DPR Desak Revisi UU LLAJ Atur Ojol & Pangkas Komisi Aplikator!

JAKARTA – Jalanan hari ini bukan lagi milik angkot dan bus kota. Invasi armada berjaket hijau alias ojek online (ojol) telah mengubah total wajah transportasi nasional sehingga Revisi UU LLAJ mendesak untuk segera disahkan. Namun sayang, pesatnya laju industri ini rupanya belum dibarengi dengan payung hukum yang mumpuni. Jangan sampai, rakyat dan para driver ojol terus menjadi korban dari ketidakpastian regulasi!

DPR RI kini mulai pasang kuda-kuda. Anggota Komisi V DPR RI, Mori Hanafi, melontarkan desakan keras agar perkembangan transportasi berbasis aplikasi ini menjadi agenda utama dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Bayangkan, 17 tahun aturan ini berkarat tanpa menyentuh realitas ojol yang kini menjamur di setiap tikungan!

“Dari 2009 itu ojol belum ada. Bayangkan, belum ada Grab, belum ada Maxim, belum ada Gojek. Jadi, banyak sekali dalam perkembangan 17 tahun terakhir ini hal-hal baru yang perlu kita sempurnakan,” cecar Mori tajam saat ditemui di Gedung Nusantara II, Senayan, Selasa (10/11/2026).

Politisi Partai Nasdem ini menegaskan, revisi bukan berarti merombak total, tapi “menjahit” aturan yang bolong agar relevan dengan zaman. Ojol kini sudah mendominasi, menenggelamkan alat transportasi konvensional. Jika dibiarkan tanpa kendali, apa jadinya 10 tahun ke depan?

Tak hanya soal ojol, Mori juga menyoroti bom waktu di jalan raya: keselamatan kendaraan. Aturan soal dimensi, panjang, dan tonase kendaraan berat bakal digodok ulang. Keselamatan rakyat bukan bahan tawar-menawar!

“Dampak kepada masyarakat tentunya lebih terlindungi. Dari sisi pengusaha juga lebih aman menghitung investasi. Polisi juga punya landasan jelas untuk menindak pelanggaran. Semua saling kita jaga,” tegas wakil rakyat dari Dapil NTB I tersebut.

Aplikator Disentil! Komisi Dipangkas Jadi 8 Persen, DPR Kawal Ketat

Sejalan dengan semangat itu, Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, melempar pukulan telak ke arah para aplikator raksasa. Ia mendesak pemerintah agar kebijakan Presiden terkait pembatasan komisi aplikator ojol maksimal 8 persen segera diperkuat dengan payung hukum permanen. Ini bukan cuma soal janji manis, tapi urusan perut jutaan driver yang bertahun-tahun diperas sistem!

Huda blak-blakan memuji political will Presiden yang berani mengambil risiko demi membela “pasukan aspal”. Ia juga mengapresiasi kebijakan yang sudah berlaku sejak 1 Juli 2026 ini. Namun, ia mengingatkan bahwa driver ojol saat ini masih rapuh karena pijakan hukumnya baru sebatas keputusan menteri.

“Selama ini pengemudi ojek online hanya berlandaskan keputusan menteri. Mereka belum memiliki pijakan hukum yang kuat,” beber politisi PKB ini.

Untuk itu, Huda memastikan bahwa Revisi UU LLAJ bakal memasukkan motor berbasis aplikasi sebagai bagian dari transportasi publik. Sembari menunggu UU itu rampung, ia mendesak Kementerian Perhubungan segera menerbitkan aturan teknis. Jangan sampai ada aplikator nakal yang masih main potong di luar ketentuan atau memanipulasi algoritma untuk mencekik driver!

Satu peringatan keras dari Huda: pembatasan komisi ini haram berujung pada kenaikan tarif selangit yang justru menyusahkan penumpang.

“Jangan sampai kesejahteraan pengemudi meningkat, tetapi masyarakat justru terbebani tarif yang lebih mahal. Semua pihak harus mengawasi,” pungkas Huda mengingatkan.

Kini, bola panas ada di tangan Senayan dan Istana. Apakah Revisi UU LLAJ ini akan benar-benar berpihak pada rakyat kecil, atau justru kembali masuk angin karena lobi-lobi aplikator raksasa? Publik menanti bukti!