DIKSIMERDEKA.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) buka suara terkait kabar dugaan penyadapan yang menyasar lembaga antirasuah tersebut. KPK menegaskan, informasi mengenai penyadapan yang tengah berkembang saat ini telah menjadi ranah aparat penegak hukum (APH) lain.

Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan, pihaknya menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Korps Bhayangkara. KPK juga memastikan kabar penyadapan tersebut tidak berkaitan dengan kegiatan penindakan yang dilakukan lembaga antirasuah.

“Terkait dengan peristiwa-peristiwa yang berkembang di luar terkait dengan kegiatan penyadapan. Ini tentunya sudah menjadi ranah APH lain yang sudah saat ini berjalan. KPK tentu menghormati apa yang sudah dilakukan oleh APH lain,” kata Taufik kepada wartawan, Selasa (17/11/2026).

Taufik kemudian menyinggung sejumlah informasi mengenai dugaan kebocoran dalam kegiatan penindakan KPK yang sebelumnya telah ditelusuri dan diklarifikasi oleh jajaran Kedeputian Penindakan.

Menurut dia, dari sejumlah informasi yang beredar, hanya satu peristiwa kebocoran yang sejauh ini dapat dikonfirmasi dan diverifikasi oleh KPK. Peristiwa tersebut berkaitan dengan kasus dugaan pemerasan terhadap Bupati Pemalang yang melibatkan Iptu Setya Budi Dias Oktavianto, anggota Polri yang diperbantukan sebagai staf administrasi di KPK.

“Dan sampai saat ini pun ya yang hanya bisa terkonfirmasi dan terverifikasi yaitu peristiwa di pemerasan terhadap Bupati Pemalang ya yang dilakukan oleh Saudara Dias, DIS ya, yang saat ini juga masih berproses dan mendekati akhir proses penyidikan, dan segera dilimpahkan ke persidangan,” ujarnya.

Taufik menegaskan, dugaan kebocoran informasi di luar kegiatan yang dilakukan aparat penegak hukum lain tidak memiliki kaitan dengan aktivitas penindakan KPK.

Meski demikian, KPK tetap membuka kemungkinan menindaklanjuti apabila terdapat informasi kebocoran yang secara langsung berkaitan dengan penanganan perkara di internal lembaga antirasuah.

“Tetapi pastinya ketika memang ada informasi yang menyangkut perkara yang ada di KPK sendiri, tentu itu akan menjadi ranah di KPK,” tuturnya.