Bareskrim Gelar Perkara Kasus Penyadapan Prabowo Hari Ini, Dugaan Makar Dibedah
DIKSIMERDEKA.COM, JAKARTA – Bareskrim Polri menggelar perkara kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, Kamis (19/11/2026). Dalam gelar perkara tersebut, penyidik mulai membedah dugaan tindak pidana makar yang muncul dalam pengembangan kasus yang telah menyeret empat jenderal polisi sebagai tersangka.
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro mengatakan, gelar perkara dilakukan dengan melibatkan sejumlah unsur pengawasan internal Polri, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), hingga ahli terkait. Gelar perkara tersebut membahas fakta dan bukti baru yang telah diperoleh penyidik selama proses penyidikan berlangsung.
“Kamis ini kami gelar secara internal Polri sesuai prosedural yaitu penyidik Tipidum, Biro Wasidik, Div Propam, Itwasum dan Kompolnas juga bersama ahli terkait fakta dan bukti baru dalam penyidikan yang telah dilakukan,” kata Susatyo di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (19/11/2026).
Susatyo mengungkapkan, penyidik kini memusatkan perhatian pada tiga aspek untuk membuktikan dugaan makar. Ketiganya yakni perbuatan persiapan, pemufakatan yang dimulai dari tahap persiapan, hingga permulaan pelaksanaan tindak pidana makar.
“Tiga hal ini yang menjadi fokus kami mengumpulkan barang bukti,” ujarnya.
Menurut Susatyo, dugaan makar merupakan perkara serius sehingga pembuktiannya harus dilakukan secara cermat. Penyidik memastikan seluruh proses hukum berjalan berdasarkan fakta dan alat bukti yang cukup.
“Kami ingin memastikan bahwa penyidikan berjalan sesuai dengan prosedur hukum berdasarkan KUHP dan KUHAP baru,” tuturnya.
Hasil gelar perkara tersebut nantinya menjadi bahan evaluasi untuk menentukan langkah penyidikan berikutnya. Susatyo juga menegaskan pelibatan berbagai unsur bertujuan mencegah subjektivitas dalam penanganan perkara.
Kasus penyadapan ilegal ini sebelumnya menyeret empat jenderal polisi sebagai tersangka. Mereka adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Slamet Uliandi.
Keempatnya ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan Presiden Prabowo, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal terhadap sistem elektronik.
Dalam perkembangan penegakan etik, Irjen Ahrie Sonta dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) pada Selasa (10/11/2026). Sementara Irjen Eko Hadi Santoso juga dijatuhi sanksi pemecatan melalui sidang etik pada Selasa (17/11/2026).
Adapun dalam proses pidana, Listyo Sigit, Eko Hadi Santoso, dan Ahrie Sonta ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Mako Brimob Polri. Sedangkan Slamet Uliandi menjalani tahanan rumah dengan alasan kesehatan.
Dugaan penyadapan ilegal tersebut disebut berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026. Dalam konstruksi perkara yang diungkap penyidik, sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam tujuh server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui mekanisme verifikasi sebagaimana mestinya.
Praktik tersebut diduga tidak hanya menyasar Presiden Prabowo. Sejumlah pihak lain juga diduga menjadi target penyadapan, mulai dari pejabat negara, tokoh politik, media massa, organisasi kemasyarakatan (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha.
Dalam perkara ini, penyidik menerapkan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara. Selain itu, para tersangka juga dijerat Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP dengan ancaman enam tahun penjara, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman maksimal delapan tahun penjara.
Kini, Bareskrim tengah mendalami lebih jauh apakah rangkaian dugaan penyadapan ilegal tersebut juga memenuhi unsur tindak pidana makar. Gelar perkara hari ini menjadi salah satu tahapan penting untuk menguji fakta dan alat bukti sebelum penyidik menentukan arah penanganan perkara selanjutnya.

Tinggalkan Balasan