KPK Telusuri Dugaan Kick Back Proyek BNPB, Bos PT Indo Artha Multitek Diperiksa!
DIKSIMERDEKA.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai menelusuri dugaan aliran uang dari proyek pengadaan barang dan jasa di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kepada sejumlah oknum pejabat. Salah satu pihak swasta yang ikut dibidik penyidik adalah Direktur Utama PT Indo Artha Multitek, Nyanyang Ridwan.
Nyanyang diperiksa KPK pada Selasa, 10 November 2026. Penyidik mendalami keterkaitan perusahaan tersebut dengan proyek pengadaan yang bersumber dari Dana Siap Pakai (DSP) BNPB, termasuk dugaan pemberian uang kepada oknum di lingkungan lembaga penanggulangan bencana tersebut.
Tak hanya Nyanyang, KPK juga memeriksa sejumlah saksi dari kalangan swasta lainnya. Mereka yakni Haedar Taher, Direktur Utama PT Amarta Indonesia Organizer (WO) Elfi Dwi Agustin, Ilhamsyah Diego Pratama, serta Aria Pranarka.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengungkapkan, pemeriksaan para saksi tersebut difokuskan pada proses pengadaan barang dan jasa serta proyek yang dikerjakan masing-masing pihak. Penyidik juga mendalami dugaan pemberian kick back kepada oknum pejabat BNPB.
“Secara umum, pemeriksaan para saksi dari pihak swasta berkaitan dengan proses-proses pengadaan barang dan jasa, serta proyek-proyek yang dikerjakannya. Termasuk dugaan aliran uang sebagai kick back kepada oknum di BNPB,” kata Budi saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (17/11/2026).
Pemeriksaan terhadap bos PT Indo Artha Multitek ini menjadi bagian dari pengembangan penyidikan kasus korupsi pengadaan barang dan jasa menggunakan DSP BNPB. KPK tengah membongkar dugaan permainan proyek yang menyeret pejabat internal BNPB dan sejumlah pihak swasta.
Kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 13 Oktober 2026. Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan 15 orang. Sehari berselang, lima orang ditetapkan sebagai tersangka dalam dua klaster perkara, yakni dugaan konflik kepentingan pengadaan dan penerimaan suap dari pihak swasta.
Pada klaster pertama, KPK menetapkan Bima Setiawan (BMS), tenaga ahli Kepala BNPB sekaligus adik mantan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, sebagai tersangka. Bima diduga terlibat konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa yang menggunakan DSP selama periode 2024-2026.
Penyidik menduga sejumlah perusahaan penyedia yang memperoleh proyek melalui mekanisme penunjukan langsung terafiliasi dengan Bima. Total nilai pengadaan dari perusahaan-perusahaan tersebut mencapai sekitar Rp148 miliar, dengan rincian Rp45,76 miliar pada 2024, Rp52,27 miliar pada 2025, dan Rp50 miliar pada 2026.
KPK juga menduga hasil pengadaan tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi Bima. Salah satunya melalui pembelian saham PT Medela Potentia (MDLA) oleh PT Alfa Veritas Energizer (AVE), perusahaan yang terafiliasi dengannya.
PT AVE tercatat memiliki 150,4 juta lembar saham atau setara 1,07 persen kepemilikan di PT MDLA. Nilai kepemilikan saham tersebut mencapai sekitar Rp30,98 miliar per 13 Oktober 2026.
Sementara pada klaster kedua, KPK mengusut dugaan praktik permintaan fee kepada perusahaan penyedia agar mendapatkan paket pengadaan BNPB pada 2026.
Tenaga ahli Kepala BNPB, Richard Erlangga (RIC), diduga meminta fee kepada penyedia barang dan jasa. Richard disinyalir menerima Rp2,38 miliar dari Direktur PT Trans Lintas Selaras (TLS), Gery Prasetiawan (GER), melalui perantara selama periode Januari-September 2026.
Gery juga diduga memberikan uang Rp140 juta kepada Gabriel Purwaka Sigit (GPS), Kepala sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB.
Tak berhenti di situ, Gabriel diduga menerima uang tunai Rp1,7 miliar, USD7.500, SGD9.000, 56 keping emas seberat 133 gram, serta tabungan emas seberat 192 gram. Sebagian penerimaan tersebut diduga berasal dari vendor atau penyedia proyek pengadaan BNPB.
Lima orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini yakni Bima Setiawan, Richard Erlangga, Gabriel Purwaka Sigit, Gery Prasetiawan, dan Syifa Nrika Ghifarin.
KPK kini terus mengusut dugaan aliran uang dari proyek pengadaan BNPB, termasuk menelusuri peran perusahaan swasta yang diduga memberikan kick back kepada oknum pejabat. Penyidik juga membuka peluang mendalami keterlibatan pihak lain dalam praktik korupsi yang menyeret penggunaan dana darurat bencana tersebut.

Tinggalkan Balasan