Puan Soroti Hampir 4 Juta Anak Putus Sekolah, Minta Pemerintah Bergerak Cepat

JAKARTA, DIKSIMERDEKA.COM – Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan pemerintah agar tidak menganggap persoalan anak putus sekolah sebagai isu pendidikan semata. Temuan sekitar 6.000 anak tidak bersekolah di Kota Bogor, Jawa Barat, menurutnya menjadi alarm serius bagi masa depan pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

Puan menilai tantangan pendidikan saat ini telah berubah. Persoalannya bukan lagi hanya soal ketersediaan sekolah, biaya pendidikan, atau akses belajar, melainkan bagaimana memastikan anak-anak tetap memiliki semangat untuk melanjutkan pendidikan.

“Persoalan pendidikan hari ini tidak lagi semata-mata berkaitan dengan ketersediaan sekolah, bantuan pendidikan, atau akses belajar. Tantangan yang jauh lebih besar adalah memastikan setiap anak tetap memiliki keyakinan bahwa pendidikan merupakan jalan terbaik untuk membangun masa depan mereka,” kata Puan dalam keterangannya, Selasa (28/7/2026).

Menurut Puan, fenomena ribuan anak putus sekolah di Kota Bogor menunjukkan bahwa pendekatan pemerintah terhadap persoalan pendidikan harus berubah.

Minat Belajar Rendah Jadi Tantangan Baru

Berdasarkan temuan Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (FKBM) Kota Bogor, penyebab utama tingginya angka anak putus sekolah bukan lagi karena biaya atau sulitnya akses pendidikan, melainkan rendahnya kemauan anak untuk kembali belajar.

Dari hasil pendataan di Kelurahan Tegallega, misalnya, hanya 35 anak yang bersedia kembali mengikuti pendidikan dari total 141 anak yang masuk kategori Anak Tidak Sekolah (ATS).

Puan menyebut kondisi tersebut menjadi sinyal bahwa negara sedang menghadapi tantangan baru dalam menjaga cita-cita generasi muda.

“Jika kondisi ini dibiarkan, yang hilang bukan hanya kesempatan belajar seorang anak, tetapi juga kualitas sumber daya manusia yang akan menentukan masa depan Indonesia,” ujarnya.

Hampir 4 Juta Anak Tidak Sekolah

Data terbaru Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menunjukkan jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) di Indonesia telah mencapai 3.966.858 orang atau hampir empat juta jiwa.

Angka tersebut terdiri atas 1.913.633 anak belum pernah bersekolah, 986.755 anak putus sekolah (drop out), serta 1.066.470 anak yang lulus tetapi tidak melanjutkan pendidikan.

Melihat kondisi itu, Puan meminta penanganan ATS tidak lagi diposisikan sebagai program sektoral, tetapi menjadi agenda strategis pembangunan nasional.

Menurutnya, pemerintah perlu menjadikan penurunan angka ATS sebagai salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan sumber daya manusia yang melibatkan seluruh kementerian dan pemerintah daerah.

Dorong Grand Design Nasional hingga 2045

Puan juga mengusulkan pemerintah menyusun Grand Design Nasional Penuntasan Anak Tidak Sekolah hingga 2045 sebagai peta jalan lintas sektor.

Menurutnya, grand design tersebut harus memuat target nasional yang terukur, pembagian tugas yang jelas, mekanisme pembiayaan berkelanjutan, hingga sistem pengawasan agar tidak ada anak yang keluar dari dunia pendidikan tanpa diketahui negara.

Selain itu, ia meminta pemerintah mengubah pendekatan dari sekadar menangani anak yang sudah putus sekolah menjadi mencegah anak meninggalkan bangku pendidikan sejak dini.

Untuk itu, Puan mendorong integrasi data pendidikan dengan data perlindungan sosial dan kependudukan sehingga pemerintah dapat lebih cepat mendeteksi anak-anak yang berisiko putus sekolah.

Ia juga mengusulkan penurunan angka anak putus sekolah dijadikan salah satu indikator evaluasi kinerja pemerintah daerah, disertai pemberian insentif bagi daerah yang berhasil mempertahankan anak-anak tetap bersekolah.

“Negara tidak boleh kehilangan satu generasi hanya karena terlambat menyadari anak-anak mulai meninggalkan sekolah dan anak-anak putus sekolah karena keadaan. Setiap anak yang putus sekolah adalah alarm bagi negara untuk hadir lebih cepat dan bekerja lebih terpadu,” tegas Puan.