DIKSIMERDEKA.COM DENPASAR Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima menegaskan bahwa revisi UU Pemilu tidak boleh disusun sekadar untuk memuaskan syahwat politik jangka pendek. Menurut politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut, pembaruan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum wajib bertumpu pada evaluasi menyeluruh atas carut-marut penyelenggaraan Pemilu 2019 dan 2024.

Dua edisi pemilu serentak terakhir menyisakan sederet catatan merah yang menggerus kualitas demokrasi, mulai dari beban kerja penyelenggara yang ekstrem hingga gejala menurunnya kompetensi pemilih. Karena itu, Senayan menggandeng kalangan akademisi untuk membedah celah regulasi secara objektif di lapangan.

“Pengalaman 2019 dan 2024 harus menjadi bahan evaluasi yang efektif untuk mengidentifikasi bagian mana yang masih relevan dipertahankan, mana yang perlu disempurnakan, dan mana yang membutuhkan rekonstruksi norma secara mendasar,” ujar Aria Bima saat memimpin Kunjungan Kerja Panja Penyusunan Perubahan RUU Pemilu Komisi II DPR RI di Kantor Gubernur Provinsi Bali, Jumat (20/11/2026).

Aria Bima membeberkan, tumpukan persoalan teknis maupun substantif kini menanti untuk diurai dalam draf baru. Mulai dari desain keserentakan pemilu yang rumit, penataan daerah pemilihan, akurasi daftar pemilih, hingga polemik penggunaan teknologi informasi di tempat pemungutan suara.

“Kita menghadapi berbagai persoalan, mulai dari kompleksitas keserentakan pemilu, beban kerja penyelenggara, penataan daerah pemilihan, akurasi data pemilih, pencalonan, pendanaan kampanye, penggunaan teknologi informasi, hingga efektivitas pengawasan dan penegakan hukum pemilu,” tegas Aria Bima.

Baca juga :  Ambang Batas Parlemen 5 Persen Masih Sebatas Wacana, Puan Maharani: Belum Ketok Palu!

Bedah Catatan Kritis Revisi UU Pemilu Bersama Empat Kampus di Bali

Dalam forum serap aspirasi di Pulau Dewata tersebut, Komisi II DPR RI melibatkan langsung para rektor dan guru besar dari empat perguruan tinggi, yakni Universitas Udayana, Universitas Warmadewa, Universitas Ngurah Rai, dan Universitas Pendidikan Nasional Bali.

Sejumlah isu krusial pasca-Pemilu 2019 dan 2024 dikuliti habis. Di antaranya evaluasi sistem proporsional terbuka, reformulasi ambang batas parlemen (parliamentary threshold), pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, hingga kedudukan hukum aplikasi Sirekap yang sempat memicu polemik.

Gubernur Bali I Wayan Koster yang turut hadir memaparkan realitas pelaksanaan Pemilu 2024 di wilayahnya. Bali tercatat mampu mendongkrak partisipasi pemilih Pilpres hingga 83,34 persen, melampaui rata-rata nasional yang berada di angka 81,7 persen. Koster mengingatkan, capaian tersebut tidak jatuh dari langit, melainkan buah dari kesiapan pemerintah daerah menopang anggaran KPU, Bawaslu, dan aparat keamanan.

“Pengalaman tersebut memberikan pelajaran bahwa kesuksesan pemilu tidak hanya bergantung pada penyelenggara, tetapi juga membutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan, dukungan anggaran, kesiapan pemerintah daerah, pendidikan politik masyarakat, serta dukungan keamanan. Berbagai hal ini kami harap dapat menjadi masukan bagi Panja dalam penyempurnaan regulasi kepemiluan,” papar Wayan Koster.

Seluruh temuan empiris dari Pemerintah Provinsi Bali dan rekomendasi para guru besar itu akan dikunci menjadi dokumen inventarisasi masalah. Dokumen inilah yang menjadi amunisi Komisi II DPR RI dalam merumuskan pasal-pasal perubahan pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027.

Baca juga :  Komisi II DPR Gali Masukan RUU Pemilu dari Akademisi Untirta

Kunci Satu Pintu Lewat RUU Adminduk Sebelum Aturan Pemilu Ketok Palu

Tak mau mengulang penyakit klasik berupa data pemilih ganda dan carut-marut administrasi, Komisi II DPR RI memasang strategi sapu bersih dari hulu. Sebelum revisi UU Pemilu diketok palu, parlemen menargetkan Rancangan Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan (RUU Adminduk) harus rampung lebih dulu.

Aria Bima yang juga didapuk sebagai Ketua Panja RUU Adminduk menekankan bahwa kunci utama pembenahan data nasional terletak pada keterhubungan sistem (interoperability) lewat penerapan nomor identitas tunggal atau single identity number.

“Intinya interoperability tadi ya, satu single identity. Kami secepatnya akan selesaikan sebelum undang-undang pemilu ini selesai,” ujar Aria Bima usai pembentukan Panja RUU Adminduk dalam Rapat Kerja Pembicaraan Tingkat I bersama Pemerintah dan DPD RI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).

Menurut Aria Bima, integrasi data kependudukan tidak hanya menyelamatkan akurasi daftar pemilih saat pesta demokrasi, tetapi juga membenahi ketepatan sasaran layanan publik sehari-hari agar tidak tumpang tindih.

“Kita harapkan single identity number untuk semua hal. Ini yang penting, termasuk untuk pemilu, termasuk untuk BPJS, termasuk untuk sekolah, untuk hal yang terkait dengan alokasi penduduk miskin yang berhak menerima berbagai hal yang menyangkut bantuan sosial,” jelas Aria Bima.

Baca juga :  Masih Ada PPPK Digaji Rp100 Ribu, DPR Minta Aturan Baru

Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menambahkan, revisi UU Adminduk merupakan inisiatif DPR RI untuk mengakhiri ego sektoral data antarinstansi. Legislator Fraksi Partai NasDem itu mengibaratkan Satu Data Indonesia layaknya sebuah rumah besar yang wajib memiliki satu pintu masuk utama melalui Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Dengan menjadikan NIK sebagai pintu masuk tunggal bagi pemerintah pusat, daerah, hingga sektor swasta—yang turut diperkuat teknologi pemindai wajah (face recognition)—verifikasi identitas warga dinilai bakal jauh lebih praktis dan akurat. Rifqinizamy juga memastikan pembahasan regulasi ini dibuka lebar demi menjamin partisipasi bermakna (meaningful participation) dari masyarakat.

Mendagri Tito Minta Gerak Cepat Tapi Tetap Hati-Hati

Langkah Senayan merombak sistem kependudukan sebelum masuk ke gelanggang pembahasan aturan pemilu mendapat lampu hijau dari pemerintah. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengapresiasi inisiatif DPR RI untuk menambal berbagai celah dalam sistem administrasi kependudukan yang berjalan saat ini.

Mendagri Tito menilai penguatan fondasi data kependudukan menjadi syarat mutlak untuk mempercepat pemerintahan berbasis elektronik (e-government) sekaligus mewujudkan Satu Data Indonesia. Meski demikian, ia mengingatkan agar kecepatan pembahasan di parlemen tetap diimbangi dengan kecermatan norma.

“Kita mengharapkan ini agar dapat dikerjakan paralel, cepat dengan Bapak Ketua Panja, tapi tidak meninggalkan prinsip kehati-hatian,” pungkas Mendagri.