DIKSIMERDEKA.COM JAKARTA : Dampak konflik global makin terasa sampai ke kantong masyarakat. Harga plastik sekali pakai melonjak, pedagang pun mulai mengeluh.

Kenaikannya tak tanggung-tanggung. Plastik kresek hingga gelas plastik dilaporkan naik hingga Rp8.000 per bungkus.

Efek domino dari konflik Timur Tengah kini benar-benar “mendarat” ke ekonomi rakyat.

Rantai Pasok Terganggu, Harga Ikut Meledak

Lonjakan harga ini dipicu terganggunya pasokan bahan baku plastik yang bergantung pada industri petrokimia berbasis minyak bumi.

Gangguan ini bahkan sudah terasa sejak sebelum Lebaran. Artinya, krisis ini bukan sesaat tapi berpotensi berlanjut.

Greenpeace: Ini Bom Waktu yang Meledak

Juru Kampanye Zero Waste Greenpeace Indonesia, Ibar Akbar, menyebut kondisi ini sebenarnya sudah lama diprediksi.

“Gangguan terhadap rantai pasok plastik dan industri petrokimia adalah konsekuensi dari pembangunan ekonomi berorientasi bahan bakar fosil yang sudah lama diprediksi. Para pelaku industri dan pemimpin dunia sudah sama-sama mengetahui bahwa ketergantungan pada minyak bumi dan plastik sekali pakai sebagai turunannya, adalah bom waktu yang dapat menghancurkan kita semua. Kini, risiko itu menjadi nyata ketika konflik global langsung memukul rantai pasok plastik ,” tegasnya.

Baca juga :  Trump Ancam Blokade Selat Hormuz! Dunia Terancam Krisis Energi Global

Dampaknya Langsung ke Harga Makanan

Kenaikan harga plastik bukan cuma masalah industri.

Efeknya menjalar ke harga makanan, minuman, dan kebutuhan harian.

Sebab, hampir semua produk UMKM masih bergantung pada kemasan plastik.

Ironisnya, solusi sebenarnya sudah lama ada.

Survei Greenpeace 2021 menunjukkan hampir 70% masyarakat siap beralih ke sistem isi ulang (refill) dan guna ulang (reuse).

Baca juga :  3 Jurnalis Tewas Digempur Israel di Lebanon, Presiden Aoun: Kejahatan Terang-terangan!

Namun, implementasinya masih minim.

Industri dan Pemerintah Diminta Bergerak

Ibar menegaskan, kondisi ini tak cukup disikapi dengan imbauan.

Harus ada langkah nyata.

“Ini adalah saatnya untuk mengambil langkah nyata dengan berinvestasi ke alternatif-alternatif terbarukan. Pertama, pelarangan dan pembatasan kemasan plastik sekali pakai perlu diimplementasi secara penuh. Pemerintah sudah memiliki modal Permen LHK nomor 75 tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen untuk melakukan pelarangan, khususnya kemasan saset yang sangat sulit untuk didaur ulang, dan mendorong tanggung jawab penuh produsen atas kemasannya. Selain itu, investasi ke sistem guna ulang juga perlu didorong. Keberadaan infrastruktur sistem guna ulang domestik tidak hanya dapat menyelesaikan masalah kelebihan muatan sampah, tetapi juga dapat membuka lapangan kerja, menjaga stabilitas rantai pasok, dan membangun kemandirian dari disrupsi komoditas global,” ujarnya.

Baca juga :  Airlangga: Pemerintah Dorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional dengan Bangkitkan UMKM

Ketergantungan Fosil Jadi Biang Masalah

Greenpeace menilai akar persoalan ada pada ketergantungan terhadap bahan bakar fosil.

Selama ini, ekonomi global—including Indonesia masih bergantung pada industri ekstraktif.

Padahal, model ini dinilai rapuh dan tidak berkelanjutan.

Ketika konflik terjadi, dampaknya langsung menghantam sektor hilir seperti plastik.

Momentum Berubah atau Terjebak Selamanya

Krisis ini disebut sebagai “wake up call”.

Indonesia didorong segera beralih:
mengurangi plastik sekali pakai, memperkuat sistem guna ulang, dan mempercepat transisi energi.

Jika tidak, masyarakat akan terus jadi korban.

Saat elit dunia berkonflik, rakyat kecil yang menanggung dampaknya.