KPK Buka Peluang Usut Aliran Rp14,7 Miliar ke Perusahaan Raffi Ahmad

DIKSIMERDEKA.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang menindaklanjuti temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait pengadaan jasa influencer senilai Rp14,7 miliar yang melibatkan perusahaan terafiliasi dengan Raffi Ahmad. KPK akan melihat ada atau tidaknya unsur tindak pidana korupsi, termasuk dugaan benturan kepentingan dalam pengadaan tersebut.

Temuan ini menjadi sorotan lantaran Raffi Ahmad saat ini menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni. Sementara itu, perusahaan yang terafiliasi dengannya tercatat mendapatkan sejumlah paket pengadaan dari dua kementerian.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pihaknya akan terlebih dahulu mencermati substansi temuan ICW untuk menentukan apakah terdapat dugaan tindak pidana korupsi dan apakah persoalan tersebut masuk dalam kewenangan KPK.

“Nanti kita lihat apakah temuan itu ada unsur-unsur dugaan tindak pidana korupsinya atau tidak. Apakah kemudian masuk ke dalam kewenangan KPK atau tidak. Nah, tentu itu juga menjadi salah satu basis apakah kemudian KPK bisa melakukan tindak lanjut atau tidak terhadap suatu persoalan,” kata Budi.

Budi mengatakan, KPK tidak ingin terburu-buru menyimpulkan adanya pelanggaran dalam pengadaan tersebut. Menurutnya, proses pengadaan barang dan jasa pemerintah harus diperiksa secara menyeluruh, mulai dari perencanaan hingga evaluasi hasil pekerjaan.

“Untuk melihat apakah suatu PBJ ini ada unsur-unsur dugaan benturan kepentingan, maka ini juga harus dilihat secara utuh oleh institusi terkait,” ujar Budi.

Dia menjelaskan, pada tahap perencanaan harus ada analisis kebutuhan yang menjadi dasar suatu kementerian melakukan pengadaan. Selanjutnya, proses pelaksanaan harus dipastikan sesuai dengan mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Setelah pengadaan selesai, institusi terkait juga harus mengevaluasi hasil pekerjaan untuk memastikan barang atau jasa yang dibeli sesuai dengan kebutuhan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Budi mengingatkan, sektor pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu area yang memiliki potensi korupsi cukup tinggi. Hal tersebut juga menjadi perhatian KPK melalui Survei Penilaian Integritas (SPI).

“Sehingga memang KPK terus mendorong instansi-instansi, baik di tingkat pusat maupun daerah, dalam proses pengadaan barang dan jasa ini harus betul-betul hati-hati. Sejak perencanaan, kemudian bagaimana proses pelaksanaannya, sampai dengan evaluasinya,” tuturnya.

Terkait kemungkinan adanya pelanggaran Pasal 12 huruf i Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengenai benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, Budi menyebut unsur-unsur pasal tersebut harus ditelaah terlebih dahulu.

Dia menilai, kementerian terkait perlu melakukan evaluasi untuk memastikan apakah terdapat persoalan dalam proses pengadaan yang melibatkan perusahaan terafiliasi dengan Raffi Ahmad tersebut.

“Pasal 12i berkaitan dengan benturan kepentingan dalam proses pengadaan barang dan jasa, tentu juga kita harus menyisir, ya. Unsur-unsur Pasal 12i itu apa saja. Untuk itu, langkah pertama yang penting dilakukan agar institusi terkait kemudian melakukan evaluasi atas proses PBJ yang dilakukan tersebut,” jelasnya.

Saat ditanya apakah KPK akan melakukan jemput bola dengan mendatangi kementerian terkait atau langsung meminta keterangan Raffi Ahmad, Budi belum memberikan kepastian.

“Kita lihat nanti seperti apa, ya. Karena tentu institusi terkait juga melakukan evaluasi atas pengadaan barang dan jasa yang dilakukan tersebut, ya. Nanti kita lihat seperti apa,” katanya.

Sebelumnya, ICW mengungkap temuan delapan paket pengadaan jasa influencer oleh dua kementerian yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia. Total nilai pengadaan tersebut mencapai Rp14.696.955.002 atau sekitar Rp14,7 miliar sepanjang 2024 hingga 2026.

Temuan tersebut diperoleh ICW melalui penelusuran data realisasi pengadaan kementerian dan lembaga tahun anggaran 2023-2026 pada portal data.inaproc.id milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Dua kementerian yang dimaksud yakni Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Berdasarkan temuan ICW, Kemendikbudristek mengadakan lima paket pengadaan pada 2024 dengan total nilai sekitar Rp3,9 miliar. Sementara KKP mengadakan tiga paket pengadaan pada periode 2025-2026 dengan nilai mencapai sekitar Rp10,8 miliar.

Pengadaan tersebut mencakup penayangan video melalui kanal YouTube RANS Entertainment, publikasi Instagram Reels dan Instagram Story melalui akun @raffinagita1717, serta konten TikTok. Selain itu, terdapat paket pengadaan untuk menghadirkan Raffi Ahmad dalam sejumlah kegiatan kementerian.

ICW turut menyoroti mekanisme pengadaan yang dinilai berpotensi mengarah kepada penyedia tertentu sehingga dapat membatasi persaingan usaha. Lembaga antikorupsi masyarakat itu juga mempertanyakan urgensi penggunaan anggaran negara untuk jasa influencer serta potensi benturan kepentingan.

Sorotan tersebut menguat karena Raffi Ahmad merupakan pejabat publik yang saat ini menjabat Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.

ICW menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian agar tidak terjadi irisan antara kepentingan jabatan publik dan kepentingan bisnis perusahaan yang terafiliasi dengan Raffi Ahmad.

Sementara itu, manajemen RANS menyatakan kerja sama dengan instansi pemerintah dilakukan secara profesional melalui platform pengadaan pemerintah, termasuk Inaproc dan katalog elektronik. RANS juga menyebut proses kerja sama telah mengikuti persyaratan administratif, teknis, dan komersial yang ditetapkan instansi terkait.

RANS turut menjelaskan bahwa nilai kontrak mengacu pada commercial rate card yang berlaku bagi klien perusahaan. Nilai tersebut, menurut manajemen, mencakup berbagai komponen pekerjaan, mulai dari produksi konten, publikasi, perjalanan, logistik hingga kehadiran influencer dalam kegiatan.