DIKSIMERDEKA.COM TOKYO-Konstitusi damai Jepang kini di ujung tanduk. Tekanan geopolitik global, termasuk perang Iran, membuat pemerintah Jepang mulai membuka wacana perubahan. Tapi, langkah ini justru memicu perlawanan besar—terutama dari generasi muda.

Ribuan orang turun ke jalan. Mereka membawa satu pesan tegas: Jepang harus tetap damai, bukan ikut arus konflik dunia.

Seorang mahasiswa, Gohta Hashimoto, menjadi simbol gerakan ini. Dengan lightsaber di tangannya, ia menggambarkan perjuangan anak muda melawan perubahan arah negara.

“Saya mulai tertarik pada konstitusi sekitar setahun lalu, sejak munculnya partai-partai sayap kanan di Jepang,” ujarnya kepada Media Inggris The Guardian, Rabu (22/4/2026).

“Saya ingin menjadi bagian dari gerakan yang menjaga negara saya tetap damai dan melindungi konstitusi.”

Gerakan ini terus membesar. Mereka menolak rencana pemerintah mengubah konstitusi yang sudah bertahan selama hampir 80 tahun.

Baca juga :  “Ambil Sendiri Minyakmu!” Donal Trump Ngamuk Ke Negara Eropa Yang Ogah Bantu AS Melawan Iran

Bagi mereka, konstitusi ini bukan sekadar dokumen—tetapi benteng terakhir dari perang.

Di tengah aksi unjuk rasa, suara-suara penolakan menggema. Salah satunya datang dari Yuri Hioki.

“Konstitusi ini memungkinkan kita untuk tidak terlibat dalam perang Amerika, termasuk di kawasan ini,” katanya.

“Pikiran bahwa hal itu bisa berubah membuat saya sangat marah.”

Aksi protes pun memuncak. Sekitar 36 ribu orang memadati kawasan parlemen Jepang. Mereka menuntut satu hal: hentikan perang Iran dan pertahankan konstitusi damai.

Spanduk-spanduk pun berbicara lantang:

“Tidak seorang pun boleh dikirim ke perang.”
“Kucing, bukan bom.”
“Jangan ganggu konstitusi.”
“Hentikan menjilat Amerika.”

Pesan terakhir itu menjadi sorotan utama: kritik keras terhadap kedekatan Jepang dengan Amerika Serikat.

Bagi para demonstran, perubahan konstitusi hanya akan membuka pintu bagi Jepang untuk ikut konflik global.

Baca juga :  Dorong Peningkatan Investasi Jepang di Indonesia, KBRI Tokyo gelar Forum Investasi Indonesia - Jepang

Profesor ilmu politik dari Universitas Sophia, Koichi Nakano, menilai perang Iran menjadi pemicu utama gelombang protes ini.

“Perang ini membuat banyak orang sadar akan risiko Jepang bisa terseret ke dalam perang ilegal di bawah kepemimpinan saat ini,” jelasnya.

“Banyak orang merasa perlu menunjukkan dukungan terhadap Pasal 9 sebagai benteng terakhir melawan perang.”

Pasal 9 sendiri merupakan inti dari konstitusi Jepang. Isinya jelas: Jepang menolak perang sebagai hak negara.

Namun, pemerintah konservatif justru melihat pasal ini sebagai hambatan.

Mereka menilai Jepang perlu memperkuat kemampuan militer, apalagi menghadapi ancaman Korea Utara dan China.

Perdana Menteri Sanae Takaichi bahkan secara terbuka mendorong perubahan konstitusi.

“Waktunya telah tiba” untuk reformasi konstitusi, ujarnya.

Ia juga menegaskan ambisi besar partainya.

“Perubahan konstitusi oleh rakyat Jepang sendiri adalah tujuan lama partai kami.”

Baca juga :  Investigasi The Guardian: Konflik Global Jadi Arena Perjudian, Jutaan Dolar Dipasang untuk Perang AS-Iran dan Rusia-Ukraina

Namun, jalan menuju perubahan tidak mudah. Selain butuh dukungan parlemen, pemerintah juga harus memenangkan referendum nasional.

Sementara itu, opini publik masih terbelah.

Di tengah ketidakpastian ini, satu hal menjadi jelas: generasi muda Jepang tidak lagi diam.

Mereka turun ke jalan, membawa suara, dan mempertaruhkan masa depan negaranya.

“Dulu saya pikir politik hanya urusan orang tua,” kata Hashimoto.

“Tapi sekarang saya sadar, itu berarti menyerahkan masa depan saya kepada orang lain.”

Ia menegaskan, kini saatnya anak muda ikut menentukan arah bangsa.

“Sampai sekarang saya tidak pernah berpikir bahwa konstitusi adalah sesuatu yang harus diperjuangkan oleh anak muda.”

Namun kini, semuanya berubah.

Konstitusi damai Jepang bukan lagi sekadar teks hukum. Ia telah menjadi simbol perlawanan.

Dan pertarungan ini—baru saja dimulai.