DIKSIMERDEKA.COM, DENPASAR – Gubernur Bali Wayan Koster membuka ruang kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali 2027 yang jauh lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Koster menilai penetapan upah tidak cukup hanya mengandalkan formula pemerintah pusat, dan kebutuhan hidup layak (KHL) bisa dipakai sebagai salah satu dasar penghitungan.

“Bisa juga selain menggunakan formula, menggunakan pendekatan KHL. Bukan menetapkan KHL menjadi UMP, tapi memakai itu sebagai satu basis dalam menetapkan UMP,” kata Koster dalam pertemuan dengan perwakilan pekerja dan serikat buruh di Kantor Gubernur Bali, Jumat, 20 November 2026.

Baca juga :  Koster Tetapkan UMP Bali 2027 Rp4,56 Juta, Naik 42 Persen

Koster sebelumnya mengakui, formula pengupahan dengan koefisien alfa tertinggi sekalipun belum mampu mendekatkan UMP dengan KHL. Selisihnya memang lebar. UMP Bali 2026 saat ini sebesar Rp3.207.459 per bulan, sedangkan KHL yang dihitung kelompok pekerja mencapai Rp5.604.481 per bulan.

Dalam pembahasan terbaru, Koster menawarkan jalan tengah di angka Rp4,2 juta, atau naik sekitar 30,9 persen dari UMP 2026. Namun, tawaran itu ditolak perwakilan pekerja, yang meminta rekomendasi kenaikan lebih tinggi dipertimbangkan.

Baca juga :  Buruh Sambut Keputusan Koster Naikan UMP Bali 2027 jadi Rp4,5 Juta

“Karena itu kemarin saya mengambil jalan tengah di angka Rp4,2 juta. Tapi barusan diskusi ditolak,” ujar Koster.

Rekomendasi Dewan Pengupahan dilaporkan berada di kisaran Rp4.559.886, atau naik sekitar 42,2 persen. Bila UMP ditetapkan di kisaran Rp4,5 juta atau lebih, kenaikannya akan melampaui 40 persen, meski masih di bawah KHL versi pekerja.

Baca juga :  Pembahasan UMP Bali 2027 di Dewan Pengupahan Berproses, Penetapan Dijadwalkan 21 November

Koster menegaskan, kenaikan upah harus mempertemukan kepentingan pekerja dan kemampuan dunia usaha. Menurut dia, pemerintah perlu memastikan kenaikan upah meningkatkan kesejahteraan pekerja tanpa mengancam keberlangsungan perusahaan.

“Kalau pelaku usaha pasti maunya yang paling rendah. Kalau penerima upah pasti maunya yang paling tinggi. Ini kemudian dikompromikan supaya nyaman, si pemberi upah juga nyaman, usahanya bisa berlanjut,” katanya.

UMP Bali 2027 dijadwalkan ditetapkan Gubernur pada Sabtu, 21 November 2026, sesuai arahan pemerintah pusat.