Pengusaha Diminta Hindari PHK Usai UMP Bali 2027 Naik jadi Rp4,5 Juta
DIKSIMERDEKA.COM, DENPASAR – Ketua Komisi IV DPRD Bali I Nyoman Suwirta yang membawahi bidang ketenagakerjaan meminta para pengusaha menghindari melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) setelah Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali tahun 2027 naik menjadi Rp4,5 juta.
Suwirta mengatakan kenaikan UMP akan meningkatkan produktifitas pekerja yang nantinya berimbas pada kinerja perusahaan.
Gubernur Bali Wayan Koster resmi meneken Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 995/03-M/HK/2026 tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral (UMS) Provinsi Bali Tahun 2027.
Dalam keputusan yang mulai berlaku 1 Januari 2027, UMP Bali 2027 ditetapkan sebesar Rp4,5 juta. Nominal tersebut naik 42,15 persen dari UMP 2026 sebesar Rp3,2 juta.
Suwirta mengatakan, kenaikan UMP merupakan langkah pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus mendekatkan pendapatan mereka dengan kebutuhan hidup layak (KHL) di Bali sebesar Rp5,6 juta.
Karena itu, Suwirta berharap kenaikan UMP tidak memunculkan PHK massal oleh perusahaan. Dia justru menilai peningkatan upah dapat mendorong produktivitas pekerja.
“Ketika mereka bekerja dengan upah yang kecil, tentu kualitas mereka, terutama produktivitas pekerja, tidak akan bagus. Namun, ketika kebutuhan hidup layak sudah bisa dipenuhi dengan upah Rp4,5 juta, saya yakin produktivitasnya bisa lebih baik,” ujarnya, Sabtu (21/11/2026).
Lebih lanjut, Suwirta mengatakan bahwa DPRD Bali akan melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut.
Menurutnya, pekerja merupakan aset penting perusahaan sehingga kesejahteraan mereka perlu menjadi perhatian pengusaha.
“Jadi jangan serta merta kenaikan UMP sebagai alasan mengurangi jumlah pekerja,” ungkapnya.
Hal senada juga disampaikan Sekretaris Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) Bali Ida I Dewa Rai Budi Darsana. Rai meminta kalangan pengusaha tidak menjadikan kenaikan UMP sebagai alasan untuk melakukan PHK.
Ia berharap perusahaan dapat menyikapi kebijakan tersebut secara bijaksana dengan tetap menjaga keberlangsungan usaha.
“Kami berharap kenaikan upah ini tidak dijadikan kambing hitam untuk melakukan PHK massal terhadap pekerja,” ungkapnya.
Malah kata Rai, kenaikan upah akan turut memperkuat produktiftas pekerja yang pada giliranya meningkatkan kinerja perusahaan.
Di samping itu, kenaikan upah akan trut memperkuat daya beli masyarakat. Sebab pekerja akan membelanjakan pendapatan yang diterima sehingga dapat menggerakan ekonomi.
Sementara itu, Wakil Ketua Unum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bali Bidang Ketenagakerjaan Ni Nengah Sudiasih mengatakan kenaikan UMP Bali 2027 jadi Rp4,5 atau naik 42 persen tentu memberikan pukulan bagi dunia usaha.
“Jadi angka Rp4,5 juta itu dibandingkan dengan tahun ini itu kenaikanya cukup signifikan. Nah ini tentu menghantam industri sudah pasti,” terangnya.
Sudiasih mengatakan kenaikan upah yang signifikan tersebut akan membuat dunia usaha menyusun ulang strategi bisnis dan melakukan melakukan efisiensi.
Salah satunya kata Sudiasih adalah tenaga kerja. Menurut Sudiasih dunia usaha tidak akan melakukan efisiensi pada biaya pemasaran dan biaya operasional dasar perusahaan. Namun, yang memungkinkan dilakukan adalah efisiensi tenagaa kerjaa.
“Satu satunya yang dilihat biaya karyawan. entah itu mengganti status karyawan dari full time ke pekerja harian atau pengurangan jumlah karyawan,” ungkapnya.
Oleh karena itu, untuk memastikan dunia usaha tidak berat dengan kenaikan upah serta mampu mempertahankan kinerja usahanya, ia meminta pemerintah memberikan insentif pajak. Salah satu skemanya menurut Sudiasih adalah lewat pengembalian pajak seperti ketika Pandemi Covid-19.
“Seperti pada zaman covid dimana ada pengembalian pajak kepada perusahaan. daripada perusahaan melakukan efisiensi dan pengangguran banyak kan,” terangnya.
Reporter: Agus Pebriana

Tinggalkan Balasan