DIKSIMERDEKA.COM DENPASAR — Komisi V DPR RI melontarkan sentilan pedas kepada pemerintah pusat, khususnya Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Pasalnya, pembangunan infrastruktur transportasi di Bali dinilai masih setengah hati. Selain proyek Bandara Bali Utara yang tak kunjung konkret, pusat juga dikritik karena “menahan” hak pengelolaan pelabuhan dari tangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali.

Anggota Komisi V DPR RI, Hamka Baco Kady, menegaskan bahwa Bali sebagai etalase pariwisata Indonesia tak boleh dibiarkan jalan di tempat. Keterbatasan kapasitas Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai yang sudah sumpek harus segera dicarikan jalan keluar. Pembangunan bandara baru di kawasan utara Pulau Dewata kini bukan lagi sekadar wacana, melainkan kebutuhan darurat untuk mencegah kemacetan udara dan meratakan kue ekonomi.

Ngurah Rai Makin Sesak, Bandara Bali Utara Harga Mati!

Dalam kunjungan kerjanya ke Bali, Hamka mendesak agar Kemenhub segera turun gunung dan berkolaborasi erat dengan Gubernur Bali. Pemerataan ekonomi tak akan terjadi jika akses masuk wisatawan hanya menumpuk di wilayah selatan.

Baca juga :  Bukan Soal Pajak, Ini Regulasi Sepeda yang Tengah Disiapkan Kemenhub

Secara gamblang, politisi senior ini menuntut agar janji pembangunan bandara alternatif segera dieksekusi, bukan cuma jadi bahan diskusi di atas meja.

“Masih memerlukan alternatif bandara yang baru. Ini saya mengharapkan kepada pemerintah pusat Kementerian Perhubungan bekerja sama dengan eh Gubernur Bali untuk mem-follow up dan merealisasikan dengan segera. Kenapa Bali menjadi perhatian khusus? Karena Bali itu merupakan pintu gerbang Indonesia. Selain Jakarta, toh? Nah, oleh karena itu, sarana dan prasarana transportasi harus diperbaiki dan dijamin keselamatannya,” tegas Hamka.

Lebih jauh, menjelang musim libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) yang sudah di depan mata, ia mewanti-wanti seluruh pemangku kepentingan agar menyiapkan mitigasi lonjakan penumpang. Jangan sampai fasilitas yang terbatas memicu penumpukan fatal maupun kecelakaan.

HAset Pelabuhan Ditahan Pusat, Daerah Gagal Cari Cuan

Tak hanya urusan udara, kemelut infrastruktur laut juga bikin DPR gemas. Hamka membongkar fakta bahwa Kemenhub belum juga melimpahkan kewenangan pengelolaan pelabuhan yang sudah dibangun kepada Pemprov Bali. Imbasnya, daerah gigit jari karena infrastruktur raksasa itu belum bisa maksimal menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Baca juga :  3.968 Truk Disuruh Putar Balik di 17 Ruas Jalan Tol ,124 Membandel, Ada yang 3 Kali Melanggar

Padahal, Hamka menjadi saksi hidup bagaimana pelabuhan tersebut didanai. “Setahu saya sejak periode kedua saya, 2019–2024, pembangunan pelabuhan ini sudah dibantu oleh Kementerian Perhubungan,” bebernya kepada wartawan usai kunker di Bali, Kamis (5/11/2026).

Namun, niat baik membangun infrastruktur itu tersandung birokrasi penyerahan hak kelola. “Memang terjadi kendala sekarang, seperti yang dikemukakan dan ditunjukkan kepada kami tadi, bahwa pemerintah pusat belum menyerahkan pengelolaannya kepada Pemerintah Provinsi Bali,” kritiknya tajam.

Politisi Fraksi Golkar ini pun berjanji akan membawa masalah ini ke Senayan dan menggedor langsung meja Kemenhub. Pemerintah pusat diminta tak perlu pelit wewenang jika tujuannya demi menyejahterakan daerah.

Baca juga :  Kemenhub Bersama Stakeholder Sampaikan Kronologis Sementara Pesawat Sriwijaya Yang Hilang Kontak

” Untuk meningkatkan pendapatan daerah, kami mohon agar diberikan kewenangan atau pelimpahan kewenangan dalam pelaksanaan pengelolaan pelabuhan tersebut kepada pemerintah daerah. Ini nanti juga akan kami bicarakan dan sampaikan kepada Kementerian Perhubungan untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku,” cecarnya.

Sebagai penutup, legislator Dapil Sulawesi Selatan I ini mengingatkan bahwa semua proses transisi tetap harus taat asas dan aturan. Namun, birokrasi tidak boleh menjadi alasan untuk menghambat kemandirian ekonomi daerah.

“Penyerahan aset dan seluruh pengelolaannya tentu ada aturan-aturannya. Silakan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mengapa demikian? Agar pendapatan asli daerah (PAD) juga dapat ditingkatkan melalui keberadaan sarana dan prasarana pelabuhan yang sudah dibangun oleh pemerintah pusat. Itu harapan kami,” pungkas Hamka.

Pusat sudah bangun jalannya, sekarang saatnya daerah yang pegang kendali setirnya!