DIKSIMERDEKA.COM, DENPASAR – Pemerintah Kabupaten Klungkung kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Capaian tersebut menjadi bukti konsistensi Pemkab Klungkung dalam menjaga tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI diserahkan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Satria Perwira, kepada Bupati Klungkung I Made Satria dan Ketua DPRD Klungkung Anak Agung Anom di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Provinsi Bali, Denpasar, Senin (8/6/2026).

Acara tersebut turut dihadiri Gubernur Bali Wayan Koster, Pimpinan I BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana, para bupati dan wali kota se-Bali, serta Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung Anak Agung Gede Lesmana.

Dalam sambutannya, Nyoman Adhi Suryadnyana menjelaskan bahwa opini yang diberikan BPK didasarkan pada sejumlah indikator, yakni kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan informasi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian intern.

Bupati Klungkung I Made Satria bersama para kepala daerah se-Bali mengikuti penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 di Gedung DPRD Provinsi Bali, Denpasar, Senin (8/6/2026).

“Pemeriksaan yang dilakukan BPK berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2026. Dengan penyerahan LHP ini, kami berharap pengelolaan keuangan pemerintah daerah semakin efektif, efisien, dan akuntabel,” ujar Nyoman.

Bupati Klungkung I Made Satria menyampaikan apresiasi kepada BPK RI atas arahan dan pendampingan yang diberikan selama proses pemeriksaan. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh perangkat daerah dan DPRD Klungkung yang telah bekerja sama menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Menurut Satria, opini WTP yang kembali diraih bukan sekadar pencapaian administratif, melainkan cerminan komitmen pemerintah daerah dalam mengelola anggaran secara jujur, transparan, dan bertanggung jawab kepada masyarakat.

“Opini WTP yang kita raih kembali ini bukan sekadar rutinitas atau formalitas administratif semata. Ini adalah bukti nyata dari komitmen kuat kami untuk mengelola APBD dengan jujur, transparan, dan akuntabel,” kata Satria.

Ia menegaskan bahwa tata kelola keuangan yang baik merupakan fondasi utama dalam mendukung percepatan pembangunan daerah. Karena itu, capaian tersebut harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efektivitas penggunaan anggaran.

Ke depan, Pemkab Klungkung akan terus memperkuat sistem pengendalian internal, meningkatkan kualitas pengelolaan aset daerah, serta mendorong berbagai inovasi dalam tata kelola keuangan guna memastikan setiap program pembangunan berjalan tepat sasaran.

“Kita patut bersyukur atas capaian ini. Namun yang lebih penting adalah bagaimana pengelolaan keuangan yang baik dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat,” ujar Satria.

Dengan kembali diraihnya opini WTP, Pemerintah Kabupaten Klungkung berharap kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah semakin meningkat. Capaian tersebut sekaligus menjadi modal penting dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan menuju Klungkung yang maju, harmonis, tenteram, dan makmur sesuai visi Mahottama.