Gubernur Koster: Pembangunan Bali Harus Berlandaskan Satu Pulau, Satu Tata Kelola
DIKSIMERDEKA.COM, DENPASAR – Gubernur Bali Wayan Koster kembali menegaskan pentingnya konsep One Island, One Management atau Satu Pulau, Satu Pola, dan Satu Tata Kelola sebagai fondasi pembangunan Bali yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Penegasan tersebut disampaikan saat Gala Dinner Satuan Kerja Daerah/Wilayah di Provinsi Bali terkait Pemeriksaan Tahun 2026 pada Satuan Kerja Daerah/Wilayah di Provinsi Bali yang berlangsung di Gedung Kertha Sabha, Jayasabha, Minggu (7/6) malam.
Menurut Koster, karakteristik Bali sebagai pulau yang relatif kecil menuntut adanya pola pembangunan yang terpadu dan tidak berjalan sendiri-sendiri berdasarkan kepentingan wilayah maupun sektor tertentu.
“Bali yang kecil, kalau dibangun dengan egoisme wilayah antar sektor, maka Bali akan rusak. Bali harus dijaga secara utuh dan pembangunannya harus melihat kebutuhan secara keseluruhan masyarakat Bali,” tegasnya.
Ia menjelaskan konsep One Island, One Management menjadi pendekatan strategis untuk memastikan pembangunan di seluruh wilayah Bali berjalan selaras, saling mendukung, dan berorientasi pada kepentingan bersama.
Dengan pendekatan tersebut, kebijakan pembangunan tidak hanya mempertimbangkan kebutuhan daerah tertentu, tetapi juga dampaknya terhadap Bali secara keseluruhan, baik dari aspek lingkungan, sosial, budaya, maupun ekonomi.
Pimpinan I BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana turut mengapresiasi konsep yang diusung Pemerintah Provinsi Bali tersebut. Menurutnya, pembangunan Bali tidak bisa berhenti pada capaian-capaian yang telah diraih, melainkan harus terus berlanjut dengan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia menilai konsep One Island, One Management merupakan langkah yang tepat dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan Bali ke depan. Namun, keberhasilannya memerlukan dukungan dan sinergi seluruh pemangku kepentingan.
“Konsep ini sangat baik. Untuk menyelesaikan berbagai tantangan Bali ke depan, diperlukan sinergi semua pihak dalam pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan kebijakan publik yang berkelanjutan,” kata Nyoman.
Melalui konsep tersebut, Pemerintah Provinsi Bali berupaya menjaga keseimbangan pembangunan di seluruh wilayah Pulau Dewata sekaligus memastikan arah pembangunan tetap berpijak pada kepentingan masyarakat Bali secara menyeluruh.

Tinggalkan Balasan