Pengesahan RUU Perampasan Aset oleh Pemerintah dan DPR RI di Jakarta, Kamis (19/11/2026), langsung memantik gelombang kritik pedas. Alih-alih menuai tepuk tangan karena diketok lebih cepat dari target awal 15 Desember, produk legislasi kejar tayang ini justru dihujani rapor merah oleh kalangan akademisi.

Pasalnya, sejak awal proses pembahasannya terkesan tertutup dan minim keterlibatan publik. Lebih fatal lagi, aturan sapu jagat yang digadang-gadang menjadi senjata pamungkas pemberantasan korupsi itu dinilai tumpul untuk menyita harta janggal milik penyelenggara negara.

Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM) Zaenur Rohman blak-blakan menyebut RUU Perampasan Aset sudah bermasalah sejak dari hulu alias cacat secara formil. DPR dinilai hanya memajang panggung rapat dengar pendapat tanpa pernah membuka draf asli ke mata publik.

“Kenapa saya katakan bahwa pembentukannya ini tertutup? Memang selama pembahasan, DPR itu banyak sekali menggelar rapat, rapat dengar pendapat dengan mengundang ahli, akademisi, kelompok masyarakat sipil, mahasiswa, dan berbagai kelompok-kelompok yang lain gitu ya. Namun draf yang dibahas itu tidak pernah dibuka ke publik,” katanya, Jumat (20/11/2026) dilansir dari laman kepakaran UGM.

Menurut pria yang akrab disapa Zen itu, para pakar dan elemen masyarakat yang diundang ke Senayan hanya diminta berpendapat secara umum tanpa pernah disodori rumusan pasal. Alhasil, partisipasi publik hanya dijadikan stempel pemanis belaka.

Baca juga :  Anggota DPR Sepakati Rencana Presiden Rampingkan Lembaga Negara

“Tidak ada satu pun pihak-pihak itu diberi kesempatan untuk menguji rumusan pasal-pasal yang dirancang oleh DPR. Nah, saya melihat ini, ya ini hanya formalitas saja, tidak memenuhi prinsip partisipasi yang bermakna,” jelasnya.

Zen menilai praktik sembunyi-sembunyi itu menabrak asas keterbukaan yang dijamin undang-undang maupun putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Ia mencium aroma pencitraan politik di balik ngebutnya pengesahan aturan tersebut.

“Dalam putusan-putusan MK itu menjamin hak untuk didengar, hak untuk dipertimbangkan, dan hak untuk mendapatkan penjelasan atas masukan yang telah diberikan. Nah, saya lihat tiga hak itu tidak mungkin dipenuhi karena sejak awal RUU ini drafnya tidak pernah dibuka ke publik. Jadi saya lihat sih dari sisi formilnya jelas ini cacat, ya, dan ini kejar tayang, ini campaign, kampanye seakan-akan rezim ini sungguh-sungguh dalam pemberantasan korupsi gitu,” ungkapnya.

Takut Bumerang Rekening Gendut, Harta Janggal Pejabat Lolos dari RUU Perampasan Aset

Bukan cuma cacat prosedur, isi RUU Perampasan Aset juga dinilai ompong pada jantung substansinya. Pasal krusial mengenai perampasan harta kekayaan yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya (unexplained wealth)—yang tidak sebanding dengan penghasilan sah pejabat—justru raib dari aturan main.

Baca juga :  Tok! Delapan Fraksi Senayan Kompak Jadikan RUU Perampasan Aset Usul Inisiatif, Koruptor Bakal Dimiskinkan?

Zen menduga hilangnya pasal sakti tersebut bukan tanpa alasan. Para elit politik di parlemen maupun pemerintahan disinyalir ciut nyali jika aturan itu kelak berbalik menghantam kekayaan pribadi mereka sendiri.

“Sayang sekali ternyata itu benar-benar tidak diakomodir. Bisa jadi hal ini paling ditakutkan oleh anggota DPR, oleh para politisi, termasuk di pemerintah atau oleh elit-elit politik. Mereka ketakutan jika punya rekening gendut, khawatir ini akan menjadi bumerang yang mengarah ke mereka sendiri. Sehingga tidak memasukkan harta yang tidak wajar dan kemudian tidak ada mekanisme untuk dirampas gitu,” paparnya.

Tanpa taring untuk merampas kekayaan tak wajar para pejabat, beleid anyar ini dinilai kehilangan nyawa utamanya.

“Ibarat macan ompong. Benar-benar tidak memiliki regulasi yang sangat penting,” katanya.

Kewenangan KPK Dikebiri, Isi Beleid Dinilai Pepesan Kosong

Kelemahan lain dalam RUU Perampasan Aset terletak pada mekanisme eksekusi yang masih tersandera proses perkara pidana. Penelusuran aset baru bisa bergerak setelah tindak pidananya ditemukan, sementara perampasan tanpa putusan pidana hanya berlaku pada kondisi yang sangat sempit.

Baca juga :  Gerindra Bali Target 10 Kursi DPRD Provinsi di Pemilu 2024

“Nah, problem-nya, penelusuran aset itu hanya boleh dilakukan setelah perkara pidananya ditemukan. Nah, saya melihat aturan ini sangat sedikit ya, perampasan aset yang bisa dilakukan karena kondisinya sangat spesifik, yaitu ketika pelakunya itu meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya,” imbuhnya.

Tak berhenti di situ, posisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun ikut tersingkir. Nama lembaga antirasuah itu sama sekali tidak tercantum dalam draf, dan kewenangan perampasan aset hanya dipusatkan di tangan jaksa pengacara negara.

“Bagaimana kalau perkaranya awal mulanya disidik oleh KPK misalnya? Berarti dia harus menyerahkan dong ke kejaksaan. Nah itu menunjukkan memang ya RUU ini tidak serius, bahkan KPK saja tidak disebut kewenangannya berarti KPK tidak dianggap berwenang,” katanya.

Padahal, masyarakat menaruh harapan besar agar regulasi ini menjadi pengubah permainan (game changer) dalam pemberantasan rasuah sekaligus memagari potensi penyalahgunaan wewenang lewat pengawasan peradilan. Melihat hasil akhir yang jauh panggang dari api, Zen melontarkan vonis menohok bagi produk hukum tersebut.

“Tapi sekali lagi saya lihat ini RUU kejar tayang, RUU lipstik, RUU yang bertujuan untuk seakan-akan meninabobokan publik, seakan-akan memenuhi tuntutan publik, padahal isinya pepesan kosong,” pungkasnya.