DIKSIMERDEKA.COM,JAKARTA — Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto mempertanyakan kebijakan impor 105 ribu unit kendaraan dari India di tengah kondisi industri otomotif nasional yang sedang melemah. Nilai impor tersebut disebut mencapai Rp24,66 triliun.

“Di saat industri otomotif kita sedang lesu, kenapa justru ada impor dalam jumlah besar?” ujar Darmadi, Senin (23/2/2026).

Impor tersebut dilakukan oleh BUMN PT Agrinas Pangan Nusantara untuk mendukung program Koperasi Desa Merah Putih. Rinciannya, 35 ribu unit dari Mahindra & Mahindra dan 70 ribu unit dari Tata Motors.

Baca juga :  Ekonomi Tumbuh 5,61 Persen, Akademisi IPB Bongkar Faktanya

Industri Lesu, Permintaan Turun

Darmadi mengungkapkan penjualan mobil domestik turun sekitar 7 persen, sementara permintaan kendaraan niaga dalam dua tahun terakhir juga melemah. Kondisi ini, menurutnya, menunjukkan industri otomotif nasional sedang membutuhkan stimulus permintaan.

“Industri kita sedang butuh order. Kalau ada pesanan besar seperti ini, seharusnya bisa dimanfaatkan untuk menjaga utilisasi pabrik dan lapangan kerja,” tegas legislator Fraksi PDI-Perjuangan itu.

Baca juga :  Pulihkan Ekonomi Nasional, Menperin: Implementasi IOMKI Perlu Optimal

Belanja Negara Harus Jadi Pengungkit

Ia menekankan, belanja publik seharusnya menjadi instrumen untuk menggerakkan industri dalam negeri, bukan justru memberi peluang ekonomi ke luar negeri.

“Belanja negara itu harus menjadi pengungkit ekonomi dalam negeri. Kalau kapasitas produksi kita ada, mestinya itu yang diprioritaskan,” katanya.

Menurutnya, jika kendaraan diproduksi di dalam negeri, efek gandanya akan terasa luas: dari sektor manufaktur, industri komponen, logistik, hingga UMKM pendukung.

“Kalau diproduksi di dalam negeri, efek gandanya jelas. Tenaga kerja terserap, rantai pasok bergerak, industri komponen hidup,” ujarnya.

Baca juga :  Hari Belanja Diskon Indonesia Sepanjang Agustus Diharapkan Ikut Bangkitkan Ekonomi Nasional

Risiko Hilangnya Momentum

Sebaliknya, impor dalam jumlah besar berisiko membuat manfaat ekonomi mengalir keluar negeri. Darmadi mengingatkan agar pemerintah tidak kehilangan momentum memperkuat kemandirian industri nasional.

“Kemandirian ekonomi tidak dibangun dari impor yang sebenarnya bisa kita produksi,” pungkasnya.

Isu ini diperkirakan akan menjadi perhatian Komisi VI DPR dalam pengawasan terhadap kebijakan BUMN dan strategi penguatan industri nasional.