DIKSIMERDEKA.COM, BULELENG, BALI – Arak Bali tak lagi sekadar minuman tradisional. Di tangan para pengrajin lokal dan lewat kebijakan progresif Pemerintah Provinsi Bali, minuman warisan leluhur ini kini menjelma sebagai produk unggulan yang menembus pasar internasional.

Hal itu ditegaskan Gubernur Bali, Wayan Koster, saat membuka Final Lomba Mixology Arak Bali di Buleleng. Dalam pidatonya, Koster menyoroti transformasi besar yang terjadi sejak diterbitkannya Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020.

“Sejak regulasi ini berlaku, dunia perarakkan bangkit. Dua tahun riset, kini sudah ada 65 brand arak yang kemasannya keren dan harganya sampai Rp700 ribu. Sudah BPOM, berpita cukai, dan legal,” ujar Koster disambut tepuk tangan.

Baca juga :  Kumpulkan Pejabat Pemprov Bali, Koster Minta Tancap Gas Program Pembangunan

Menembus Pasar Dunia

Menurut Koster, Arak Bali kini telah mengisi etalase duty free internasional milik Angkasa Pura. Bahkan saat kunjungan ke Polandia, ia mendapati produk Arak Bali laris manis di pasar Eropa.

“Saya cek sendiri di sana. Katanya, setiap datang 100 botol langsung habis. Karena kemasan dan rasanya istimewa,” ungkapnya bangga.

Salah satu pelaku usaha yang disorot adalah PT Lovina Industri di Banyuning, Buleleng. Perusahaan milik Pak Yuli ini kini tengah menyiapkan ekspor perdana ke Tiongkok.

“Bayangkan, China pilih Arak Bali setelah seleksi dari berbagai negara. Keren, kan?” ucap Koster penuh semangat.

Perjuangan Panjang dari Barang Terlarang ke Kebanggaan Bangsa

Baca juga :  Bali dan Maluku Utara Jalin Kerja Sama Strategis di Tiga Sektor

Koster mengisahkan perjuangan panjang mengangkat derajat arak. Sebelum dilegalkan, arak kerap dianggap ilegal dan dipersekusi aparat. Ia bahkan harus melobi langsung ke Kementerian Dalam Negeri untuk memperjuangkan legalisasi lewat Pergub.

“Dulu arak dikejar-kejar. Tapi sekarang, kita berhasil jadikan arak sebagai kekuatan ekonomi rakyat,” tegasnya.

Lebih dari sekadar bisnis, menurut Koster, arak adalah simbol perjuangan ideologis. Ia menyebut keberhasilan ini sebagai implementasi nyata dari ajaran Marhaenisme, yakni keberpihakan pada kaum kecil.

Bulan Bung Karno dan Keberanian Bali

Dalam kesempatan itu, Koster juga menyinggung komitmen Bali terhadap nilai-nilai kebangsaan. Ia menekankan bahwa hanya Bali yang berani menetapkan Bulan Bung Karno secara resmi dalam Peraturan Gubernur.

Baca juga :  Pelampung Laut BTID Akhirnya Dibongkar

“Provinsi lain belum ada yang seberani Bali,” katanya. “Dan Bung Karno bukan milik partai. Bung Karno adalah milik bangsa Indonesia.”

Koster menambahkan bahwa pembangunan Taman Bung Karno di berbagai daerah di Bali bukan atas perintah partai, melainkan bentuk penghormatan moral dan ideologis kepada proklamator bangsa.

Sinergi Budaya, Ekonomi, dan Ideologi

Pidato Koster menegaskan bahwa arah pembangunan Bali berdiri di atas fondasi budaya, kekuatan ekonomi kerakyatan, dan keberanian politik.

“Arak Bali dan Bulan Bung Karno bukan hanya program, tapi cara kita menjaga martabat dan warisan bangsa,” tutupnya.