Kasus Makar Penyadapan Prabowo Masuk Babak Baru, Bareskrim Ekspose Bukti ke Kejagung Besok
DIKSIMERDEKA.COM, JAKARTA – Kasus dugaan makar terkait penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto memasuki babak baru. Bareskrim Polri akan membawa hasil penyidikan perkara tersebut ke Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk diekspose pada Jumat (20/11/2026).
Ekspose ini dilakukan setelah penyidik mengantongi sejumlah fakta dan alat bukti baru dalam pengusutan kasus yang menyeret empat jenderal polisi sebagai tersangka tersebut.
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro mengatakan, pihaknya telah menggelar perkara secara internal pada Kamis (19/11/2026). Hasil pembahasan tersebut selanjutnya akan dipaparkan kepada Kejagung.
“Rencana Jumat (besok) kami laksanakan expose di Kejagung,” kata Susatyo kepada wartawan, Kamis (19/11/2026).
Susatyo mengungkapkan, penyidik telah menemukan fakta dan alat bukti baru dalam penyidikan dugaan makar tersebut. Salah satunya berkaitan dengan hasil penggeledahan rumah milik Irjen Eko Hadi Santoso di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, yang diduga dijadikan posko operasi makar.
Namun, Susatyo menegaskan, temuan baru yang dikantongi penyidik tidak hanya berasal dari penggeledahan rumah Eko Hadi.
“(Fakta dan bukti baru) tidak hanya (dari penggeledahan) itu,” ujarnya.
Temuan-temuan tersebut kemudian dibahas dalam gelar perkara internal yang melibatkan sejumlah unsur pengawasan dan pengamanan di lingkungan Polri. Selain penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum, gelar perkara turut dihadiri Biro Pengawasan Penyidikan (Wassidik), Divisi Propam, Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum), Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), serta saksi ahli.
“Kamis ini kami gelar secara internal Polri sesuai prosedur, yaitu penyidik Tipidum, Biro Wassidik, Div Propam, Itwasum, dan Kompolnas juga bersama ahli terkait fakta dan bukti baru dalam penyidikan yang telah dilakukan,” ujar Susatyo.
Dia menegaskan, gelar perkara tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan penyidikan berjalan sesuai prosedur hukum. Terlebih, penanganan perkara kini mengacu pada ketentuan baru dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
“Kami ingin memastikan bahwa penyidikan berjalan sesuai dengan prosedur hukum berdasarkan KUHP dan KUHAP baru,” ucapnya.
Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan empat jenderal polisi sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal.
Keempatnya yakni Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Slamet Uliandi.
Listyo Sigit, Eko Hadi Santoso, dan Ahrie Sonta ditahan di Rutan Mako Brimob Polri. Sementara Slamet Uliandi dikenakan tahanan rumah dengan alasan kesehatan.
Dalam perkembangan lainnya, Mabes Polri telah menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Ahrie Sonta melalui sidang etik pada Selasa (10/11/2026). Terbaru, Irjen Eko Hadi Santoso juga dijatuhi sanksi pemecatan dalam sidang etik pada Selasa (17/11/2026).
Kasus ini diduga bermula dari praktik penyadapan ilegal yang berlangsung pada periode 2025-2026. Sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi.
Penyadapan tersebut diduga tidak hanya menyasar Presiden Prabowo. Sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media massa, organisasi kemasyarakatan (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga pengusaha juga disebut menjadi sasaran.
Dalam perkara ini, keempat tersangka dijerat Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara. Mereka juga dikenakan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP dengan ancaman enam tahun penjara serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman pidana delapan tahun penjara.

Tinggalkan Balasan