DIKSIMERDEKA.COM, SANUR-BALI, Pemerataan pembangunan dan pengentasan kemiskinan menjadi dua permasalahan krusial yang akan menjadi fokus perjuangan bagi legislator-legislator Bali dari Partai PDIP yang berhasil lolos ke DPR RI pada Pemilu Legislatif, 17 April yang lalu untuk diperjuangkan di pusat nantinya.

Pemerataan pembangunan antara Bali Utara dan Selatan perlu segera mendapatkan solusi penyelesaian. Pembangunan yang selama ini hanya tertumpuk di Bali Selatan khususnya Badung dan Denpasar, apabila tidak segera disikapi menurutnya akan dapat merusak tatanan masyarakat Bali.

Demikian diungkapkan oleh I Ketut Kariyasa Adnyana, saat ditemui di sela-sela acara Kongres V PDIP di Hotel Grand Inna Bali Beach, Jum’at, 9 Agustus 2019.

“Bali kan selama ini dihadapkan pada dua masalah krusial, yang pertama masalah pemerataan pembangunan. Pemerataan pembangunan masih menjadi kendala. Pembangunan Bali selama ini masih numplek (menumpuk, red) di Badung dan Denpasar,” ungkapannya saat ditemui di sela-sela acara Kongres V PDIP di Grand Inna Bali Beach Hotel.

“Ini akan dapat merusak tatanan Bali, selain daerah-daerah lain tidak berkembang, seperti Jembrana, Buleleng, dan Karangasem misalnya, tentu juga akan membebani Denpasar dan Badung sendiri karena semua melakukan urbanisasi, munculnya kriminalitas, masalah sosial, dan kemacetan, nah ini yang menjadi PR (pekerjaan rumah, red) terbesar kami nanti di DPR,” paparnya.

Solusi dari penyelesaian masalah tersebut, jelas Kariyasa lebih lanjut, nantinya dapat berupa program-program yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Termasuk usulan kepada Pemerintah Pusat agar Bali mendapatkan kompensasi sebagai penghasil devisa negara terbesar, nantinya juga akan diperjuangkan.

“Apakah nanti bentuknya infrastruktur program dari hulu sampai hilir termasuk program program yang lain. Tentu juga apa yang menjadi aspirasi masyarakat Bali selama ini kan mengenai kompensasi yang paling banyak menghasilkan dari pariwisata devisa, nah ini yang harus diperjuangkan,” paparnya.

Masalah krusial yang selanjutnya, ungkap Kariyasa, adalah masalah pengentasan kemiskinan di Bali. Ekses (dampak) dari ketidakmerataan pembangunan tersebut telah berdampak pada munculnya kemiskinan. Kariyasa mengatakan pengentasan kemiskinan nantinya harus menjadi prioritas, karena menurutnya tidak ada artinya Bali terkenal ke seluruh penjuru dunia sebagai salah satu destinasi pariwisata terbaik dunia apabila masih menyisakan kemiskinan pada masyarakatnya.

“Dulu ada 14 kategori (parameter kemiskinan,red) berubah lagi kategori nya, tetapi yang ditekankan pada intinya itu yang menjadi PR kita ber 6 (anggota DPR RI dapil Bali PDIP terpilih, red),” ujarnya.

Perjuangan itu, nantinya, kata Kariyasa akan dilakukan secara tim dan saling bersinergi. Masing-masing nantinya akan berjuang melalui komisi-komisi yang ada di DPR RI.  “Disesuaikan juga karena ada yang di bidang infrastruktur, kesehatan, pendidikan, itu kan harus bekerja dengan tim ditugaskan dimana, kalau di bidang kesehatan dari Komisi X pendidikan, di bidang infrastruktur dari Komisi VI,” paparnya.

“Nah inilah salah satu poin yang nanti kita perjuangkan agar mengentaskan kemiskinan, di samping sekarang kan sudah dibuat shortcut, kalau memang nanti infrastruktur nya selesai, sekarang dari 10 sudah 12 bisa jadi nanti jalan cepat atau kereta yg nanti seperti orang

Sementara itu, menanggapi pertanyaan terkait penangkapan Anggota DPR RI Partai PDIP, Ketut Kariyasa mengaku prihatin, dan mengatakan itu merupakan hal yang mestinya tidak terjadi. “Tentu kita ber 6 pasti berusaha menjaga agar tidak terjadi seperti itu, karena ada nama Nyoman, Made, dll, gampang sekali  dikenal kalau itu orang Bali yang kena OTT dari waktu Jero Wacik yang dari Partai Demokrat itu,” ujarnya. (Adhy)