Giri Prasta Dorong Perluasan Akses Keuangan Daerah melalui Penyaluran Pembiayaan yang Tepat Sasaran
DIKSIMERDEKA.COM, DENPASAR – Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta mendorong Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) se-Bali untuk memperkuat sinergi dan memperluas akses pembiayaan produktif yang tepat sasaran. Langkah ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Giri Prasta saat menghadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) TPAKD se-Provinsi Bali Tahun 2026 di Ruang Rapat Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Senin (16/11/2026).
Dalam arahannya, Giri Prasta menegaskan bahwa perluasan akses keuangan harus menjadi instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Bali yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan. Menurutnya, keberhasilan program TPAKD tidak cukup diukur dari jumlah kegiatan yang dilaksanakan, tetapi harus terlihat dari dampaknya terhadap peningkatan produktivitas usaha dan kesejahteraan masyarakat.
Ia juga mengapresiasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali bersama seluruh pemangku kepentingan atas komitmen dan kerja sama dalam memperluas akses keuangan masyarakat. TPAKD dinilai memiliki peran strategis sebagai wadah koordinasi antara pemerintah daerah, OJK, Bank Indonesia, industri jasa keuangan, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.
“Tujuan kita adalah bagaimana menyinergikan seluruh pemangku kepentingan untuk mengembangkan potensi dan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, mulai dari UMKM, pertanian, nelayan, pariwisata, dan sektor lainnya. Ini harus dievaluasi secara matang agar benar-benar memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Giri Prasta menambahkan, akses terhadap layanan keuangan formal merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan kapasitas usaha dan ketahanan ekonomi masyarakat. Karena itu, perluasan pembiayaan harus diprioritaskan bagi sektor-sektor produktif unggulan Bali, seperti usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pertanian, perikanan, industri kerajinan, perdagangan, serta pariwisata.
Selain akses pembiayaan, ia juga menekankan pentingnya peningkatan literasi keuangan, pemahaman terhadap risiko, dan perlindungan konsumen. Masyarakat tidak hanya perlu memperoleh kemudahan akses layanan keuangan, tetapi juga harus memiliki pengetahuan yang cukup agar mampu memanfaatkannya secara aman, bijak, dan produktif.
Dalam kesempatan tersebut, Giri Prasta menyampaikan empat arahan strategis untuk memperkuat pelaksanaan program TPAKD.
Pertama, seluruh TPAKD diminta melakukan evaluasi program tahun 2026 secara objektif dan menyeluruh. Evaluasi harus berfokus pada capaian, manfaat, serta dampak program terhadap masyarakat, bukan semata-mata jumlah kegiatan yang telah diselenggarakan.
Kedua, memperkuat koordinasi dan sinergi antara TPAKD provinsi dengan kabupaten/kota agar pelaksanaan program memiliki kesamaan arah dan saling mendukung. Praktik baik dari daerah yang berhasil menjalankan program juga diharapkan dapat dibagikan dan direplikasi dengan tetap memperhatikan karakteristik serta kebutuhan masing-masing wilayah.
Ketiga, mendorong akses pembiayaan yang produktif dan tepat sasaran, khususnya bagi UMKM, petani, nelayan, pelaku industri kerajinan, dan kelompok usaha produktif lainnya. Dukungan tersebut diharapkan tidak hanya berhenti pada penyaluran modal, tetapi juga disertai pendampingan, peningkatan kapasitas usaha, serta fasilitasi pemasaran agar usaha masyarakat dapat berkembang secara berkelanjutan.
Keempat, menyusun program kerja TPAKD tahun 2027 yang lebih terarah, terukur, dan berorientasi pada hasil. Setiap program harus memiliki sasaran yang jelas, indikator keberhasilan, penanggung jawab, serta mekanisme pemantauan dan evaluasi agar pelaksanaannya benar-benar responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, Kepala OJK Provinsi Bali Parjiman menyampaikan bahwa perekonomian Bali menunjukkan kinerja positif pada triwulan III tahun 2026 dengan pertumbuhan sebesar 5,82 persen secara tahunan atau year-on-year (yoy). Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat sebesar 5,47 persen.
Menurut Parjiman, kinerja ekonomi Bali turut didukung sektor jasa keuangan yang terus menjalankan fungsi intermediasi dalam mendukung aktivitas ekonomi dan pembiayaan produktif.
Hingga September 2026, aset perbankan berdasarkan lokasi bank di Bali mencapai Rp247,46 triliun atau tumbuh 4,84 persen secara tahunan. Penyaluran kredit tercatat sebesar Rp126,90 triliun atau tumbuh 7,78 persen, sedangkan dana pihak ketiga (DPK) mencapai Rp217,02 triliun atau meningkat 4,21 persen. Sementara itu, rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) berada pada level 2,34 persen.
Parjiman juga memaparkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2026. Tingkat literasi keuangan masyarakat Bali tercatat sebesar 78,77 persen, lebih tinggi dibandingkan angka nasional sebesar 69,57 persen. Sementara tingkat inklusi keuangan Bali mencapai 96,24 persen, melampaui angka nasional sebesar 93,53 persen.
Capaian tersebut menempatkan Bali pada peringkat ketiga nasional dalam literasi keuangan dan enam besar nasional dalam inklusi keuangan.
Dalam rangkaian Rakorda tersebut, OJK Provinsi Bali turut menyerahkan sejumlah penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas capaian kinerja, inovasi, dan komitmen TPAKD dalam memperluas akses keuangan masyarakat.
TPAKD Provinsi Bali meraih penghargaan kategori Program Literasi Keuangan Terbaik. Sementara itu, TPAKD Kota Denpasar memperoleh penghargaan kategori Program Implementasi KEJAR Terbaik, sedangkan TPAKD Kabupaten Badung meraih penghargaan kategori Program Dukungan UMKM Terbaik.
Menanggapi capaian tersebut, Giri Prasta berharap penghargaan yang diberikan dapat menjadi motivasi bagi seluruh TPAKD untuk terus meningkatkan kinerja, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan inovasi program.
Ia menegaskan bahwa keberlanjutan program harus menjadi perhatian bersama agar perluasan akses keuangan mampu mendorong pertumbuhan usaha, memperkuat perekonomian daerah, serta memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Bali.

Tinggalkan Balasan