Alfin Pertanyakan Sikap PB PMII soal Wacana Pengganti Wapres
DIKSIMERDEKA.COM, DENPASAR – Ketua II Bidang Eksternal Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Denpasar, Ahmad Nur Alfin Syaifullah, mempertanyakan arah pernyataan Pengurus Besar (PB) PMII melalui Sekretaris Jenderal Ahmad Syahrul Fadhil terkait wacana sosok pengganti Wakil Presiden Republik Indonesia.
Alfin menilai, pembicaraan mengenai figur yang layak mengisi posisi strategis tersebut semestinya turut mempertimbangkan kader yang lahir dan tumbuh melalui proses kaderisasi PMII. Ia menyayangkan apabila nama Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR RI, lebih dahulu mengemuka tanpa mempertimbangkan figur dari kalangan internal organisasi.
Menurut Alfin, salah satu kader yang layak masuk dalam diskursus tersebut adalah Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Selain memiliki pengalaman panjang di panggung politik nasional, Cak Imin juga memiliki rekam jejak kaderisasi di PMII.
Alfin menyebut setidaknya tiga alasan yang membuat Ketua Umum PKB tersebut layak diperhitungkan.
Pertama, Cak Imin merupakan kader historis PMII. Ia pernah menjalani proses kaderisasi hingga dipercaya menjabat Ketua Umum PB PMII periode 1994–1997. Rekam jejak tersebut menunjukkan bahwa PMII pernah melahirkan kader yang mampu mengambil peran dalam kepemimpinan nasional. Cak Imin juga tercatat sebagai Ketua Majelis Pembina Nasional PB PMII.
Kedua, pengalaman politik Cak Imin dinilai menjadi modal penting. Ia pernah menduduki sejumlah posisi strategis, termasuk memimpin PKB dan menjabat Wakil Ketua DPR RI. Pengalaman tersebut, menurut Alfin, menjadi bekal dalam menghadapi kompleksitas persoalan bangsa.
Ketiga, Cak Imin memiliki kedekatan historis dan kultural dengan Nahdlatul Ulama (NU). Berasal dari lingkungan pesantren dan memiliki hubungan kekerabatan dengan KH Bisri Syansuri, salah satu pendiri NU, Cak Imin dinilai memiliki keterhubungan dengan tradisi keulamaan dan perjuangan Nahdliyin.
“Pertanyaan saya sederhana, mengapa ketika berbicara mengenai sosok pengganti Wakil Presiden, kita justru tidak terlebih dahulu melihat kader yang lahir, tumbuh, dan ditempa dalam proses panjang di bawah panji besar PMII? Apakah kita mulai lupa bahwa organisasi ini memiliki sejarah panjang dalam melahirkan tokoh-tokoh bangsa?” kata Alfin.
Ia menegaskan, kritik tersebut bukan untuk menafikan kapasitas Sufmi Dasco Ahmad maupun merendahkan figur lain. Namun, ia mengingatkan PB PMII agar tetap berani mengartikulasikan kepentingan kader dan sejarah organisasinya.
Menurut Alfin, PMII tidak cukup hanya berfokus pada proses kaderisasi untuk mengisi struktur internal organisasi. PMII juga perlu mengambil peran lebih luas dengan menawarkan gagasan dan mendorong kader potensial berkontribusi dalam kepemimpinan nasional.
“Jangan sampai kita begitu lantang berbicara tentang kaderisasi, regenerasi, dan kepemimpinan, tetapi ketika ada ruang untuk mendorong kader sendiri, justru kita kehilangan keberanian. Kalau bukan kita yang mengingatkan bahwa PMII punya kader dengan kapasitas nasional, lalu siapa lagi?” ujarnya.
Alfin berharap PB PMII memberikan penjelasan mengenai arah pandangan organisasi terhadap figur-figur potensial dalam kepemimpinan nasional. Ia juga mendorong agar diskusi mengenai hal tersebut tidak berhenti pada satu nama.
“Ini bukan semata-mata tentang siapa yang harus menjadi Wakil Presiden. Ini tentang bagaimana PMII memandang kadernya sendiri. Jangan sampai kita sibuk membesarkan nama orang lain, sementara kita lupa bahwa di dalam rumah sendiri ada kader yang memiliki rekam jejak, kapasitas, dan pengalaman untuk diperhitungkan. PMII harus berani berdiri dengan sejarah dan identitasnya sendiri,” tutup Alfin.
Editor: Agus Pebriana

Tinggalkan Balasan