DIKSIMERDEKA.COM, JAKARTA – Ketua Umum GRIB Jaya Hercules Rosario Marshal alias Hercules (HCL) menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (11/11/2026). Hercules diperiksa sebagai saksi untuk mendalami dugaan aliran uang Rp800 juta dari PT Summarecon Agung Tbk yang berkaitan dengan pengelolaan lahan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Pemeriksaan Hercules merupakan bagian dari pengembangan penyidikan kasus dugaan suap pengurusan hak guna bangunan (HGB) Summarecon di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan pemeriksaan tersebut. Hercules dijadwalkan memberikan keterangan kepada penyidik dalam kapasitasnya sebagai pihak swasta.

“Benar, dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN, hari ini, penyidik menjadwalkan pemeriksaan untuk saksi HCL, selaku pihak swasta,” kata Budi dalam keterangannya, Rabu (11/11/2026).

Baca juga :  KPK Geledah Rumah Gus Yaqut Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji

Budi mengatakan Hercules telah tiba di Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan.

Salah satu hal yang menjadi perhatian penyidik adalah uang Rp800 juta yang sebelumnya diserahkan Hercules melalui kuasa hukumnya kepada KPK pada 15 Oktober 2026. Uang tersebut kemudian disita karena diduga berkaitan dengan perkara pengurusan HGB Summarecon.

KPK menduga uang itu berasal dari PT Summarecon dan berkaitan dengan pengamanan atau pengelolaan lahan perusahaan di Kabupaten Bogor.

Baca juga :  KPK Temukan Catatan Aliran Uang Terkait Dugaan Korupsi Pemkab Mamberamo Tengah

Persoalan lahan tersebut mencuat setelah sejumlah warga mengklaim memiliki sertifikat tanah di sebagian area yang dikelola Summarecon. Warga kemudian mengajukan pemblokiran ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor.

KPK menduga terdapat praktik suap kepada oknum pejabat ATR/BPN untuk membuka blokir lahan tersebut sehingga proses pengurusan HGB bisa berlanjut.

Penyidik kini mendalami tujuan pemberian uang kepada Hercules, termasuk hubungan uang Rp800 juta tersebut dengan pengelolaan lahan Summarecon dan dugaan suap pengurusan HGB.

“Keterangan dari saksi hari ini tentunya dibutuhkan untuk membantu penyidik dalam pengungkapan perkara ini secara utuh dan terang-benderang,” tutur Budi.

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 14 September 2026. Dalam perkara tersebut, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka, termasuk pejabat ATR/BPN dan pihak swasta dari Summarecon.

Baca juga :  Mahfud MD Surati Prabowo, Minta KPK Ambil Alih Kasus Febrie Adriansyah

KPK juga menyita uang sekitar Rp106,3 miliar dalam bentuk rupiah dan mata uang asing. Penyidik turut menemukan bukti elektronik berupa percakapan yang diduga berkaitan dengan aliran uang dalam pengurusan layanan pertanahan.

Berdasarkan konstruksi perkara KPK, terdapat dugaan permintaan fee Rp2 miliar untuk pengurusan pembukaan blokir dan pemecahan HGB Summarecon. Pihak perusahaan diduga hanya menyanggupi Rp1,5 miliar karena masih ada pihak lain yang akan mendapatkan bagian.

Reporter; Satrio