DIKSIMERDEKA.COM, DENPASAR – Pemerintah Provinsi Bali memilih jalur afirmasi untuk mengejar ketertinggalan partisipasi pendidikan tinggi. Melalui program Satu Keluarga Satu Sarjana, Gubernur Bali Wayan Koster berupaya mempermudah masyarakat mengakses pendidikan sekaligus meningkatkan angka Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi.

Saat ini APK di Provinsi Bali masih tercatat berada di kisaran 35 persen, setara rata-rata nasional. Angka tersebut menunjukan masih ada masyarakat yang kesulitan mengeyam pendidikan tinggi.

Dalam praktiknya, Program Satu Keluarga Satu Sarjana, menyasar keluarga kurang mampu yang belum memiliki anggota keluarga bergelar sarjana. Pemerintah menanggung biaya pendidikan mahasiswa sebesar Rp1 juta per semester dan memberikan bantuan biaya hidup antara Rp1,2 juta hingga Rp1,4 juta per bulan.

Skema tersebut dirancang untuk menutup hambatan ekonomi yang selama ini membatasi akses masyarakat miskin ke bangku perguruan tinggi.

Baca juga :  Koster–BKPM Satukan Arah Investasi Bali: Berkelanjutan, Berbudaya, dan Berpihak Lokal

Pengamat pendidikan Bali, Gede Agus Siswadi, menilai kebijakan ini memiliki potensi mendorong kenaikan APK secara bertahap. Menurut dia, faktor biaya masih menjadi penyebab utama rendahnya angka partisipasi pendidikan tinggi di Bali.

Melalui dukungan pembiayaan kuliah berupa UKT ringan hingga gratis, serta bantuan biaya hidup sekitar Rp1,2-Rp1,4 juta per bulan, hambatan ekonomi masyarakat untuk mengakses pendidikan tinggi dinilai akan semakin berkurang.

“Dengan demikian, lulusan SMA/SMK yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi diperkirakan akan meningkat secara bertahap dengan program ini,” terangnya.

Terlebih, kata Agus Siswadi, pelaksanaan program ini didukung dengan kerja sama antara Pemprov Bali dengan 28 perguruan tinggi negeri dan swasta di Bali, yang membuat jangkauan program ini dapat optimal.

Baca juga :  Gubernur Koster: Bulan Bahasa Bali 2021 Sebagai Ajang Membangkitkan Kesadaran Memelihara Hutan Dunia

Lebih jauh, Agus Siswadi mengatakan peningkatan indeks APK akan selaras dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Ia menilai Program Satu Keluarga Satu Sarjana akan menjadi modal sosial bagi keluarga kurang mampu.

“Kehadiran anggota keluarga bergelar sarjana akan membuka peluang keluar dari siklus kemiskinan,” terangnya.

Meski demikian, Agus Siswadi mengingatkan bahwa peningkatan APK tidak bersifat instan karena program ini masih memerlukan evaluasi berkelanjutan.

Selain faktor pembiayaan, sejumlah hambatan nonfinansial juga dinilai perlu mendapat perhatian, mulai dari kesiapan siswa untuk memasuki dunia perkuliahan, kualitas pendidikan menengah yang mereka tempuh, hingga peluang kerja setelah lulus.

Ia berharap agar program ini tidak berhenti pada peningkatan angka kelulusan semata, namun juga mampu memastikan lulusan terserap di dunia kerja dan tidak menambah angka pengangguran terdidik.

Baca juga :  Gubernur Koster Ground Breaking Pembangunan Taman Alun-Alun Kota Bangli

Pada tahap awal, Pemprov Bali menggandeng 28 perguruan tinggi negeri dan swasta di Bali untuk menjalankan program ini. Sebanyak 1.450 calon mahasiswa telah ditetapkan sebagai peserta, dengan dukungan anggaran sekitar Rp9,7 miliar dari APBD Bali.

Gubernur Bali Wayan Koster menyatakan program Satu Keluarga Satu Sarjana dirancang sebagai investasi jangka panjang untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

Ia menegaskan pemerintah hadir untuk memastikan anak-anak dari keluarga miskin memiliki kesempatan yang sama mengenyam pendidikan tinggi.

“Biasanya biaya kuliah cukup besar. Dalam program ini, mahasiswa hanya dikenakan Rp1 juta per semester dan seluruhnya ditanggung pemerintah,” ujar Koster saat peluncuran program, Juli 2025 lalu.

Reporter: Agus Pebriana