DIKSIMERDEKA.COM JAKARTA – Mabes Polri akhirnya unjuk gigi. Irjen Ahrie Sonta Nasution, salah satu tersangka utama dalam Kasus Penyadapan Presiden Prabowo Subianto, resmi ditendang dari Korps Bhayangkara. Lewat Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP), jenderal bintang dua itu dijatuhi sanksi paling berat: Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).

Langkah tegas ini langsung mendapat acungan jempol dari Senayan. Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB, Abdullah, mendukung penuh ketegasan Polri membabat habis oknum yang berani menyadap kepala negara. Namun, ia mewanti-wanti agar sanksi pemecatan ini bukan sekadar ‘cuci piring’. Pengusutan pidananya harus dikebut sampai dalang utamanya terungkap.

“Kami mengapresiasi langkah Polri menegakkan pertanggungjawaban etik melalui sidang KKEP (Komisi Kode Etik Profesi Polri) terhadap Irjen Ahrie Sonta Nasution,” kata pria yang akrab disapa Abduh ini dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Menurut Abduh, pemecatan ini adalah pesan keras bahwa korps seragam cokelat bukan tameng untuk kebal hukum. “Penegakan tanggung jawab etik memang harus ada efek jera bagi siapapun yang menyalahgunakan kewenangan, bahwa tidak ada yang kebal hukum di Negara demokrasi,” cecarnya tajam.

Baca juga :  PPATK Bongkar Kejahatan Lingkungan: Duit Berputar Rp1.700 Triliun sejak 2020

Menunggu Nasib Jenderal Bintang Empat, Tak Ada Ruang Impunitas

Publik kini menanti kelanjutan nasib tiga tersangka lainnya dalam skandal memalukan ini, termasuk mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Polri sendiri sudah sesumbar tidak akan memberikan perlakuan istimewa (impunitas), meskipun yang diperiksa adalah mantan pimpinan tertinggi mereka yang berbintang empat.

Abduh melihat ini sebagai angin segar di bawah komando baru Trunojoyo 1. “Ini menunjukkan ketegasan Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto. Tentunya masyarakat juga berharap agar langkah yang baik ini diikuti oleh seluruh jajaran Polri,” tegasnya.

Bagi Abduh, sanksi pemecatan terhadap Ahrie Sonta adalah bukti bahwa alat negara tak bisa dipakai sembarangan. “Keputusan sanksi etik tersebut menunjukkan pentingnya penggunaan kewenangan kepolisian yang tunduk pada hukum, prosedur, dan tanggung jawab profesi,” imbuhnya.

Jangan Cuma Pecat, Kejar Siapa yang Kasi Perintah!

Sanksi etik jelas belum cukup untuk kejahatan sekelas makar informasi. Abduh mendesak Bareskrim Polri untuk menggarap kasus pidananya secara transparan. Rakyat berhak tahu: siapa yang menyuruh, dan buat apa Presiden disadap?

Baca juga :  RUU Perampasan Aset: Jangan Cuma Hukum Pelaku, Uang Korban Investasi Bodong Wajib Kembali!

“Penegakan etik merupakan langkah penting dalam pertanggungjawaban profesi. Pengusutan pidana perlu menjelaskan siapa yang menjalankan, siapa yang memerintahkan, serta untuk kepentingan apa penyadapan dilakukan, berdasarkan bukti yang dapat diuji,” papar Legislator dari Dapil Jawa Tengah VI tersebut.

Ia juga memperingatkan penyidik agar jeli melacak rekam jejak digital. Jangan sampai ada barang bukti yang ‘hilang ditiup angin’ atau data yang mendadak lenyap. “Pengamanan bukti elektronik juga perlu menjadi perhatian, termasuk catatan akses dan informasi yang relevan dengan dugaan penghapusan data,” ingatnya.

Dalam pemeriksaan nanti, Abduh meminta semua pihak diperlakukan sama di mata hukum, tanpa tebang pilih. Kesaksian harus dilindungi agar proses bongkar-bongkar borok ini berjalan mulus. “Ketegasan hukum akan semakin kuat ketika didukung pemeriksaan yang lengkap dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan. Setiap pihak harus memperoleh perlakuan yang setara, dan setiap dugaan harus dibuktikan.”

Baca juga :  Istana Angkat Bicara soal Sadap Prabowo, Tiga Jenderal Polisi Terancam Kasus Makar

H2: DPR Panggil Kapolri, Minta Pertanggungjawaban Alat Sadap

Skandal ini juga membuka mata publik soal berbahayanya alat sadap jika jatuh ke tangan yang salah. Karena itu, Abduh menuntut Polri segera membenahi sistem internal mereka. Jangan sampai perangkat canggih dibeli pakai uang rakyat, tapi malah dipakai memata-matai Presiden sendiri.

“Penjelasan perlu menunjukkan bagaimana akses terhadap perangkat dibatasi dan penggunaan kewenangan diperiksa,” ujar Abduh kritis.

Sebagai bentuk pengawasan, Komisi III DPR sudah menjadwalkan Rapat Kerja (Raker) khusus dengan Kapolri Jenderal Suyudi. Pertemuan ini bakal jadi ajang ‘bedah kasus’ progres penanganan skandal penyadapan ilegal yang menyasar Prabowo Subianto serta tokoh-tokoh penting lainnya.

“Kami juga akan meminta penjelasan mengenai kelengkapan pengusutan, perlindungan proses pembuktian, dan penyelesaian pertanggungjawaban sesuai hukum,” pungkas Abduh memastikan Senayan akan terus memelototi kasus ini sampai tuntas.