DIKSIMERDEKA.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengungkap adanya peluang tersangka baru dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Penyidik juga berpeluang menjerat tersangka yang sudah ada dengan pasal tambahan terkait dugaan tindak pidana makar.

Yusril mengatakan, penyidikan kasus tersebut masih terus dikembangkan untuk mengungkap pihak-pihak yang terlibat, termasuk kemungkinan adanya aktor intelektual di balik dugaan penyadapan. Bahkan, pemeriksaan tidak menutup kemungkinan menyasar pejabat maupun pihak di luar institusi Polri.

“Kalau sudah ditetapkan SPDP, jadi surat pemberitahuan dimulainya satu penyidikan, sebenarnya di dalam benak para penyidik itu sudah ada orang yang menjadi calon tersangkanya. Cuman masih perlu dilengkapi alat-alat buktinya,” kata Yusril kepada wartawan dikutip Kamis (19/11/2026).

Dia menjelaskan, penyidik harus mengantongi sedikitnya dua alat bukti permulaan yang cukup sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka. Karena itu, peluang bertambahnya tersangka masih terbuka seiring perkembangan pemeriksaan.

“Dan sesudah didapatkan dua paling tidak alat bukti permulaan yang cukup, maka akan ditetapkan siapa tersangkanya,” ujarnya.

Tak hanya menambah tersangka, Yusril menyebut penyidik juga bisa menerapkan pasal pidana tambahan terhadap para tersangka yang sudah ditetapkan. Hal ini menyusul pendalaman dugaan keterkaitan praktik penyadapan ilegal dengan tindak pidana makar.

“Bisa juga tersangka yang ada sekarang ada penambahan pasal-pasal pidana, kalau kemarin mungkin hanya penyadapan, sekarang dikaitkan dengan tindak pidana makar atau ada mungkin juga tersangka baru dalam penetapan nanti,” tuturnya.

Yusril mengungkapkan, pemeriksaan sejauh ini masih didominasi kalangan internal Polri. Namun, penyidik bisa memperluas penelusuran apabila ditemukan keterkaitan dengan pihak lain yang diduga menggunakan atau memanfaatkan hasil penyadapan tersebut.

“Sebagian besar yang dilakukan penyadapan ini, pemeriksaan ini memang masih terbatas kepada kalangan internal Polri. Tapi tidak tertutup kemungkinan kalau sudah koneksinya dengan yang lain dan kemudian juga untuk apa hasil sadapan ini digunakan, sangat mungkin bahwa ini juga akan melibatkan pihak di luar daripada institusi Polri,” ungkapnya.

Bahkan, pemeriksaan dapat menjangkau pejabat hingga birokrasi pemerintahan lainnya apabila ditemukan hubungan dengan tujuan penyadapan.

“Dan karena itu memang pemeriksaan akan terus dilakukan bahkan mungkin juga dilakukan kepada pejabat ataupun birokrasi pemerintahan yang lain yang terkait dengan tujuan dari penyadapan itu sendiri, dan itu harus dilakukan,” sambungnya.

Yusril pun meminta penyidik menuntaskan perkara tersebut hingga mengungkap pihak yang diduga menjadi pengendali di balik rangkaian peristiwa itu.

“Bisa jadi begitu. Tapi tergantung kepada hasil penyidikan seperti apa dan karena itu seperti yang saya katakan tadi, kita berharap bahwa penyidikan ini dituntaskan sehingga sampai kepada aktor intelektual di belakang dari tindak pidana yang disangkakan ini, karena sudah barang tentu ada pihak yang sangat berkepentingan dengan tindak pidana makar yang ingin terjadi,” pungkasnya.

Diketahui, Bareskrim Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo. Mereka yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

Kasus ini berawal dari dugaan aktivitas penyadapan ilegal yang berlangsung pada periode 2025-2026. Penyidik mendalami dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo serta sejumlah pejabat negara, tokoh politik, jurnalis, aktivis, hingga kalangan pengusaha.

Dalam pengusutan perkara tersebut, penyidik juga mendalami dugaan penggunaan perangkat dan sistem untuk melakukan penyadapan tanpa prosedur yang sah. Selain itu, muncul dugaan penghapusan data elektronik dan upaya menghilangkan jejak aktivitas penyadapan.

Perkembangan penyidikan kemudian mengarah pada dugaan adanya tujuan lain di balik aktivitas tersebut. Aparat mendalami kemungkinan keterkaitan penyadapan dengan tindak pidana makar, termasuk siapa pihak yang memerintahkan dan untuk kepentingan apa hasil penyadapan digunakan.

Polri telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada kejaksaan. Dengan pengembangan perkara tersebut, penyidik kini berpeluang menelusuri lebih jauh rantai komando dan pihak-pihak yang diduga berada di balik kasus penyadapan ilegal tersebut.