Jelang Disahkan, Parta: Aset Tersangka yang Meninggal atau Kabur Tetap Bisa Dirampas
DIKSIMERDEKA.COM, JAKARTA – Komisi III DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam pengambilan keputusan tingkat I, Rabu, 18 November 2026. RUU itu dijadwalkan disahkan dalam rapat paripurna DPR RI, Kamis, 19 November 2026.
Anggota Komisi III DPR RI, I Nyoman Parta, mengatakan salah satu poin penting RUU ini adalah mekanisme perampasan aset, baik berdasarkan putusan pidana maupun tanpa putusan pidana dalam kondisi tertentu. Perampasan tanpa putusan pidana bisa dilakukan antara lain bila tersangka atau terdakwa meninggal dunia, sakit permanen, atau melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya.
“Selama ini kalau tersangka sudah meninggal, kasusnya tidak dilanjutkan. Kali ini, walaupun tersangka atau terdakwanya meninggal, asetnya tetap bisa dirampas. Begitu juga jika tersangkanya sakit permanen atau melarikan diri dan tidak ditemukan keberadaannya,” kata Parta.
Menurut Parta, aturan ini berlaku untuk sejumlah tindak pidana, di antaranya korupsi, narkotika dan psikotropika, terorisme, penyelundupan orang, penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya, perdagangan orang, serta penipuan dan penggelapan yang berdampak luas terhadap masyarakat.
Ia mencontohkan kasus investasi bodong yang kerap menimbulkan kerugian besar. Selama ini, korban sering kesulitan mendapatkan kembali uang atau aset yang telah diserahkan kepada pelaku.
“Contoh yang terakhir ini adalah seringnya masyarakat menjadi korban investasi bodong. Pelakunya susah disentuh dan harta korbannya tidak bisa dipulihkan,” ujarnya.
RUU ini juga mengatur jenis aset yang dapat dirampas negara. Aset itu meliputi aset hasil tindak pidana, aset yang dipakai sebagai alat atau sarana kejahatan, dan barang temuan yang diketahui berasal dari tindak pidana. Selain itu, aset sah milik pelaku juga dapat dirampas sebagai pengganti, senilai aset hasil kejahatan yang harus dirampas.
Selain mekanisme perampasan, RUU ini mengatur pembentukan badan pengelola aset hasil tindak pidana. Lembaga ini bertugas mengamankan, memelihara, menilai, menjual, dan memanfaatkan aset yang disita atau dirampas.
Menurut Parta, badan tersebut diperlukan karena barang sitaan selama ini kerap bermasalah. “Selama ini sering sekali ada persoalan ketika lembaga peradilan melakukan penyitaan. Hasil sitaan itu sering menjadi persoalan, jumlahnya berkurang, nilainya menjadi sangat kecil, maupun perawatannya mengalami kesulitan,” katanya.
Dengan adanya badan pengelola, nilai aset hasil tindak pidana diharapkan tetap terjaga, sehingga pengembalian kerugian negara dan pemulihan aset korban bisa berjalan lebih optimal.
Parta juga menyebut RUU ini memuat penegasan soal ancaman pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi.
Ia berterima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kritik dan dorongan dalam pembahasan RUU Perampasan Aset hingga disetujui di tingkat I.
“Terima kasih kepada semua pihak yang berkontribusi dalam terwujudnya undang-undang ini, yang telah memberikan kritik, tuntutan, dan dorongan agar undang-undang ini dapat ditetapkan,” ujarnya.

Tinggalkan Balasan