Bakom: Laporan Google Tak Pernah Sebut 19.389 Kanal YouTube yang Ditutup Dikelola Pemerintah
DIKSIMERDEKA.COM, JAKARTA – Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah RI menegaskan laporan Google tentang operasi pengaruh tidak pernah menyebut 19.389 kanal YouTube yang ditutup baru-baru ini dikelola, dibiayai, atau diarahkan oleh pemerintah. Bakom meminta publik dan media membaca laporan itu secara utuh agar tidak menyamakan konten pro-pemerintah dengan jaringan pendengung (buzzer) negara.
“Silakan baca laporan Google kalimat demi kalimat. Tidak ada satu kata pun yang menyebut pemerintah sebagai pengelola atau pembiaya. Yang menulis istilah ‘buzzer pemerintah’ adalah tafsir di ruang publik, bukan pernyataan dari Google,” kata Juru Bicara Bakom, Teguh Santosa, dalam keterangan pers di Jakarta, Kamis, 19 November 2026.
Laporan yang dimaksud adalah “Influence Operations Bulletin Q3 2026” yang dirilis Google pada 30 Oktober 2026. Menurut Teguh, laporan itu hanya menggambarkan kecenderungan isi konten, bukan siapa pengelolanya. Dalam empat entri yang berkaitan dengan Indonesia, Google tidak mencantumkan nama aktor, instansi pemerintah, maupun pihak pendana di balik ribuan kanal tersebut.
Teguh menjelaskan, label “linked to Indonesia” dalam buletin itu merupakan penanda geografis yang juga diterapkan Google untuk negara lain, seperti Ekuador. Menurut dia, bila memiliki bukti kuat soal pelaku, Google lazimnya menyebut identitasnya secara eksplisit, seperti yang dilakukan terhadap firma Rusia Internet Research Agency dan aktor yang terhubung dengan intelijen Rusia.
Karena itu, pemerintah menilai kesimpulan bahwa negara memelihara jaringan akun terkoordinasi sebagai loncatan logika yang tidak didasarkan pada data primer.
Bakom juga menyoroti tertutupnya metodologi di balik angka 19.389 kanal. Google menutup kanal-kanal itu secara berantai sepanjang Juli hingga September 2026, menggunakan sistem penautan otomatis dan peninjauan manual (related channel terminations). Dalam mekanisme ini, penutupan satu kanal bisa memicu penghapusan kanal lain yang dianggap terhubung oleh algoritma.
Menurut Teguh, sistem penautan otomatis YouTube punya rekam jejak kekeliruan, misalnya saat salah menautkan kanal kreator Enderman ke akun tak dikenal, serta kesalahan penghapusan massal pada Oktober 2024 yang dipulihkan keesokan harinya.
“Angka 19.389 itu adalah angka mesin dari sistem yang metodenya tertutup dan belum bisa diuji oleh siapa pun. Google tidak membuka definisi, bukti keterkaitan, jumlah penonton, maupun berapa persen dari kanal itu yang benar-benar berisi konten politik,” ujarnya.
Teguh juga menilai membandingkan skala operasi pengaruh antarnegara berdasarkan jumlah kanal yang ditutup sebagai pendekatan yang menyesatkan. Menurut dia, laporan Google sebelumnya mencatat jaringan serupa kerap didominasi unggahan spam bertema musik, hiburan, dan gaya hidup. Selain itu, teknologi kecerdasan buatan kini memungkinkan satu operator mengendalikan hingga seribu akun sekaligus, sehingga jumlah akun yang ditindak tidak otomatis mencerminkan jumlah pelaku.
Meski begitu, Teguh menegaskan pemerintah tidak membela jaringan akun terkoordinasi, apa pun narasinya. Bila sebagian kanal yang ditutup terbukti menyerang para pengkritik pemerintah, kata dia, negara justru mendukung penindakannya.
Menurut Teguh, Presiden Prabowo Subianto telah berulang kali mengingatkan bahaya pemanfaatan AI untuk mengoperasikan ribuan akun demi menciptakan ruang gema (echo chamber), antara lain dalam Rapat Kerja Pemerintah pada 8 April 2026, HUT ke-28 Partai Amanat Nasional pada 18 September 2026, dan Tanwir Muhammadiyah di Palu pada 14 November 2026.
“Negara tidak membutuhkan jaringan akun bayaran untuk membela diri karena pemerintah bekerja berdasarkan data dan kinerja nyata. Justru kami yang paling berkepentingan untuk mengetahui siapa pemesan dan pendana di balik ribuan kanal tersebut,” kata Teguh.
Sebagai tindak lanjut, Kementerian Komunikasi dan Digital meminta Google membuka data atribusi dan bukti penindakan secara transparan kepada publik.

Tinggalkan Balasan