia dewasa dan sangat rawan terpapar radikalisasi. Jika tidak ada pendampingan yang jelas bagi mereka. Upaya tangkal radikalisasi berbasis Agama ini tentu membutuhkan sinergi bersama dengan pemerintah khususnya Kanwil Agama Provinsi Bali melalui kerjasama yang intensif. Bahkan rencana kerjasama disambut baik Kakanwil Agama Provinsi Bali.

Baca juga :  Cegah Pengaruh Radikalisme di Kampus, Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Bali Kunjungi Universitas Udayana

Sementara dari Kakanwil Agama Provinsi Bali, I Nyoman Lastra, S.Pd.M.Ag menambahkan kalau pertemuan perdana ini langkah strategis sejalan dengan gagasan Kementerian Agama dalam melaksanakan moderasi Agama yang akan diadopsi dalam RPJM Perintah Jokowi 2019-2024, Agama ditujukan untuk kehidupan yang damai.

“Kakanwil Agama Provinsi Bali nantinya dapat membantu PT swasta dan negeri dengan menyediakan, menugaskan Staf Kakanwil Agama sebagai dosen untuk mengajarkan Agama, dan ini permohonannya dapat diajukan setiap tahun,” tambahnya. (Bdi)