DIKSIMERDEKA.COM, DENPASAR, BALI – Dalam rangka percepatan menuju gerbang kemandirian umat, BDDN melakukan sosialisasi di Pemprov Bali. Badan Dharma Dana Nasional (BDDN) merupakan badan resmi penghimpun Dana Punia umat Hindu di Indonesia. BDDN dibentuk berdasarkan Bhisama Sabha Pandita PHDI No. 01/Bhisama/Sabha Pandita Parisada Pusat/X/2002.

Dalam pemaparannya Tri Handoko Seto menyampaikan ada 7 (tujuh) agenda pembangunan, salah satunya revolusi mental. Pada program revolusi mental tersebut didalamnya terdapat moderasi beragama yang marak di gaungkan hari ini.

Baca juga :  Pemprov Bali Perkuat Sistem Pencegahan Korupsi

“Salah satu strategi untuk memperkuat moderasi beragama yaitu pengembangan ekonomi umat dan sumber daya keagamaan. Hal ini tertuang dalam kebijakan strategis Kementerian Agama,” pungkas Tri Handoko Seto saat sosialisasi pada Kamis (16/3) di Ruang Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali.

Made Teja selaku kadis KLHK dalam sesi diskusi menyampaikan pentingnya komitmen dari seluruh pejabat di lingkungan Pemprov Bali dalam menindaklanjuti sosialisasi yang sudah dilaksanakan.

“Sosialisasi tentang Dharma Dana ini sangat baik untuk membuka pikiran kita tentang dana punia. Sangat penting sosialisasi ini untuk ditindaklanjuti secara kedinasan sehingga kami dari perangkat dinas bisa langsung berkomitmen untuk berdana punia,” pungkas Made Teja.

Baca juga :  Berhasil Bangkitkan Ekonomi, Kepala KPw BI Bali Dapat Apreasi

Dewa Sunarta selaku asisten III mengajak seluruh undangan yang hadir untuk dapat menyebarluaskan informasi kepada rekan-rekan di lingkungan kerja dan rumah. Pada penyampaiannya juga akan memastikan komitmen dapat segera dilakukan ditindaklanjuti di tingkat Pemprov Bali.

Pada akhir acara Tri Handoko Seto selaku Ketua BDDN mengajak para pejabat di lingkungan Pemprov Bali untuk bekerjasama dalam membangun kemandirian umat.

Baca juga :  Berhasil Kendalikan Inflasi, Pemprov Bali Raih Penghargaan Nasional

“Masih banyak umat kita yang membutuhkan uluran tangan untuk di bantu. Maka dari itu penting untuk kita bekerjasama dalam membangun kesadaran ber-Dharma Dana (Dana Punia),” tutup Ketua BDDN.

Pertemuan yang dilaksanakan di Ruang Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali dihadiri oleh Staf Ahli Gubernur, Kepala Dinas, Kabiro, hingga Direktur Rumah Sakit di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.