DIKSIMERDEKA.COM, JAKARTA – Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap belanja jasa influencer senilai Rp14,69 miliar oleh dua kementerian kepada perusahaan milik Raffi Ahmad. Pengadaan tersebut menjadi sorotan lantaran dilakukan di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.

Berdasarkan data realisasi pengadaan kementerian dan lembaga tahun anggaran 2023-2026 di portal data.inaproc.id milik LKPP, dua kementerian yang mengontrak PT Rans Animasi Indonesia adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Total nilai delapan paket pengadaan dari kedua kementerian tersebut mencapai Rp14.696.955.002.

“Di tengah seruan efisiensi anggaran, dua kementerian justru mengalokasikan Rp14.696.955.002 untuk mengontrak PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan milik Raffi Ahmad, guna membeli jasa pemengaruh (influencer),” kata Staff Divisi Investigasi ICW, Azhim, dalam siaran pers, Selasa (10/11/2026).

ICW mencatat Kemendikbud Ristek mengadakan lima paket jasa influencer pada 2024 dengan total nilai sekitar Rp3,9 miliar.

Pengadaan tersebut meliputi penayangan video di YouTube RANS Entertainment senilai Rp452,69 juta, Instagram Reels Raffinagita1717 sebesar Rp205,89 juta, Instagram Story Rp575,65 juta, TikTok Rp144,42 juta, serta kehadiran Raffi Ahmad dalam sejumlah acara senilai Rp2,52 miliar.

Sementara itu, KKP mengadakan tiga paket jasa influencer pada 2025-2026 dengan total nilai sekitar Rp10,8 miliar.

Rinciannya, paket influencer engagement di Sekretariat Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut senilai Rp3,59 miliar pada 2025. Kemudian, paket influencer engagement untuk pembangunan BINS di Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya senilai Rp3,6 miliar pada tahun yang sama.

Baca juga :  ICW Temukan 13 Calon Komisioner Komisi Informasi Pusat Diduga Berafiliasi Politik dan Bisnis

Pada 2026, Ditjen Perikanan Tangkap kembali mengontrak PT Rans Animasi Indonesia untuk jasa publikasi influencer Kampung Nelayan Merah Putih Cemaga Utara, Natuna, senilai Rp3,6 miliar.

ICW mempertanyakan pengadaan tersebut karena pemerintah tengah menjalankan kebijakan efisiensi anggaran. Terlebih, Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang menargetkan penghematan anggaran sebesar Rp306,69 triliun.

Instruksi tersebut juga meminta kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah membatasi belanja seremonial, kajian, studi banding, publikasi, hingga seminar.

Di sisi lain, ICW menyoroti pemangkasan transfer ke daerah pada 2026 menjadi Rp693 triliun, turun sekitar Rp171 triliun dibandingkan proyeksi realisasi 2025 sebesar Rp864,1 triliun.

ICW secara khusus menyoroti pengadaan Instagram Story Raffi Ahmad dan Nagita Slavina senilai Rp575,65 juta. Nilai tersebut dinilai kontras dengan kondisi desa yang rata-rata hanya memperoleh sisa dana desa sekitar Rp200 juta hingga Rp300 juta pada 2026.

“Angka itu lebih besar daripada dana desa yang tersisa bagi dua desa pada 2026,” ungkap Azhim.

Selain persoalan urgensi anggaran, ICW mempertanyakan alasan kementerian menggunakan jasa influencer, padahal masing-masing telah memiliki perangkat komunikasi publik.

Baca juga :  ICW Ungkap Dugaan Kecurangan Pemilu Termasuk di Bali

Kemendikbud Ristek memiliki Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik serta Pusat Data dan Teknologi Informasi. Sementara KKP memiliki Biro Hubungan Masyarakat yang didukung pegawai, fasilitas, dan anggaran negara.

ICW juga menyoroti potensi pengadaan yang mengarah pada penyedia tertentu. Empat paket penayangan konten Kemendikbud Ristek melalui katalog elektronik secara spesifik mencantumkan kanal YouTube RANS Entertainment serta akun Instagram dan TikTok Raffinagita1717.

Kondisi tersebut dinilai berpotensi menutup kesempatan penyedia lain untuk menawarkan jasa serupa.

“Spesifikasi yang melekat pada figur dan akun tertentu tersebut membuat penyedia lain tidak memiliki kesempatan yang setara untuk menawarkan jasa sejenis,” ujar Azhim.

ICW turut mempertanyakan kewajaran harga pengadaan. Tiga komponen penayangan konten Kemendikbud Ristek menggunakan satuan detik sebagai dasar pembayaran. Sementara tiga paket KKP dari direktorat jenderal berbeda memiliki nilai yang relatif seragam, yakni sekitar Rp3,6 miliar per paket.

Menurut ICW, kondisi itu perlu ditelusuri, termasuk terkait metode perhitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dasar penetapan harga, dan kewajaran nilai kontrak.

Sorotan lainnya adalah potensi konflik kepentingan karena Raffi Ahmad merupakan Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni sekaligus pemilik perusahaan penerima kontrak pemerintah.

Presiden Prabowo melantik Raffi pada 22 Oktober 2024. Berdasarkan dokumen korporasi yang dihimpun Project Multatuli, PT Rans Entertainmen Indonesia menguasai 99,1 persen saham PT Rans Animasi Indonesia. Raffi Ahmad diketahui memiliki mayoritas saham perusahaan induk tersebut, menguasai 0,9 persen saham PT Rans Animasi Indonesia secara langsung, serta menjabat sebagai komisaris.

Baca juga :  ICW Temukan 13 Calon Komisioner Komisi Informasi Pusat Diduga Berafiliasi Politik dan Bisnis

ICW mencatat KKP mengontrak perusahaan tersebut sebanyak tiga kali setelah Raffi dilantik sebagai Utusan Khusus Presiden.

Atas temuan itu, ICW mendesak KKP dan kementerian penerus Kemendikbud Ristek membuka seluruh dokumen delapan paket pengadaan, mulai dari kerangka acuan kerja (KAK), HPS, kontrak, bukti pembayaran, hingga laporan hasil pekerjaan.

ICW juga meminta BPKP dan inspektorat jenderal kedua kementerian mengaudit pengadaan tersebut, terutama terkait kewajaran harga, kesesuaian kebutuhan, serta dugaan transaksi pembayaran di luar sistem.

Selain itu, ICW meminta LKPP mengevaluasi pengadaan jasa influencer melalui katalog elektronik, khususnya spesifikasi yang mengarah pada penyedia tertentu dan potensi tertutupnya persaingan usaha.

ICW turut mendesak Presiden menghentikan pengadaan jasa influencer yang tidak berkaitan dengan tugas dan fungsi kementerian. Pemerintah juga diminta mencegah perusahaan milik pejabat yang ditunjuk Presiden menerima kontrak pemerintah selama masa jabatan.

ICW terakhir meminta Raffi Ahmad membuka informasi kepemilikan dan kedudukannya di perusahaan penerima kontrak pemerintah serta menjelaskan langkah pencegahan konflik kepentingan selama menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden.

Reporter: Satrio