DIKKSIMERDEKA.COM, JAKARTA-Komisi V DPR RI menegaskan satu hal: urusan cuaca dan bencana tak bisa ditangani sambil lalu. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kepala BMKG dan Kepala BNPP/Basarnas, DPR menguliti evaluasi APBN 2025 sekaligus membedah rencana kerja 2026 dua lembaga yang jadi garda depan keselamatan rakyat.

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae itu digelar di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (28/1/2026). Nada rapat tegas: anggaran disokong, tapi kerja harus nyata.

“Komisi V DPR RI memberikan apresiasi kepada BMKG dan BNPP/Basarnas atas capaian serapan APBN TA 2025 sesuai saran dan masukan Komisi V DPR RI,” kata Ridwan saat membacakan kesimpulan rapat.

Data yang dipaparkan memang mengkilap. Hingga 28 Januari 2026, realisasi keuangan BMKG mencapai 99,05 persen dengan realisasi fisik 100 persen. Sementara BNPP/Basarnas mencatat realisasi keuangan 97,87 persen dan fisik 99,90 persen. Angka nyaris sempurna di atas kertas.

Seiring capaian itu, Komisi V menyetujui penyesuaian pagu anggaran 2026. BMKG diganjar pagu Rp2,57 triliun, sementara BNPP/Basarnas ditetapkan Rp1,48 triliun. Tapi di balik angka, DPR mengingatkan: jangan cuma habis anggaran, tapi miskin dampak.

Komisi V menegaskan dukungan penuh terhadap program-program yang langsung menyentuh masyarakat. Literasi bencana diminta jadi prioritas, bukan sekadar jargon.

“Komisi V DPR RI mendukung BMKG dalam pelaksanaan Program Prioritas Nasional dan program berbasis masyarakat pada APBN TA 2026, antara lain melalui Sekolah Lapang Iklim, Sekolah Lapang Gempabumi, Sekolah Lapang Cuaca Nelayan, serta BMKG Goes to School,” ujar Ridwan.

Program itu diminta tak berhenti di baliho dan laporan. DPR menuntut penguatan kesiapsiagaan, peningkatan SDM, sarana prasarana, serta percepatan penyebaran informasi cuaca dan kebencanaan yang mudah diakses publik.

Sorotan tajam juga diarahkan ke Basarnas. DPR ingin peran pembinaan potensi SAR benar-benar terasa di lapangan, bukan sekadar reaktif saat bencana sudah terjadi.

“Melalui pemberdayaan masyarakat dan SAR Goes to School, dengan fokus pada peningkatan kapasitas SDM dan sarana prasarana serta penguatan mekanisme waktu tanggap cepat (quick response time) untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan efektivitas penanganan kedaruratan,” tegas Ridwan.

Sejak awal, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus sudah menyentil keras soal anggaran Basarnas. Menurutnya, logika pemotongan anggaran bertabrakan langsung dengan realitas kebencanaan nasional.

“untuk Basarnas bahwa harusnya Basarnas dapat tambahan, Pak. Bukan malah dapat berita ada potongan yang kita terima, dengan situasi yang sekarang,” kata politisi PDIP itu blak-blakan.

Faktanya, pagu Basarnas yang semula Rp1,55 triliun pada September 2025 dipangkas Rp69,36 miliar lewat surat Menteri Keuangan Desember 2025. Hingga Januari 2026, tak ada tambahan susulan. Berbanding terbalik dengan BMKG yang kembali mendapat suntikan anggaran.

Isu mitigasi juga disorot Anggota Komisi V DPR RI Teguh Iswara. Menurutnya, informasi cuaca jangan eksklusif di meja birokrat. Harus sampai ke genggaman rakyat.

“Saya rasa perlu memang dilakukan upaya-upaya lebih seperti SMS blast, WA blast bahkan kalau diperlukan kolaborasi dengan berbagai stakeholder untuk bagaimana caranya masyarakat ini mudah memperoleh informasi terkait perubahan cuaca atau early warning system. Bahkan kalau perlu bekerja sama juga dengan aplikasi-aplikasi populer,” kata Teguh.

Politisi NasDem itu bahkan mendorong kolaborasi dengan influencer dan konten kreator agar edukasi kebencanaan menjangkau semua lapisan usia.

“Lalu kenapa tidak bekerjasama dengan influencer untuk meningkatkan awareness masyarakat. Saya juga pernah melihat beberapa konten youtube untuk anak kecil, bagaimana anak kecil sedini mungkin sudah diberikan edukasi antisipasi tanggap bencana,” lanjutnya.

Nada serupa datang dari Muhammad Lokot Nasution. Ia menekankan pentingnya edukasi SAR langsung ke sekolah-sekolah, mengingat anak-anak selalu jadi kelompok paling rentan saat bencana.

“Saya yakin sangat banyak (korban anak-anak pada bencana Aceh-Sumatera). Ini yang selalu saya mintakan kepada bapak (Kepala Basarnas) untuk tolong, materi SAR untuk anak-anak kita di sekolah,” ujarnya.

Lokot menegaskan keterbatasan infrastruktur tak boleh jadi alasan. Pendidikan kebencanaan sejak dini adalah investasi keselamatan.

“Kita tentu saja di Komisi V ini akan terus berupaya bagaimana menjadikan BMKG dan Basarnas ini memiliki kelengkapan yang ideal,” tandasnya.

Pesan DPR jelas: mitigasi bencana tak boleh cuma aktif saat sirene berbunyi. BMKG dan Basarnas dituntut hadir sebelum bencana datang—dengan informasi cepat, edukasi masif, dan kesiapsiagaan yang nyata. Karena bencana tak pernah menunggu laporan rampung.