JAKARTA — Lantai bursa bukanlah meja judi tempat segelintir pemain bebas mempermainkan harga demi menjebak investor ritel. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akhirnya bertindak tegas dengan menahan tiga tersangka kasus dugaan tindak pidana pasar modal terkait manipulasi perdagangan waran Seri I dan waran terstruktur di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Ketiga tersangka yang berstatus karyawan swasta berinisial JF alias O, FS, dan S itu resmi dijebloskan ke Rumah Tahanan (Rutan) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri pada Senin (16/11/2026) oleh Penyidik Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK. Penahanan tersebut dilakukan berdasarkan pertimbangan penyidik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk adanya kekhawatiran bahwa para tersangka tidak kooperatif sehingga dapat menghambat kelancaran proses penyidikan.

Sementara itu, satu tersangka lain berinisial TGB alias T—yang merupakan karyawan swasta pada salah satu perusahaan sekuritas—tidak ikut ditahan penyidik OJK karena saat ini tengah menjalani proses hukum dalam perkara pidana lain yang ditangani Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Polda Metro Jaya).

Mengenal Waran dan Modus Licik Manipulasi Perdagangan Waran: Beli Identitas Orang hingga Bikin Transaksi Semu

Dalam perkara ini, keempat tersangka diduga bersekongkol menjalankan praktik manipulasi perdagangan waran dengan cara menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, maupun harga efek di BEI.

Baca juga :  Lieus Apresiasi Tindakan Cepat Bareskrim Polri Tangkap Ambroncius Nababan

Bagi masyarakat awam, waran secara sederhana dapat diibaratkan sebagai “kupon” atau surat berharga turunan di pasar modal yang memberikan hak—bukan kewajiban—kepada pemiliknya untuk membeli saham suatu perusahaan pada harga dan jangka waktu tertentu yang sudah dipatok sejak awal. Lantaran harga per lembar waran di bursa umumnya jauh lebih murah ketimbang harga saham induknya namun pergerakan naik-turunnya sangat liar, instrumen ini kerap diincar spekulan untuk “digoreng” lewat transaksi semu agar terlihat ramai dan memancing minat beli investor kecil.

Dalam kasus yang terjadi pada perdagangan tanggal 29 Mei 2023 ini, terdapat dua jenis waran yang dijadikan sasaran permainan. Pertama, Waran Seri I yang diterbitkan langsung oleh perusahaan pemilik saham (emiten) sebagai pemanis bagi pembeli saham perdana maupun saham baru, yakni Waran Seri I PT Chemstar Indonesia Tbk (CHEM-W) dan Waran Seri I PT Era Media Sejahtera Tbk (DOOH-W). Kedua, waran terstruktur yang diterbitkan oleh perusahaan sekuritas dengan mengacu pada pergerakan harga saham-saham besar, meliputi seri ADRODRCM3A, BUKADRCV3A, dan INCODRCX3A.

Tak tanggung-tanggung, demi memuluskan skenario transaksi semu tersebut, para tersangka diduga nekat membeli identitas orang lain untuk membuka sekaligus mengelola sejumlah rekening efek. Aliran dana transaksinya pun disamarkan melalui rekening bank milik pihak lain. Akibat akal bulus berjamaah ini, kerugian yang ditimbulkan ditaksir mencapai sekitar Rp6,97 miliar.

Baca juga :  Mahfud MD: Penyadapan Ilegal Eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Lebih Biadab Dari Ferdy Sambo!

Terancam Jerat Berlapis UU P2SK, OJK Tegaskan Bersih-Bersih Pasar Modal

Terbongkarnya skandal manipulasi perdagangan waran ini merupakan tindak lanjut dari proses pengawasan dan pemeriksaan OJK di bidang pasar modal yang kemudian dilanjutkan ke tahap penyelidikan hingga penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan sejak Mei 2026.

Atas dugaan perbuatannya, para tersangka dijerat pasal berlapis yang berat, yakni Pasal 104 juncto Pasal 91 dan/atau Pasal 104 juncto Pasal 92 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, sebagaimana telah diubah dalam Bab V Bagian Kedua Pasal 22 angka 34, angka 35, dan angka 43 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Dalam siaran pers resminya, otoritas pengawas sektor keuangan itu memastikan langkah penahanan tetap berjalan dalam koridor hukum yang berlaku. “OJK menegaskan bahwa tindakan penahanan merupakan bagian dari proses penegakan hukum guna mendukung kelancaran penyidikan, dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah dan hak-hak para tersangka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tulis OJK dalam keterangan resminya.

Baca juga :  Dirtipidkor Bareskrim Usut Perkara Suap Pengurusan DID Pemkot Balikpapan

Tak berhenti di situ, sinergi lintas lembaga penegak hukum juga terus digeber untuk menutup celah lolosnya para pelaku kejahatan keuangan. “OJK terus memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia, untuk memastikan penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan berjalan secara profesional, tegas, dan konsisten,” lanjut pernyataan resmi tersebut.

Gebrakan ini sekaligus menjadi sinyal keras bahwa otoritas tengah merombak taji pengawasannya di lantai bursa agar tidak lagi menjadi tempat bermain para spekulan nakal. “Langkah penegakan hukum ini merupakan bagian dari upaya reformasi OJK dalam memperkuat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di bidang pasar modal. Reformasi tersebut diarahkan untuk mendorong penegakan hukum yang semakin tegas, konsisten, dan berkelanjutan, serta memastikan terciptanya perdagangan efek yang transparan, teratur, wajar, dan efisien,” tegas OJK.

“Melalui penguatan pengawasan dan penegakan hukum, OJK berkomitmen menjaga integritas industri pasar modal, meningkatkan pelindungan investor, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan nasional,” pungkas siaran pers OJK tersebut.