JAKARTA DIKSIMERDEKA.COM Presiden Prabowo Subianto tak mau basa-basi saat membahas BUMN. Di depan anggota DPR, ia mengungkap ada perusahaan negara yang rugi terus tetapi laporan keuangannya justru mencatat keuntungan.

Pesan itu disampaikan Prabowo saat berpidato dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Prabowo mengingatkan bahwa BUMN bukan perusahaan milik pribadi direksi, komisaris, apalagi penguasa.

“Saudara-saudara, BUMN adalah milik seluruh rakyat Indonesia. BMN BUMN tidak boleh milik direksi, bukan milik komisaris, bukan pula sumber dana bagai penguasa.” katanya.

Pernyataan tersebut disambut riuh anggota dewan.

Prabowo mengaku menemukan persoalan besar dalam pengelolaan BUMN. Jumlah perusahaan negara, termasuk anak, cucu, hingga cicit perusahaan, menurut dia, sangat besar.

“Ini luar biasa. Saya mengira BUMN itu adalah 300 atau 400 1074 dan BUMN-BUMN ini kadang-kadang bekerja seenaknya, tidak bertanggung jawab kepada bangsa, kepada negara. pemerintah tidak dianggap. Saya tidak paham bagaimana bisa terjadi seperti ini.”

Presiden bahkan membuka kemungkinan adanya mekanisme khusus untuk mengusut pengurus BUMN yang bermasalah selama puluhan tahun.

“Mungkin harus kita bentuk suatu pengadilan adok khusus untuk kita usut untuk kisa kita usut pengurus-pengurus direksi. 30 tahun ke belakang mungkin.”

Namun, Prabowo juga mengatakan pemerintah perlu memberikan ruang bagi mereka yang mengakui kesalahan dan memilih bertobat.

“Tapi saya juga akan menghadapi majelis, saya akan menghadapi DPR. Saya akan minta kalau perlu kita memberi juga peluang semacam amnesti khusus untuk mereka yang tobat, mereka yang sadar, mereka yang mengakui. Nah, ini saya serahkan kepada wakil-wakil rakyat untuk memutuskan.”

Takut Rakyat Marah

Pernyataan Prabowo kemudian semakin menohok ketika ia mengungkap kondisi sejumlah BUMN yang menurutnya tidak produktif.

Presiden mengatakan ada perusahaan negara yang terus mengalami kerugian, tetapi laporan keuangannya justru menunjukkan keuntungan.

“Kalau saya laporkan semuanya, saya takut rakyat kita marah semuanya, Saudara-saudara. Terlalu banyak BUMN yang tidak produktif. Rugi terus laporannya untung. Ngarang aja itu untungnya itu.”

Sindiran tersebut sontak mengundang perhatian sekaligus riuh di ruang sidang.

Prabowo menilai kondisi tersebut tidak bisa dibiarkan. Negara, kata dia, harus menghentikan berbagai permainan yang membuat perusahaan milik rakyat justru tidak memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

750 BUMN Lebih Akan Ditutup

Prabowo kemudian mengungkap langkah restrukturisasi besar-besaran terhadap BUMN. Ia menyebut pemerintah telah menutup 290 BUMN dan menargetkan jumlah BUMN paling banyak tinggal 300 perusahaan pada 31 Desember 2026.

“Hari ini saya telah menutup 290 BUMN pada Desember 31 2026 kita targetkan hanya akan memiliki paling banyak 300 BUMN. 750 BNN lebih akan kita tutup.”

Menurut Prabowo, perusahaan negara yang dipertahankan adalah perusahaan yang produktif dan mampu menciptakan nilai tambah bagi rakyat.

“Hanya yang produktif, hanya yang menciptakan nilai tambah untuk rakyat akan kita pertahankan.”

Ia menyebut kebijakan tersebut sebagai salah satu restrukturisasi korporasi terbesar di dunia melalui perampingan jumlah BUMN.

Bukan sekadar mengurangi jumlah perusahaan, pemerintah juga mengejar efisiensi biaya. Prabowo menyebut penghematan yang sudah dilakukan mencapai sekitar Rp50 triliun.

“Hari ini saja kita telah menghemat biaya overhead sekitar Rp50 triliun. Hanya dari gaji direksi komisaris, sewa gedung, sewa mobil, perjalanan dinas bla bla bla bla.”

Target pemerintah bahkan lebih besar, yakni penghematan lebih dari Rp70 triliun hingga akhir tahun.

“Target kita Desember 31, target kita harus menghemat 70 triliun lebih, Saudara-saudara.”

Prabowo kemudian mengajak anggota parlemen membayangkan apa yang bisa dilakukan dengan uang sebesar itu.

“Kita bisa bayangkan dengan 50 triliun berapa Puskesmas bisa kita perbaiki? Berapa sekolah bisa kita renovasi? Berapa rumah untuk rakyat kita bisa kita berikan?”

Dari BUMN sampai Tambang Ilegal

Tak berhenti pada BUMN, Prabowo juga menyinggung persoalan tambang ilegal. Ia mengatakan pemerintah telah menutup 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung pada akhir tahun lalu.

“Saudara-saudara sekalian, akhir tahun lalu kita telah tutup 1000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung. 1000 tambang ilegal.”

Prabowo kemudian meminta Panglima TNI dan Kapolri mengusut bagaimana praktik tambang ilegal tersebut bisa berlangsung.

“Saya telah minta Panglima TNI dan Kapolri untuk usut masa 1000 tambang pejabat TNI dan pejabat Polri enggak tahu. Kapolri dan Panglima TNI ya usut untuk apa negara kasih pangkat, kasih jabatan mereka kalau enggak bisa tertibkan ini.”

Pesan besar pidato Prabowo kali ini akhirnya bertemu di satu titik: negara ingin mengambil kembali kendali atas aset, rantai pasok, subsidi, dan sumber daya ekonomi yang dianggap terlalu lama dimainkan oleh kepentingan tertentu.

Koperasi Merah Putih diproyeksikan menjadi bagian dari upaya tersebut di tingkat rakyat. Sementara BUMN dituntut kembali ke khittahnya sebagai perusahaan milik negara yang harus menghasilkan manfaat bagi masyarakat.

Sebab, seperti ditegaskan Prabowo, kalau subsidi berasal dari uang rakyat, jangan sampai berubah menjadi dagangan. Dan kalau BUMN milik rakyat, jangan pula diperlakukan seperti milik pribadi.