DIKSIMERDEKA.COM – Suara deru mesin combine harvester di pelosok Banyuasin mungkin terdengar seperti simfoni kemajuan bagi para pejabat di Jakarta. Di atas kertas, Sumatera Selatan adalah pahlawan. Targetnya mentereng: empat juta ton gabah harus keluar dari bumi kita tahun ini. Tapi berkunjunglah ke pematang sawah saat matahari tepat di atas kepala, dan kita akan menemukan kenyataan yang lebih sunyi.

Punggung-punggung yang membungkuk di tengah lumpur itu kini mayoritas sudah renta. Rambut mereka memutih, selaras dengan uban yang menyembul di balik caping. Sementara itu, anak-anak muda mereka generasi muda yang seharusnya meneruskan tongkat estafet ini lebih memilih mengadu nasib di kemacetan kota sebagai kurir paket atau penjaga toko ponsel dan lainnya. Bagi mereka, bersawah adalah pekerjaan masa lalu: berlumpur, gatal, panas, dan yang paling menyakitkan; tidak menjanjikan hari tua.

Romantisme yang KadaluwarsaSelama ini, kita terus-menerus dijejali narasi romantisme “petani adalah pahlawan pangan”. Namun, kita lupa bahwa pahlawan juga butuh makan dan kepastian masa depan. Anak muda di Sumsel generasi yang tumbuh dengan ponsel pintar di tangan adalah kelompok yang sangat realistis. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana orang tua mereka bertaruh nyawa di lahan rawa, tapi rumahnya tak kunjung berlantai semen.”

Baca juga :  Antara Ambisi Pangan dan Ancaman Keadilan Ekologis

Suatu kali di pinggir pematang, seorang petani tua di OKI berbisik getir kepada saya sembari menyeka keringatnya. Baginya, melihat anaknya menjadi buruh pabrik atau lainnya di kota jauh lebih membanggakan dari pada harus berkubang lumpur seperti dirinya. ‘Biarlah cukup saya saja yang jadi petani, anak saya jangan,’ ucapnya. Sebuah kalimat pendek yang meruntuhkan segala jargon swasembada yang kita agungkan.”

Mengapa mereka harus pulang ke desa? Jika setiap musim panen tiba, harga gabah justru terjun bebas karena permainan tengkulak yang tak pernah bisa diberangus. Jika setiap awal tahun, sawah-sawah dan Lahan Lebak di OKI, OI dan Banyuasin terendam banjir tanpa ada sistem yang benar-benar bisa diandalkan.

Mereka bukan tidak nasionalis, mereka hanya tidak ingin mewarisi kemiskinan yang terstruktur.Apabila kita berharap anak mereka pulang untuk menjadi petani sawah seperti orang tuanya maka pertanian bukan saja sekedar kerja paksa di bawah terik matahari yang panas tetapi harus menjadi bisnis masa depan yang bermartabat di mata mereka Program Optimasi Lahan (Opla) dan pompanisasi digenjot habis-habisan. Ribuan traktor dan drone penyemprot pupuk dibagikan. Tapi kita sedang melakukan kesalahan fatal: kita hanya membangun mesin, tapi lupa membangun martabat.

Baca juga :  STN: Reforma Agraria Bukan Hanya Soal Bagi-bagi Tanah

Teknologi sehebat apa pun akan berakhir jadi rongsokan besi jika tidak ada tangan muda yang sudi mengoperasikannya. Kita punya banyak sarjana pertanian dari berbagai Universitas, tapi berapa persen yang benar-benar turun ke sawah? Kebanyakan dari mereka lebih bangga menjadi pegawai di kantor pemerintahan atau swasta serta menjadi pegawai pemasaran produk di perusahaan swasta. Pertanian kita gagal menjadi sebuah “profesi mentereng”. Ia masih dianggap sebagai “pilihan terakhir” bagi mereka yang gagal di kota.Belum lagi bicara soal godaan sawit. Di wilayah seperti Muba atau PALI, sawah-sawah rakyat pelan tapi pasti berubah menjadi hamparan sawit. Mengapa? Karena sawit dianggap lebih “manusiawi” dalam hal biaya produksi dan kepastian harga dibanding padi. Jika lahan pangan kita terus menyusut dan beralih fungsi menjadi perkebunan monokultur, maka narasi swasembada 2026 tak lebih dari sekadar mimpi di siang bolong.

Baca juga :  Satu Tahun “Gas Pol” Swasembada Pangan: Menakar Keberanian dan Tantangan di Era Prabowo–Gibran

Jika Sumsel benar-benar ingin menjadi lumbung pangan yang abadi, kita butuh lebih dari sekadar bantuan benih atau pupuk. Kita butuh jaminan harga di tingkat petani. Kita butuh hilirisasi di mana anak muda tidak hanya menjadi penanam, tapi juga pengelola industri beras dari hulu ke hilir di desanya sendiri.Pemerintah daerah harus berani menjamin bahwa menjadi petani di Sumsel adalah jalan menuju kemakmuran, bukan jalan menuju jeratan hutang bank keliling. Berikan beasiswa khusus, mudahkan akses modal tanpa jaminan yang mencekik, dan bangun ekosistem digital yang memotong rantai tengkulak.

Inilah bom waktu yang sedang berdetak di tengah ambisi besar Sumatera Selatan. Tanpa regenerasi yang jujur dan berpihak pada martabat petani, maka jutaan ton gabah yang kita banggakan tahun ini mungkin akan menjadi panen terakhir bagi generasi tua kita. Dan traktor-traktor bantuan itu hanya akan menjadi monumen besi tua yang berkarat, saksi bisu atas hilangnya sebuah generasi yang tak lagi sudi menyentuh tanahnya sendiri.

Penulis: I Wayan Sugita (Mahasiswa Pascasarjana Pertanian Universitas Sriwijaya)