DIKSIMERDEKA.COM, DENPASAR, BALI – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Angkutan Sewa Khusus akan mulai dibahas pada awal Juni 2025. Enam poin tuntutan para driver akan diakomodir.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali, Dewa Made Mahayadnya alias Dewa Jack mengatakan, Raperda tersebut sementara dikaji oleh akademisi.

Baca juga :  Diakui Dunia, Bali Tak Berpuas Diri: DPRD dan Pemerintah Komitmen Benahi Tantangan Pariwisata

Ia pun mengatakan DPRD saat ini masih menunggu hasil kajian untuk menentukan ketua pansusnya.

“Saat ini dilaksanakan kajian akademis kalau gak salah dari Universitas Panjasakti yang ambil. Kita menunggu itu, katanya dua minggu (kajian akademisnya rampung),” tuturnya, Senin (12/05/2025).

Baca juga :  Pasca Dilantik, Kawal Penanganan Abrasi dan Banjir Agenda Utama Diah Werdhi

Bendahara PDI-Perjuangan Bali ini memastikan 6 poin tuntutan para driver akan diakomodir diakomodir dalam Rancangan Peraturan tersebut.

“Saya akan cantumkan 6 poin itu. Soal kemudian nanti terjadi evaluasi oleh Kemendagri itu urusan belakang. Kami akan cantumkan termasuk yang ber-KTP Bali, kami janji cantumkan,” tegasnya.

Baca juga :  DPRD Bali Minta Bupati Badung Awasi Pembongkaran Tembok GWK

Reporter: Yulius N
Editor: Agus Pebriana