Data Kemiskinan BPS Vs Bank Dunia Jomplang, Ekonom UGM Sentil Ketimpangan RI

Jangan Cuma Kejar Angka, Pertumbuhan Ekonomi RI Belum Merata dan Cuma Dinikmati Segelintir Orang

JOGJAKARTA DIKSIMERDEKA.COM Jagat maya dibikin heboh oleh jurang perbedaan data kemiskinan warga Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan angka kemiskinan RI pada Maret 2026 hanya berada di level 8,07 persen. Angka ini bagai bumi dan langit dengan rilis Bank Dunia yang menyebut 64,2 persen penduduk Indonesia hidup di bawah standar kemiskinan.

Menanggapi kehebohan publik, Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) Universitas Gadjah Mada (UGM), Wisnu Nugroho, PhD, ikut buka suara meluruskan polemik tersebut. Ia membeberkan bahwa angka 64,2 persen dari Bank Dunia itu menggunakan patokan pengeluaran di bawah 8,3 dolar AS per hari. Angka tersebut merupakan standar garis kemiskinan yang dipatok untuk kelompok negara berpendapatan menengah atas (Upper Middle-Income Country/UMIC). Indonesia sendiri diketahui telah masuk dalam kategori UMIC ini sejak tahun 2003 silam.

Namun, Wisnu mewanti-wanti agar standar internasional tersebut tidak ditelan mentah-mentah. Indonesia masuk kategori UMIC secara relatif lebih awal dengan angka pendapatan per kapita sekitar 4.800 dolar AS. Padahal, rentang pendapatan di kelompok negara UMIC ini sangat lebar; negara dengan per kapita tertinggi di kelas ini saja bisa menembus 14.000 dolar AS. “Sehingga sulit sekali apabila kita katakan ini adalah perbandingan yang sama,” tegas Wisnu, Jumat (11/9).

Alih-alih sekadar meributkan persentase BPS vs Bank Dunia, Wisnu menyoroti realitas pahit di lapangan: nasib jutaan kelompok rentan. Jauhnya selisih antara standar nasional BPS dan standar internasional Bank Dunia justru menelanjangi fakta bahwa banyak warga yang secara statistik nasional sudah tidak miskin, tapi kondisi dompetnya masih sangat rawan. “Satu hal yang penting untuk diambil hikmahnya atau apa yang bisa kita pelajari yaitu bukan angkanya saja, tapi pesannya,” tutur Wisnu. Guncangan sepele seperti pemutusan hubungan kerja, harga sembako meroket, atau penurunan omzet bisa langsung membuat kelompok ini kembali terjun bebas ke jurang kemiskinan. “Ini soal jumlah pendudukan di sekitar garis, bukan tiba-tiba Indonesia jadi miskin. Jadi, UMIC itu status pendapatan negara, bukan ukuran seberapa merata pendapatan itu dinikmati,” bebernya.

Ekonomi RI memang diklaim sukses tumbuh 5-6 persen, tapi distribusi untungnya belum merata ke kalangan bawah. Ketimpangan pendapatan justru dilaporkan membesar. Data BPS mencatat rasio Gini melonjak dari 0,36 pada September 2025 menjadi 0,368 di bulan Maret 2026. Di wilayah perkotaan, gap antara si kaya dan si miskin makin parah, naik dari 0,383 jadi 0,387. “Jadi ketimpangan membesar melalui pertumbuhan, sehingga kemudian angka kemiskinan juga turun, tapi pembagiannya cenderung tidak merata, terutama di kota-kota,” sentilnya.

Persoalan ini makin ruwet jika melihat kualitas lapangan kerja. Turunnya pengangguran tak jaminan warga sejahtera karena sekitar 59 persen dari total pekerja di Indonesia justru terjebak di sektor informal. “Masalahnya, pekerjaan-pekerjaan seperti ini tidak memberikan sustainability atau keberlanjutan yang cukup. Pendapatan tidak pasti, tidak dapat jaminan sosial, tidak ada jenjang karir, dan tidak ada perlindungan ketika terjadi guncangan,” ujar Wisnu blak-blakan.

Di sisi lain, metodologi Bank Dunia tak lepas dari kelemahan karena cenderung main pukul rata. “Garis internasional dibuat seragam antar negara, jadi ada 130-154 negara, dan kita harus bisa membandingkan antar negara tersebut. Oleh karena itu, biasanya mereka tenderung mengorbankan konteks lokal,” papar Wisnu. Standar internasional tersebut gagal menangkap realitas budaya, iklim, dan pola konsumsi di Indonesia yang spesifik. Komponen biaya hidup seperti harga beras, tarif listrik, dan sewa rumah jelas punya bobot berbeda di tiap negara. Perhitungan pengeluaran menggunakan keranjang purchasing power parity (PPP) ala Bank Dunia juga belum tentu akurat memotret isi dapur rumah tangga warga Indonesia. “Dan yang paling mendasar perlu saya beri catatan bahwa pendapatan per kapita itu adalah antar rata-rata. Data Bank Dunia tidak memberitahu kita soal sebaran,” kritiknya.

Oleh karena itu, ukuran garis kemiskinan BPS secara nasional dinilai Wisnu tetap lebih relevan untuk urusan perumusan kebijakan domestik. Guna mengentaskan karut-marut ketimpangan ini, Wisnu menyodorkan tiga tamparan keras bagi pemerintah agar ekonomi lebih inklusif.

Pertama, pemerintah dilarang puas dengan hanya bikin program berskala raksasa. Dana jumbo tidak otomatis dirasakan warga kalau aksesnya cuma dikuasai kelompok pemilik modal atau circle elite. “Skala besar itu tidak otomatis inklusif. Desain dan mekanismenya yang kemudian memastikan bahwa itu adalah inklusif,” tegasnya, sembari mencontohkan kesuksesan program lawas PNPM dan KDP.

Kedua, perbaiki sistem perpajakan dan berikan timbal balik layanan publik yang setimpal agar rakyat ikhlas bayar pajak. “Kalau kontrak sosial dan kontrak fiskal ini tidak perbaiki, kepercayaan publik terhadap negara akan terus tergerus,” peringatnya.

Ketiga, pemerintah wajib menggenjot pembukaan lapangan kerja formal yang punya jaminan kualitas. “Selama penyerapan tenaga kerja bertumpu pada sektor informal, kelompok rentan yang jumlahnya puluhan juta tidak pernah akan naik kelas ke kelas menengah yang jauh lebih mapan,” serangnya.

Pada akhirnya, keberhasilan ekonomi bukan sekadar soal merayakan kenaikan angka statistik pertumbuhan. “Pekerjaan rumah kita bukan lagi mengeluarkan orang dari kemiskinan, tapi memastikan mereka yang sudah keluar tidak pernah jatuh lagi,” pungkasnya menutup analisis kritis tersebut.