Penyadapan Prabowo Diduga untuk Lumpuhkan Pemerintahan, Yusril: Ada Petunjuk Makar
DIKSIMERDEKA.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengungkap dugaan upaya makar di balik kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Dari hasil informasi yang diterima Yusril, penyidik menemukan petunjuk bahwa penyadapan tersebut diduga bertujuan melumpuhkan kepala negara hingga tidak mampu menjalankan tugas dan kewajibannya.
Yusril mengatakan, dugaan tersebut muncul setelah penyidik mengembangkan perkara melalui pemeriksaan saksi-saksi baru dan pengumpulan alat bukti. Penyidikan kini tidak hanya berfokus pada dugaan penyadapan atau intersepsi elektronik, tetapi juga menelusuri kemungkinan adanya tujuan makar di balik aktivitas tersebut.
“Sesudah itu kan ada hasil-hasil pengembangan, hasil dari tahap penyidikan dan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang baru dan pengumpulan alat bukti memang ditemukan petunjuk ke arah betul-betul ada satu perbuatan makar dengan satu tujuan, tujuan tertentu,” kata Yusril kepada wartawan dikutip Kamis (19/11/2026).
Dia menyebut salah satu dugaan tujuan aksi tersebut adalah membuat Prabowo tidak dapat menjalankan fungsi kepresidenan. Meski demikian, penyidik sejauh ini belum menemukan petunjuk yang mengarah pada rencana pembunuhan terhadap Presiden.
“Paling tidak tujuannya itu membuat presiden tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana mestinya. Paling tidak kalau itu lebih mudah untuk ditemukan, tapi kalau sampai membunuh presiden sampai sekarang belum ditemukan ke arah itu,” ujarnya.
Yusril menjelaskan, dugaan makar memiliki beberapa kemungkinan tujuan. Mulai dari membunuh presiden, melumpuhkan kepala negara agar tidak dapat menjalankan tugasnya, hingga melumpuhkan pemerintahan beserta alat-alat perlengkapan negara lainnya.
“Yang paling tinggi adalah membunuh presiden, kemudian melumpuhkan presiden, membuat presiden tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya, atau pasal selanjutnya melumpuhkan pemerintah dan alat-alat perlengkapan negara yang lain, yang terakhir baru ada memisahkan sebagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tuturnya.
Menurut Yusril, motif di balik penyadapan menjadi aspek krusial yang harus diungkap. Terlebih, penyadapan tersebut menyasar kepala negara sehingga tidak bisa hanya dipandang sebagai tindakan intersepsi elektronik biasa.
“Apalagi yang disadap ini adalah presiden, maka menurut pendapat saya dan juga pendapat banyak para ahli pidana maupun ahli hukum tata negara bahwa penyadapan terhadap presiden itu memang tergolong sebagai satu tindak pidana makar, karena tentu ada satu motif ya untuk apa penyadapan dilakukan,” katanya.
Untuk memperjelas konstruksi perkara tersebut, gelar perkara dijadwalkan berlangsung pada Kamis (19/11/2026). Yusril berharap gelar perkara dapat mengungkap keterkaitan antara dugaan penyadapan dan upaya makar, termasuk sejauh mana tindakan tersebut telah dilakukan.
“Nanti itu dari hasil pembukaan rekaman-rekaman hasil penyadapan itu nanti akan terlihat sebenarnya sampai di mana tindak pidana makar itu sudah dilakukan walaupun mungkin belum sampai kepada tujuan akhir,” jelasnya.
Sekadar informasi, kasus ini bermula dari dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang kemudian berkembang menjadi penyidikan dugaan makar. Aparat kepolisian mendalami aktivitas penyadapan tersebut, termasuk dugaan penggunaan perangkat dan infrastruktur untuk mengakses komunikasi secara ilegal.
Dalam perkembangannya, sejumlah perwira tinggi Polri turut terseret dalam perkara ini. Nama mantan Kapolri Jenderal Polisi (Purn) Listyo Sigit Prabowo, mantan Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri Komjen Pol (Purn) Ahrie Sonta Nasution, serta Irjen Pol Eko Hadi Santoso mencuat dalam pengusutan kasus tersebut.
Penyidik juga mendalami dugaan adanya jaringan dan fasilitas yang digunakan untuk menjalankan aktivitas penyadapan. Bahkan, Bareskrim Polri telah menggeledah sebuah rumah di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, yang diduga dijadikan posko oleh Eko Hadi Santoso.
Perkembangan perkara ini turut mengarah pada dugaan tindak pidana makar. Penyidik kini berupaya mengungkap motif, pihak-pihak yang terlibat, serta tujuan akhir dari aktivitas penyadapan terhadap Presiden Prabowo.

Tinggalkan Balasan