DIKSIMERDEKA,COM JAKARTA – Geger kabar dugaan penyadapan terhadap Presiden Republik Indonesia bak membunyikan alarm bahaya di jantung pertahanan negara. Tak mau negara kebobolan di era digital yang serba liar, Anggota Komisi III DPR RI, I Nyoman Parta, melempar desakan keras. Ia menuntut RUU Penyadapan segera dibahas dan disahkan. Tidak ada waktu untuk menunda!

Nyoman menegaskan, kemajuan teknologi digital saat ini ibarat pisau bermata dua. Jika dibiarkan tanpa regulasi yang ketat, praktik intelijen atau “nguping” diam-diam ini bisa menjadi teror bagi kedaulatan, dari masyarakat sipil hingga kepala negara.

“Saya sudah pernah menyampaikan, di zaman digital yang serba canggih ini memang penting sekali kita mengaturnya. Baik mengatur siapa saja yang boleh menyadap, dalam rangka apa penyadapan dilakukan, untuk apa hasil sadapan digunakan, sampai alat yang dipakai untuk menyadap berasal dari mana,” ujar Nyoman dengan nada tegas kepada Parlementaria di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Baca juga :  I Nyoman Parta: Revisi UU Kehutanan Mendesak, Indonesia Kehilangan 28,4 Juta Hektar Hutan

Politisi PDI Perjuangan ini juga menyoroti hal krusial yang kerap luput dari perhatian: asal-usul perangkat sadap! Menurutnya, alat yang dipakai oleh aparat negara wajib dibeli pakai uang rakyat, alias bersumber dari APBN. Tujuannya satu: agar tidak ada “barang gelap” yang dipakai untuk kepentingan pesanan pihak tertentu.

“Alatnya harus dari APBN sehingga bisa diaudit, baik kualitas, kapasitas, maupun penggunaannya. Dengan begitu semuanya menjadi terang dan akuntabel,” tegas legislator vokal asal Bali tersebut.

Jangan Main-main, Ini Urusan Kedaulatan Panglima Tertinggi!

Isu bahwa Presiden menjadi target sadap jelas bukan perkara sepele. Nyoman mengingatkan, ini bukan sekadar urusan ranah privat seseorang, melainkan wibawa dan kedaulatan sebuah institusi tertinggi di republik ini.

Baca juga :  Kerugian Negara Masih Menjadi Hambatan Kasus yang Ditangani KPK

“Ini bukan persoalan Pak Prabowo. Persoalannya adalah kepala negara yang memegang kendali pemerintahan dan menjadi panglima tertinggi. Kalau kepala negara bisa disadap, tentu ini persoalan serius,” ujarnya memberikan peringatan keras.

Paranoia Massal Mengintai, DPR Wajib Bertindak Cepat

Tak hanya elit, teror “kuping bocor” ini rupanya telah menciptakan paranoia massal. Nyoman blak-blakan menyebut bahwa pejabat negara, politisi, pelaku usaha, jurnalis, hingga rakyat biasa kini hidup dalam kecemasan. Merasa diawasi dan diintai tanpa payung hukum yang jelas.

Kabar baiknya, RUU Penyadapan sudah sukses masuk dalam keranjang Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026. Nyoman menuntut agar palu sidang segera diketuk untuk memulai pembahasan regulasi sapu jagat ini.

Baca juga :  Komjen Chryshnanda Paparkan Program Pendidikan Lemdiklat Polri di RDP bersama DPR

“Menurut saya, kalau tidak dalam masa sidang ini, minimal masa sidang berikutnya sudah mulai dibahas. Yang jelas harus dibahas,” desaknya.

Undang-undang ini akan menjadi garis batas yang tegas antara kewenangan penegakan hukum dan pelanggaran privasi.

“Justru karena itu undang-undang ini penting, supaya ada prosedur yang jelas, kapan penyadapan boleh dilakukan, dalam rangka apa, dan siapa yang dapat menjadi objek penyadapan. Jangan sampai masyarakat terus hidup dalam kekhawatiran merasa disadap,” pungkas Nyoman Parta.

Akankah DPR bergerak cepat menyelamatkan privasi dan kedaulatan negara lewat RUU Penyadapan ini, atau justru membiarkan celah intelijen tetap menganga? Publik menunggu ketegasan Senayan!