Gebrakan PBB: Tinggalkan Peta Mercator yang Usang, Tampilkan Ukuran Asli Afrika yang Raksasa

NEW YORK DIKSIMERDEKA.COM – Ratusan tahun dunia disuguhi ilusi visual. Peta bumi yang biasa kita lihat di ruang kelas dan layar gadget ternyata menyimpan bias sejarah yang mengerdilkan negara-negara selatan, khususnya Afrika. Kini, narasi itu resmi dirombak. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York baru saja melakukan pemungutan suara untuk secara bertahap memensiunkan peta Mercator—standar global sejak abad ke-16—demi peta baru yang secara akurat menampilkan ukuran sebenarnya dari Benua Afrika.

Langkah monumental ini mencampakkan proyeksi kuno Mercator dan mengadopsi desain Equal Earth (Bumi Setara) versi 2018 yang jauh lebih presisi. Dari hasil pemungutan suara, 164 negara kompak mendukung resolusi tersebut. Ironisnya, hanya Amerika Serikat (AS) yang menyatakan “tidak”, dengan dalih perwakilannya bahwa resolusi ini “berlebihan” (superfluous). Sementara itu, enam negara lainnya memilih abstain.

Meskipun resolusi PBB ini tidak mengikat secara hukum—artinya tak ada larangan mutlak menggunakan peta lama—dampaknya diyakini bakal merombak kurikulum pendidikan dan teknologi sehari-hari secara global.

Togo, negara yang menjadi motor penggerak kampanye ini atas nama Uni Afrika, menegaskan bahwa resolusi ini, “mengakui dan menegaskan bahwa representasi kartografi yang tidak proporsional, khususnya yang dihasilkan dari proyeksi Mercator, telah memberikan dampak kognitif, pendidikan, budaya, geopolitik, dan sosial ekonomi yang langgeng, berkontribusi pada penyusutan drastis ukuran Afrika dan kawasan dunia lainnya dalam imajinasi kolektif global.”

Menteri Luar Negeri Togo, Robert Dussey, berbicara tajam sebelum palu resolusi diketok. “Diskusi ini bukan sekadar diskusi politik [melainkan] diskusi ilmiah, karena ada bukti ilmiahnya, jadi kita semua harus menerima kenyataan ini,” tegasnya.

Untuk diketahui, peta Mercator dirancang oleh ahli pembuat peta asal Flemish, Gerardus Mercator, pada 1569 silam murni untuk membantu navigasi pelaut. Namun, efek distorsinya fatal. Wilayah di sekitar ekuator tampak menyusut drastis, sedangkan area lintang tinggi (seperti Eropa dan Amerika Utara) membengkak tak masuk akal. Di peta Mercator, ukuran Afrika tampak seukuran dengan Greenland. Faktanya? Afrika 14 kali lebih besar dari wilayah otonom Denmark tersebut.

Petisi di Change.org lewat kampanye #CorrectTheMap, yang meraup lebih dari 11.000 tanda tangan, memberikan gambaran mencengangkan: “Anda bisa memasukkan Amerika Serikat, Tiongkok, India, Jepang, Meksiko, dan sebagian besar Eropa ke dalam Afrika, dan masih memiliki sisa daratan.”

Runtuhnya ‘Kolonialisme Kartografi’

Sejarawan dan ahli geografi sudah bertahun-tahun mengkritik peta Mercator karena sarat dengan stereotip Barat, yang kemudian memunculkan istilah kritis “kolonialisme kartografi”. Peta ini dianggap diam-diam membentuk dinamika kekuatan global—mengecilkan eksistensi wilayah selatan (negara berkembang) seraya membesarkan negara-negara belahan bumi utara secara visual. Bias inilah yang diyakini melanggengkan ketimpangan dalam perdagangan internasional dan prioritas pembangunan.

Prancis, dalam langkah yang dinilai sebagai upaya merebut kembali simpati dari bekas wilayah jajahannya, langsung merespons positif. “Kami akan meninggalkan proyeksi Mercator dan beralih ke representasi peta yang disesuaikan untuk penggunaan spesifik, yang lebih setia pada luas permukaan sebenarnya serta sejalan dengan rekomendasi kartografer dan ilmuwan,” ungkap Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noël Barrot, di Universitas Sorbonne, Paris. Prancis bersiap menggunakan proyeksi Eckert IV yang sejalan dengan semangat resolusi PBB.

Analis sepakat bahwa langkah ini punya bobot politis yang serius. JJ Enoch, senior associate di JS Held, firma penasihat risiko geopolitik di London, menilai peta Mercator telah secara visual mereduksi skala Afrika sesungguhnya. Ia mengaitkan kampanye ini dengan ambisi negara-negara Afrika untuk “pengaruh yang lebih besar dalam institusi global dan kendali lebih besar atas bagaimana benua tersebut direpresentasikan”.

“Mengadopsi peta dengan area yang setara… akan memberikan dasar yang lebih akurat untuk pendidikan dan pemahaman publik, sekaligus memberi sinyal bahwa demografi, ekonomi, dan kepentingan geopolitik Afrika tidak lagi boleh dipandang melalui konvensi warisan yang terdistorsi,” ujar Enoch.

Kini, bola perubahan sedang bergulir. Pemerintah Togo tengah menyiapkan acara besar di ibu kotanya, Lomé, pada kuartal pertama tahun depan. Tak main-main, mereka menggandeng Unesco, Uni Afrika, hingga raksasa teknologi seperti Google Maps untuk memetakan implementasi resolusi ini ke ruang digital masyarakat.

Seperti yang dilontarkan Robert Dussey sebelum voting, narasi perlawanan ini tak lagi bisa ditunda. “Bagi mereka yang bertanya mengapa sekarang, saya katakan: mengapa tidak? Ketika kita melihat peta dunia… ini adalah waktunya bagi kita untuk mengubah narasi.”

“Ini saatnya bagi kita di Afrika untuk mengambil tanggung jawab mengubah apa yang bisa kita ubah sendiri,” pungkasnya menohok.