DIKSIMERDEKA.COM JAKARTA – Jalanan macet, tiba-tiba ada sirine nguing-nguing minta jalan. Kirain pejabat negara atau menteri yang lewat, eh ternyata bos perusahaan pelat merah. Gaya selangit Direksi BUMN yang ke mana-mana bawa ajudan dan dikawal polisi (patwal) ini akhirnya kena sentil keras oleh Senayan.

Anggota Komisi VI DPR RI, Firnando Hadityo Ganinduto, mengaku gerah melihat kultur pejabat di tubuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berlebihan. Ia mendukung penuh langkah tegas Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) yang memangkas fasilitas patwal dan ajudan bagi jajaran manajemen BUMN. Menurutnya, pemborosan berkedok pengawalan ini harusnya sudah diamputasi sejak lama.

Cuma Urus Bisnis, Enggak Ada Ancaman Nyawa!

Firnando menyoroti bahwa posisi petinggi BUMN bukanlah jabatan politis atau keamanan negara yang rentan ancaman. Tugas mereka murni mengurus bisnis dan mencari untung untuk negara. Jadi, fasilitas pengawalan VVIP ala pejabat tinggi negara dinilai sangat lebay dan salah kaprah.

Baca juga :  Isu Hukum dan Kepercayaan Publik Terhadap Danantara

“Semestinya larangan ini sudah dilakukan di BUMN dari dulu, bukan zaman Pak Dony (Kepala BP BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia) saja. Untuk apa lagi direksi-direksi BUMN memakai ajudan? Itu tidak penting,” ujar Firnando dengan nada tajam kepada media, Rabu (28/10/2026).

Politisi Partai Golkar ini menegaskan, selama para bos pelat merah ini bekerja lurus sesuai aturan main, mereka tidak perlu paranoid berlebihan di jalanan maupun di kantor.

Baca juga :  Utang Pemerintah Rp10.200 Triliun, DPR Beri Peringatan: Bisa Gawat Kalau Tembus 60 Persen

“Kita kan di direksi BUMN enggak ada ancaman-ancaman. Kita melakukan bisnis atau usaha sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku. Jadi, tidak perlulah ajudan atau pengawalan seperti itu,” tegasnya.

Bersih-bersih BUMN: Jangan Cuma Gaya, Bubarkan yang Jadi Benalu Negara!

Lebih jauh, Firnando mendesak agar penertiban gaya hidup Direksi BUMN ini dibarengi dengan aksi perombakan total. Ia menuntut Danantara tidak ragu membuang perusahaan pelat merah yang sudah jadi benalu alias terus-terusan merugi, serta mengembalikan fokus bisnis BUMN ke jalan yang benar.

Langkah streamlining atau perampingan birokrasi wajib dilakukan agar BUMN tidak hanya jago membuang-buang uang rakyat untuk fasilitas mewah, tapi benar-benar menyetor untung riil.

Baca juga :  Industri Otomotif Lesu, Kok Impor 105 Ribu Mobil India ? DPR Semprot Kebijakan Rp24,6 T

“Jadi, streamlining, terus penutupan perusahaan-perusahaan, kemudian fokuskan ke area bisnisnya mereka. Menurut saya, hal itu sangat baik dan wajib dilakukan Danantara terhadap BUMN, sehingga BUMN bukan hanya sekadar mengejar keuntungan, tetapi juga tidak merugikan negara,” ungkapnya.

Langkah efisiensi radikal ini, kata Firnando, adalah kunci agar perusahaan negara tidak lagi dipandang sebagai sapi perah atau ajang pamer fasilitas. Pembenahan harus diukur dari kinerja dan kontribusi nyata ke kas negara.

“Jadi, saya terus mendukung sehingga kita bisa menghasilkan atau mendapatkan BUMN-BUMN yang baik ke depannya,” pungkasnya menutup kritikan pedas tersebut.