Belum Jago Bahasa Inggris,Prabowo Malah Wajibkan Bahasa Prancis di Sekolah

DIKSIMERDEKA.COM PARIS – Bahasa Prancis di sekolah tiba-tiba menjadi topik hangat setelah Presiden Prabowo Subianto menyatakan telah menginstruksikan agar bahasa Prancis dipelajari di seluruh jenjang pendidikan Indonesia.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat bertemu Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Elysee, Paris, Kamis (29/5) waktu setempat. Langkah tersebut disebut sebagai bagian dari penguatan kerja sama pendidikan antara Indonesia dan Prancis.

“Kami ingin memperkuat pendidikan. Saya telah menginstruksikan agar semua tingkat sekolah di Indonesia mempelajari bahasa Prancis, mengingat perkembangan dunia ke depan,” kata Prabowo.

Pernyataan tersebut langsung menarik perhatian. Sebab selama ini bahasa Inggris menjadi bahasa asing utama yang diajarkan secara luas di Indonesia. Karena itu, muncul pertanyaan yang sulit dihindari: apakah bahasa Inggris akan kehilangan prioritasnya?

Kerja Sama Strategis Indonesia-Prancis

Prabowo menjelaskan bahwa penguasaan bahasa asing menjadi kebutuhan penting di tengah perubahan global yang berlangsung sangat cepat.

Selain itu, hubungan Indonesia dan Prancis disebut semakin erat di berbagai sektor, mulai dari pendidikan, riset, teknologi, energi bersih hingga pertahanan.

Karena itulah, bahasa Prancis di sekolah dipandang sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat hubungan kedua negara.

Dalam pertemuan bilateral tersebut, Prabowo juga menilai kerja sama ilmu pengetahuan dan teknologi antara Indonesia dan Prancis terus menunjukkan perkembangan positif.

“Di beberapa bidang, Indonesia dan Prancis memiliki pandangan yang sama. Hubungan bilateral kita saat ini sangat baik,” ujar Prabowo.

Ambisi Besar, Tantangan Juga Besar

Namun demikian, gagasan memasukkan bahasa Prancis di sekolah secara luas tidak sesederhana membalikkan telapak tangan.

Pertanyaan pertama adalah soal ketersediaan guru.

Saat ini jumlah pengajar bahasa Prancis di Indonesia jauh lebih sedikit dibanding guru bahasa Inggris. Bahkan di banyak daerah, bahasa Prancis hanya diajarkan di sekolah tertentu atau lembaga pendidikan khusus.

Selain itu, pemerintah juga harus menyiapkan kurikulum, buku pelajaran, pelatihan guru, hingga anggaran yang tidak kecil.

Jika kebijakan ini benar-benar dijalankan secara nasional, dunia pendidikan harus bekerja ekstra keras agar pelaksanaannya tidak sekadar menjadi proyek ambisius di atas kertas.

Nilai Bahasa Inggris Saja Masih 20, Kini Ditambah Bahasa Prancis?

Di tengah wacana perluasan pembelajaran bahasa Prancis, dunia pendidikan Indonesia ternyata masih menghadapi persoalan mendasar: kemampuan bahasa Inggris siswa yang masih rendah.

Data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menunjukkan rata-rata nilai Bahasa Inggris siswa SMA dalam Tes Kemampuan Akademik (TKA) hanya sekitar 20.

Dilansir Tempo, Kepala Pusat Asesmen Pendidikan Kemendikdasmen Rahmawati mengakui capaian tersebut menjadi perhatian serius pemerintah.

“Anak-anak kita biasanya akan sukses menjawab ketika itu keluar di paragraf pertama,” ujar Rahmawati.

Menurut dia, banyak siswa masih kesulitan menjawab pertanyaan yang membutuhkan kemampuan analisis, inferensi, dan penarikan kesimpulan dari sebuah teks panjang.

Artinya, persoalan yang dihadapi bukan sekadar penguasaan kosakata bahasa Inggris, melainkan juga kemampuan memahami bacaan secara mendalam.

Fakta ini kemudian memunculkan pertanyaan yang ramai diperbincangkan publik: jika kemampuan bahasa Inggris yang telah diajarkan puluhan tahun saja masih menghasilkan rata-rata nilai 20, apakah sekolah siap menerima tambahan tantangan berupa pembelajaran bahasa Prancis?

Pertanyaan tersebut bukan untuk menolak gagasan Prabowo. Namun, banyak kalangan menilai pemerintah perlu terlebih dahulu memperkuat fondasi literasi dan penguasaan bahasa asing yang sudah ada sebelum menambah target baru.

Sebab tanpa perencanaan matang, kebijakan yang bertujuan membuka akses global justru berpotensi menambah beban guru, siswa, dan sekolah yang saat ini masih berjuang meningkatkan kualitas pembelajaran dasar.

Bahasa Inggris Tetap Raja?

Di sisi lain, banyak kalangan menilai bahasa Inggris masih sulit tergeser.

Bahasa Inggris tetap menjadi bahasa utama dalam bisnis internasional, teknologi, sains, internet, hingga komunikasi global.

Data berbagai lembaga pendidikan internasional menunjukkan sebagian besar publikasi ilmiah dunia masih menggunakan bahasa Inggris. Demikian pula perusahaan multinasional yang menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa kerja utama.

Karena itu, sejumlah pengamat menilai kebijakan ini seharusnya dipahami sebagai penambahan kompetensi, bukan penggantian prioritas.

Artinya, siswa Indonesia bisa menguasai bahasa Inggris sebagai kebutuhan global, sekaligus mempelajari bahasa Prancis untuk membuka peluang baru di bidang pendidikan, diplomasi, dan kerja sama internasional.

Diplomasi Pendidikan atau Investasi Masa Depan?

Jika dilihat lebih jauh, langkah Prabowo memiliki dimensi diplomasi yang cukup kuat.

Prancis merupakan salah satu kekuatan utama Eropa di bidang teknologi, pertahanan, energi, dan pendidikan tinggi. Dengan semakin banyak generasi muda Indonesia yang memahami bahasa Prancis, peluang kerja sama kedua negara bisa semakin luas.

Selain itu, banyak universitas ternama di Prancis menawarkan program pendidikan berkualitas dengan biaya yang relatif lebih terjangkau dibanding beberapa negara Barat lainnya.

Di sinilah bahasa Prancis di sekolah dapat dilihat sebagai investasi sumber daya manusia jangka panjang.

Jangan Sampai Menjadi Beban Baru

Meski memiliki tujuan strategis, pemerintah tetap menghadapi pekerjaan rumah besar.

Dunia pendidikan Indonesia saat ini masih berhadapan dengan persoalan kualitas literasi, kesenjangan akses pendidikan, serta distribusi guru yang belum merata.

Karena itu, kebijakan bahasa asing baru harus dirancang secara realistis dan bertahap.

Sebab jika tidak disiapkan dengan matang, wacana yang awalnya bertujuan memperluas wawasan global justru berpotensi menambah beban sekolah dan tenaga pendidik.

Pada akhirnya, yang terpenting bukan sekadar menambah mata pelajaran baru. Yang lebih penting adalah memastikan setiap kebijakan benar-benar meningkatkan daya saing generasi muda Indonesia di tengah persaingan global yang semakin ketat.