Gibran Digoyang! 50 Anggota DPR Teken Hak Menyatakan Pendapat, Puan Maharani: Kita Taat Konstitusi!

DIKSIMERDEKA.COM JAKARTA — Genderang perang politik di Senayan resmi ditabuh kencang! Upaya melengserkan Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden kini tak lagi sebatas kasak-kusuk warung kopi. Sebanyak 50 anggota DPR lintas fraksi (enam fraksi) secara mengejutkan telah membubuhkan tanda tangan untuk menggulirkan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Targetnya jelas: merespons skandal ijazah Gibran yang belakangan “ditelanjangi” oleh putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Merespons bola liar yang menggelinding deras di rumah wakil rakyat ini, Ketua DPR RI Puan Maharani akhirnya turun gunung memberikan sikap. Politisi nomor satu dari PDI Perjuangan ini tak mau gegabah. Puan membenarkan bahwa pimpinan DPR sudah memegang laporan soal manuver pengumpulan tanda tangan tersebut, namun ia mengingatkan agar seluruh laskar Senayan tidak menabrak aturan main.

“Ya, kami memang sudah menerima laporan tersebut. Namun, kami akan tindak lanjuti setelah pembukaan masa sidang ini,” ujar Puan selepas Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Puan menegaskan, Senayan tidak bisa asal tebas. Penggunaan instrumen mematikan sekelas HMP wajib memiliki landasan prosedural yang kokoh dan harus berlabuh pada tata tertib lembaga serta Undang-Undang Dasar.

“Bagaimana, siapa, dan apa mekanismenya, tentu saja semuanya harus mengikuti mekanisme dan konstitusi yang ada. Jadi, kita taat pada konstitusi yang ada,” tegas Puan me-warning para pengusul.

Terkait manuver kelompok 50 anggota DPR tersebut, Puan meminta publik bersabar menunggu pernyataan resmi di forum kelembagaan. “Ya, selama belum ada pernyataan resmi, ya kita tunggu saja,” pungkasnya dingin.

Mengapa HMP Jadi “Senjata Pemusnah”? MA dan MK Kuncinya!

Beringasnya manuver anggota dewan ini dipicu oleh dua putusan lembaga peradilan tertinggi negara. MA baru saja mengetok palu bahwa Surat Keterangan (Suket) penyetaraan SMA milik Gibran—yang jadi tiket emas mendaftar Pilpres 2024—dinyatakan tidak sah! Putusan ini makin mempertegas temuan MK sebelumnya yang menyebut tak ada selembar dokumen pun yang membuktikan kelulusan setara SMA Gibran dari institusi pendidikannya di Singapura maupun Australia.

Sadar akan amunisi hukum ini, DPR merespons dengan menyiapkan Hak Menyatakan Pendapat sesuai UU MD3. Hak “sakti” ini bisa digunakan untuk mengusut dugaan pelanggaran hukum berat, perbuatan tercela, hingga menyimpulkan bahwa seorang wapres tak lagi memenuhi syarat administratif konstitusional. Jika HMP tembus, ujungnya adalah pintu pemakzulan.

Istana Terpojok, Gibran Siap Mundur, Prabowo Tak Menolak?

Di saat Senayan sedang meracik “badai”, suhu di Istana Kepresidenan nyatanya ikut mendidih. Istana tak mau ambil pusing soal HMP karena menganggap itu wilayah dapur Parlemen. Namun yang bikin publik geger, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membocorkan bahwa Wapres Gibran ternyata sudah menghadap Presiden Prabowo Subianto selama 2,5 jam untuk mengibarkan bendera putih!

Prasetyo blak-blakan membeberkan dinamika pertemuan tertutup yang digelar pada Selasa pagi tersebut.

“Atau ya kalau berkenaan dengan proses yang terjadi DPR itu tentunya ee adalah ee proses politik yang juga harus sama-sama ee kita hormati karena bagaimanapun ee memang ada hak-hak yang ee dimiliki oleh ee DPR… Dapat kami informasikan kepada seluruh teman-teman ee media dan seluruh masyarakat bahwa memang benar ee pagi hari tadi ee Bapak Wakil Presiden ada pertemuan ee dengan Bapak Presiden. Pertemuan berlangsung kurang lebih 2 seteng jam,” buka Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan.

Mensesneg kemudian melempar bom waktu soal pengunduran diri Gibran di depan awak media.

“Nah, beliau menyatakan ee niatan untuk ee mengundurkan diri menghadapi ee dinamika yang ee berkembang berkaitan dengan ee keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di ee Mahkamah Agung,” tegas Prasetyo membongkar isi pembicaraan.

Lebih mengejutkan lagi, Prabowo disebut tidak berupaya menahan anak sulung Joko Widodo tersebut. “Namun sekaligus kami juga ee ingin meluruskan bahwa ee tidak benar di dalam ee pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian ee melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut,” urainya tajam menepis isu bahwa Presiden melindungi sang Wapres.

Meski tak dicegah mundur, Prabowo memberikan sejumlah saran. Kini, Gibran disebut meminta “napas terakhir” untuk membuktikan keabsahan ijazahnya lewat palu Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Bapak Wakil Presiden Bapak GR Raka Bumi Ngeraka di dalam pertemuan tersebut juga memohon untuk diberi ee kesempatan untuk dapat membuktikan ee keapsahan-keabsahan ee dokumen yang dimiliki melalui ee proses di peradilan tata usaha negara,” tutup Mensesneg.

Kini, nasib RI-2 tengah berada di ujung tanduk. Di Senayan dikeroyok 50 anggota DPR lewat jalur pemakzulan, sementara di Istana sudah pasrah lempar handuk. Kita tunggu saja, apakah palu PTUN akan menyelamatkan Gibran, atau sejarah baru pemakzulan wapres benar-benar tercipta di republik ini!