DKSIMERDEKA.COM JAKARTA – Skandal penyadapan presiden makin panas dan bikin Senayan mendidih. Komisi III DPR RI kini tak lagi sekadar minta sanksi pemecatan atau pidana biasa. Mereka secara tegas mendorong Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto untuk menjerat para tersangka—khususnya yang tergabung dalam kelompok Listyo Sigit Prabowo (LSP)—dengan Pasal Makar Penyadapan.

Bagi para wakil rakyat, aksi berani menyadap kepala negara, membobol akses ilegal, hingga nekat melenyapkan barang bukti elektronik bukanlah kejahatan kacangan. Ini adalah bentuk makar tingkat tinggi yang mengancam negara!

Sikap keras kepala Senayan ini diketok palu menjadi kesimpulan resmi dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi III DPR RI bersama Kapolri di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Kamis (12/11/2026).

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, blak-blakan meminta Trunojoyo 1 tidak ragu-ragu menggunakan pasal ‘kelas berat’ tersebut.

Baca juga :  Kejagung Minta Tambahan Rp28,1 Triliun, I Wayan Sudirta: Keadilan Tak Bisa Diefisienkan

“Komisi III DPR RI menegaskan bahwa tindak pidana penyadapan atau illegal access dan atau penghilangan data elektronik yang dilakukan oleh para tersangka merupakan tindakan makar oleh karena itu Komisi III DPR RI meminta Kapolri beserta jajaran agar para tersangka dikenakan pasal makar dan terus mengusut kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain,” ujar Habiburokhman dengan nada tajam.

Bukan Cuma Penyadapan, Ada Operasi Jahat Rongrong Presiden

Skandal ini nyatanya tak berhenti pada urusan alat sadap semata. Sebelum Raker digelar, Habiburokhman sudah mewanti-wanti bahwa jaring-jaring kejahatan dari kelompok LSP ini sangat mengerikan dan terstruktur. Ada indikasi kuat mereka melakukan berbagai manuver gelap untuk melumpuhkan kinerja pemerintahan.

Politisi dari Fraksi Partai Gerindra itu membongkar deretan dosa kelompok tersebut yang diduga saling terkait satu sama lain.

Baca juga :  Geger Isu Presiden Diintai, Nyoman Parta Desak RUU Penyadapan Segera Diketok!

“Selain penyadapan diduga ada rangkaian perbuatan ilegal mereka lainnya, seperti surveillance ilegal, pembunuhan karakter secara ilegal, pengkondisian opini di media sosial untuk merongrong promgram pemerintah, penggalangan massa aksi dan lain lain, yang intinya bisa membuat presiden tidak mampu melaksanakan tugasnya,” jelas Habiburokhman membeberkan borok para pelaku.

Melihat ngerinya skenario kelompok ini, Habiburokhman menekankan bahwa informasi tersebut harus digali sampai ke akar-akarnya. Jika semua rangkaian teror senyap itu terbukti di meja penyidik, maka tak ada alasan bagi polisi untuk berkelit. Serangan semacam itu mutlak dikategorikan sebagai makar sesuai Pasal 160 KUHP.

Jangan Cuma Tangkap Kroco, Usut Tuntas Sampai ke Otaknya!

Meski melempar kritik dan tuntutan keras, Komisi III tetap memberikan acungan jempol atas keberanian Kapolri Jenderal Suyudi yang tak pandang bulu dalam menindak para pelaku penyadapan, tak peduli pangkat dan bekingannya.

Baca juga :  Febrie Mundur, DPR Langsung Bentuk Timwas! Komisi III Kawal Kasus Hingga Tuntas

Namun, Senayan mengingatkan agar penyidikan tidak berhenti hanya pada para tersangka yang sudah dicokok. Aparat harus ‘menggigit’ kasus ini secara profesional, transparan, dan akuntabel. DPR menuntut Polri membongkar siapa saja yang memberi perintah, siapa yang mendanai, dan adakah pihak-pihak elite lain yang ikut bermain di belakang layar.

Saking pentingnya agenda pembongkaran skandal ini, Habiburokhman bahkan sempat memberikan ultimatum kepada seluruh anggota komisinya sebelum rapat dimulai agar tak ada yang bolos. “Rapat akan mulai jam 8.30 dan berakhir pukul 12, semua anggota konfirmasi hadir,” pungkasnya penuh ketegasan.

Publik kini menanti, beranikah Polri mengalungkan pasal makar ke leher para pembangkang yang berani bermain api dengan Presiden? Kita tunggu babak selanjutnya!